JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Hanura Chaerudin mengatakan pihaknya akan menggelar Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) di luar kubu Oesman Sapta Odang.
Sebab, ia menilai, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Hanura di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) tidak sah.
"Mestinya OSO membuat pertanggungjawaban, ya enggak? Kepada pengurus-pengurus. Pengurus-pengurus ini juga harus dibuktikan melalui musyawarah daerah. Cek aja ada enggak? Tiba-tiba orang-orangnya ditunjuk-tunjuk saja begitu, dianggap punya hak suara," kata Chaerudin di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).
Baca juga: Ongen Sangaji: Sejak OSO Ketum, Wiranto Tidak Jadi Pengurus Hanura
Chaerudin optimistis Munaslub tandingan itu akan terlaksana.
Pasalnya, ia mengaku sudah mengumpulkan para pengurus Partai Hanura di DPC dan DPD yang dulunya dicopot selama masa kepemimpinan Oesman Sapta Odang.
"Bahkan anggota partai yang pernah kabur ke partai lain sudah berjanji kepada saya untuk balik kalau kita kembali," ujarnya.
Lebih lanjut, Chaerudin mengatakan, Munaslub Partai Hanura ini akan merangkul kubu tandingan OSO yaitu kubu Daryatmo yang siap mendukung kubu Wiranto.
"Pak Daryatmo yang kami percaya. Dia juga bekas tandingan Pak OSO. Dulu juga ia sah menurut munaslub. Tetapi, tidak diakui oleh sana (OSO)," pungkasnya.
Baca juga: OSO Terpilih Lagi Jadi Ketua Umum Hanura 2019-2024 secara Aklamasi
Diberitakan sebelumnya, Partai Hanura menggelar Munas pada 17-19 Desember 2019. Salah satu agendanya, yakni pemilihan ketua umum baru.
Berbeda dari kebiasaan partai pada umumnya, Munas Hanura tak mengundang Presiden Jokowi beserta petinggi partai politik lainnya.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menduga bahwa ada persoalan di dalam hubungan antara Hanura dengan Presiden Jokowi.
"Suka atau tidak suka, kita bilang tidak ada masalah juga bagaimana mungkin enggak ada masalah. Faktanya, kalau benar Pak Jokowi dan Pak Wiranto enggak diundang di munas, berarti ada masalah kan?" kata Pangi kepada Kompas.com, Selasa (17/12/2019).
Dugaan tersebut lantaran Hanura yang tidak mendapatkan jatah apa pun di kursi kabinet. Bahkan, di dalam lingkup staf khusus pun tidak.
Padahal, Hanura merupakan salah satu partai pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin saat Pilpres 2019 lalu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.