Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ternyata, Ini Alasan Hanura Tak Undang Jokowi ke Munas

Kompas.com - 18/12/2019, 17:46 WIB
Tsarina Maharani,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir mengungkap alasan mengapa partainya tidak mengundang Presiden Joko Widodo pada Musyawarah Nasional (Munas) Hanura yang digelar 17-19 Desember 2019.

Ia membantah Hanura tersinggung dengan sikap Presiden Jokowi yang tak memilih kader Hanura duduk di kabinet periode kedua.

"Tidak diundangnya Pak Presiden tidak ada kaitannya dengan hal-hal lain. Kami tidak mengundang Pak Presiden karena kita ingin munas minggu ini adalah munas internal," kata Inas di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Baca juga: Mengaku Ditawari Jadi Wantimpres, OSO: Ini Tanda Jokowi Tak Tinggalkan Hanura

Inas menegaskan, agenda Munas Hanura adalah memperkuat soliditas partai yang sempat merenggang.

Karena itu, Munas tidak mengundang peserta di luar kepengurusan partai.

"Kan pengurus lalu di era Pak Wiranto (eks Ketua Umum Hanura) banyak tidak solid juga. Nah, ini kan akan mempersolid kembali, apalagi setelah adanya makar pada 2018 lalu," ujar dia.

Dia mengatakan, saat ini Hanura terbuka untuk menerima kembali para pengurus yang dahulu sempat terlibat dalam makar terhadap Hanura.

Namun, Inas menyebut mereka harus meneken lembaran pakta integritas yang isinya perjanjian agar tidak mengulangi tindakan serupa.

Baca juga: Jokowi hingga Hary Tanoe Diundang ke Munas Hanura di Solo

"Kami mau menerima, kami welcome pada orang-orang yang dulu pernah membuat makar. Kami welcome asal membuat pakta integritas bahwa tidak akan lagi melakukan hal-hal seperti itu yang merugikan Partai Hanura," kata Inas.

Diberitakan, Partai Hanura menggelar Munas pada 17-19 Desember 2019. Salah satu agendanya, yakni pemilihan ketua umum baru.

Berbeda dari kebiasaan partai pada umumnya, Munas Hanura tak mengundang Presiden Jokowi beserta petinggi partai politik lainnya.

Bahkan, mantan ketua umum partai tersebut, yakni Wiranto, tidak diundang.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menduga bahwa ada persoalan di dalam hubungan antara Hanura dengan Presiden Jokowi.

Baca juga: Jokowi Tak Diundang Munas, Hanura Dinilai Masih Tersinggung Tak Masuk Kabinet

"Suka atau tidak suka, kita bilang tidak ada masalah juga bagaimana mungkin enggak ada masalah. Faktanya, kalau benar Pak Jokowi dan Pak Wiranto enggak diundang di munas, berarti ada masalah kan?" kata Pangi kepada Kompas.com, Selasa (17/12/2019).

Dugaan tersebut lantaran Hanura yang tidak mendapatkan jatah apa pun di kursi kabinet. Bahkan, di dalam lingkup staf khusus pun tidak.

Padahal, Hanura merupakan salah satu partai pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin saat Pilpres 2019 lalu. 

 

Kompas TV

Temuan yang menggemparkan dunia arkeologi ditemukan di Indonesia. Lukisan dinding gua tertua di dunia ditemukan oleh tim arkeolog di leang Bulu Sipong 4, tepatnya di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.

Lukisan gua tertua ini awalnya ditemukan oleh tim arkeolog dari Balai Penelitian Cagar Budaya (BPJB) Sulawesi Selatan pada tahun 2016 silam. Namun hasil penelitiannya baru dipublikasikan setelah tim riset Griffith University dari Australia bekerja sama dengan pusat penelitian arkeologi nasional. Usia lukisan diyakini tertua di dunia setelah dilakukan pengukuran berdasarkan pigmen gambar yang tertutup oleh kapur.

Pada lukisan dinding gua tertua yang ditemukan terlihat gambar binatang buruan manusia, seperti babi hutan dan anoa. Selain itu, lukisan dinding gua tertua ini diyakini digambar dengan berbagai metode seperti teknik semprot, cat, hingga cap tangan.

#LukisanGua #Sulsel #LukisanTertua

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Nasional
Kubu Prabowo Anggap 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Kubu Prabowo Anggap "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Nasional
Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Nasional
Ajukan 'Amicus Curiae', Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Ajukan "Amicus Curiae", Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Nasional
Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Nasional
Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Nasional
Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com