Di Persidangan Romy, Margarito Jelaskan Posisi Anggota DPR yang Jadi Ketum Parpol

Kompas.com - 18/12/2019, 12:56 WIB
Sidang pemeriksaan ahli yang meringankan untuk terdakwa mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy, Rabu (18/12/2019) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSidang pemeriksaan ahli yang meringankan untuk terdakwa mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy, Rabu (18/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate Margarito Kamis menjadi ahli meringankan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Margarito dihadirkan oleh tim penasihat hukum mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy yang merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kemenag Jawa Timur.

Kepada hakim, Margarito mengatakan bahwa posisi seseorang yang menjadi anggota DPR RI sekaligus ketua umum partai harus dilihat secara cermat berdasarkan konteks tindakannya.

"Menurut saya, harus cermat betul, karena ini berimpit jika anggota DPR menjadi ketua umum partai. Partai politik itu salah satu tugasnya adalah melakukan artikulasi dan agregasi terhadap aspirasi rakyat," kata Margarito.

Baca juga: Saksi Mengaku Diminta Lukman Saifuddin Tanya ke Romahurmuziy soal Calon Kakanwil Kemenag Jatim

"Fungsi ini sama persis dengan kewajiban anggota DPR yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, satu di antara kewajiban mereka adalah menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat," lanjut dia.

Margarito mengatakan, salah satu cara untuk melihat apakah seseorang sedang bertindak sebagai anggota DPR atau tidak, harus dilihat dari sisi administrasinya.

"Nah itu, apakah dia sedang diperintah oleh DPR melakukan tindakan itu? Misalnya melakukan reses dan terjun menyerap aspirasi rakyat dan seterusnya. Setiap tindakan DPR itu ada administrasinya. Misalnya, dia turun ke daerah dalam waktu reses itu kan perintah DPR. Semua pembiayaan, administrasinya diurus di sana," kata dia.

Baca juga: Saat Hakim Anggap Sepupu Romahurmuziy Terlalu Lugu...

Apabila seseorang wakil rakyat sedang bertugas berdasar pada perintah resmi, kemudian bertemu seseorang membahas kepentingan tertentu dan menerima pemberian, bisa mengarah pada suap.

"Kalau misalnya dia datang dalam keadaan reses, dia pergi, ketemu orang, lalu dapat uang di situ, bicara sesuatu kepentingan, saya berpendapat bisa masuk sebagai menerima suap," ujar dia.

Dalam perkara itu sendiri, Romy didakwa menerima suap Rp 325 juta bersama-sama mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
Marzuki Alie Akan Hadir di KLB Demokrat, Minta Keanggotaannya Dipulihkan

Marzuki Alie Akan Hadir di KLB Demokrat, Minta Keanggotaannya Dipulihkan

Nasional
Geledah Apartemen Jimmy Sutopo, Kejagung Temukan 36 Lukisan Berlapis Emas

Geledah Apartemen Jimmy Sutopo, Kejagung Temukan 36 Lukisan Berlapis Emas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X