Kompas.com - 18/12/2019, 18:52 WIB
Ketua Dewan Kehormatan Partai Hanura Chaerudin di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Dewan Kehormatan Partai Hanura Chaerudin di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Hanura Chaerudin tak mengakui pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Hanura di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (17/12/2019)

Sebab, kata dia, Munas Partai Hanura itu tidak memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Hanura.

"Sekarang Munas ini, bagi saya itu bukan Munas itu adalah kenduri nasional. Karena enggak ada pertanggungjawaban ketua, yang aneh aneh tadi itu. Masalah anggaran dasar itu semua tidak dipenuhi," kata Chaerudin di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Baca juga: OSO Terpilih Lagi Jadi Ketua Umum Hanura 2019-2024 secara Aklamasi

Chaerudin mengaku ikut memantau penyelenggara Munas Partai Hanura. Menurut dia, yang terlibat dalam Munas Partai Hanura kebanyakan kader-kader baru yang tak memahami penyelenggaraan Munas.

"Ini semua tidak dimengerti oleh orang orang sana itu dan orang yang terlibat itu orang lama hanya sedikit, mungkin saya hitung 7-9 orang," ujar dia.

Berdasarkan hal itu, Chaerudin mengatakan, Partai Hanura dalam kepimpinan Oesman adalah partai abal-abal atau tidak sah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Chaerudin mengaku sudah lama mengenal Oesman. Mantan Ketua DPD RI itu, menurut dia, tidak mengejar legalitas, tetapi lebih mementingkan legitimasi.

"Jadi Partai Hanura sana itu, Partai Hanura abal-abal dan tidak sah menurut saya, tetapi Pak Oso itu kawan saya lama, legalitas tidak penting yang penting adalah legitimasi," kata dia.

Baca juga: Menolak Jadi Wantimpres, Oesman Sapta Ajukan Kader Hanura Lain

Adapun Musyawarah Nasional Partai Hanura terkait pemilihan Ketua Umum digelar pada 17-19 Desember 2019.

Namun, berbeda dari kebiasaan partai pada umumnya, Munas Hanura tidak mengundang Presiden Joko Widodo beserta petinggi partai politik lainnya.

Bahkan, mantan ketua umum partai ini pun, Wiranto, tidak diundang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.