Dewan Kehormatan Sebut Hanura Pimpinan Oesman Sapta Abal-abal

Kompas.com - 18/12/2019, 18:52 WIB
Ketua Dewan Kehormatan Partai Hanura Chaerudin di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Dewan Kehormatan Partai Hanura Chaerudin di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Hanura Chaerudin tak mengakui pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Hanura di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (17/12/2019)

Sebab, kata dia, Munas Partai Hanura itu tidak memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Hanura.

"Sekarang Munas ini, bagi saya itu bukan Munas itu adalah kenduri nasional. Karena enggak ada pertanggungjawaban ketua, yang aneh aneh tadi itu. Masalah anggaran dasar itu semua tidak dipenuhi," kata Chaerudin di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Baca juga: OSO Terpilih Lagi Jadi Ketua Umum Hanura 2019-2024 secara Aklamasi

Chaerudin mengaku ikut memantau penyelenggara Munas Partai Hanura. Menurut dia, yang terlibat dalam Munas Partai Hanura kebanyakan kader-kader baru yang tak memahami penyelenggaraan Munas.

"Ini semua tidak dimengerti oleh orang orang sana itu dan orang yang terlibat itu orang lama hanya sedikit, mungkin saya hitung 7-9 orang," ujar dia.

Berdasarkan hal itu, Chaerudin mengatakan, Partai Hanura dalam kepimpinan Oesman adalah partai abal-abal atau tidak sah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Chaerudin mengaku sudah lama mengenal Oesman. Mantan Ketua DPD RI itu, menurut dia, tidak mengejar legalitas, tetapi lebih mementingkan legitimasi.

"Jadi Partai Hanura sana itu, Partai Hanura abal-abal dan tidak sah menurut saya, tetapi Pak Oso itu kawan saya lama, legalitas tidak penting yang penting adalah legitimasi," kata dia.

Baca juga: Menolak Jadi Wantimpres, Oesman Sapta Ajukan Kader Hanura Lain

Adapun Musyawarah Nasional Partai Hanura terkait pemilihan Ketua Umum digelar pada 17-19 Desember 2019.

Namun, berbeda dari kebiasaan partai pada umumnya, Munas Hanura tidak mengundang Presiden Joko Widodo beserta petinggi partai politik lainnya.

Bahkan, mantan ketua umum partai ini pun, Wiranto, tidak diundang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.