Kompas.com - 18/12/2019, 12:56 WIB
Sidang pemeriksaan ahli yang meringankan untuk terdakwa mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy, Rabu (18/12/2019) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSidang pemeriksaan ahli yang meringankan untuk terdakwa mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy, Rabu (18/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate Margarito Kamis menjadi ahli meringankan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Margarito dihadirkan oleh tim penasihat hukum mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy yang merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kemenag Jawa Timur.

Kepada hakim, Margarito mengatakan bahwa posisi seseorang yang menjadi anggota DPR RI sekaligus ketua umum partai harus dilihat secara cermat berdasarkan konteks tindakannya.

"Menurut saya, harus cermat betul, karena ini berimpit jika anggota DPR menjadi ketua umum partai. Partai politik itu salah satu tugasnya adalah melakukan artikulasi dan agregasi terhadap aspirasi rakyat," kata Margarito.

Baca juga: Saksi Mengaku Diminta Lukman Saifuddin Tanya ke Romahurmuziy soal Calon Kakanwil Kemenag Jatim

"Fungsi ini sama persis dengan kewajiban anggota DPR yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, satu di antara kewajiban mereka adalah menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat," lanjut dia.

Margarito mengatakan, salah satu cara untuk melihat apakah seseorang sedang bertindak sebagai anggota DPR atau tidak, harus dilihat dari sisi administrasinya.

"Nah itu, apakah dia sedang diperintah oleh DPR melakukan tindakan itu? Misalnya melakukan reses dan terjun menyerap aspirasi rakyat dan seterusnya. Setiap tindakan DPR itu ada administrasinya. Misalnya, dia turun ke daerah dalam waktu reses itu kan perintah DPR. Semua pembiayaan, administrasinya diurus di sana," kata dia.

Baca juga: Saat Hakim Anggap Sepupu Romahurmuziy Terlalu Lugu...

Apabila seseorang wakil rakyat sedang bertugas berdasar pada perintah resmi, kemudian bertemu seseorang membahas kepentingan tertentu dan menerima pemberian, bisa mengarah pada suap.

"Kalau misalnya dia datang dalam keadaan reses, dia pergi, ketemu orang, lalu dapat uang di situ, bicara sesuatu kepentingan, saya berpendapat bisa masuk sebagai menerima suap," ujar dia.

Dalam perkara itu sendiri, Romy didakwa menerima suap Rp 325 juta bersama-sama mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketum PA 212: Kami Tawarkan Ganti Biaya Kerusakan di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi Ditolak

Ketum PA 212: Kami Tawarkan Ganti Biaya Kerusakan di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi Ditolak

Nasional
75 Pegawai KPK Terancam Dipecat, Johan Budi: Alih Status ASN Harusnya Tak Berdampak

75 Pegawai KPK Terancam Dipecat, Johan Budi: Alih Status ASN Harusnya Tak Berdampak

Nasional
Johan Budi Tak Setuju Tes Alih Status Berdampak Pemberhentian 75 Pegawai KPK

Johan Budi Tak Setuju Tes Alih Status Berdampak Pemberhentian 75 Pegawai KPK

Nasional
Rapat Paripurna, Puan Lantik 2 Anggota DPR Pergantian Antarwaktu

Rapat Paripurna, Puan Lantik 2 Anggota DPR Pergantian Antarwaktu

Nasional
Survei LP3ES: 63,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin

Survei LP3ES: 63,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin

Nasional
Tinggal Bermitra dengan Satu Kementerian, Anggota Komisi VII Usul Komisinya Dibubarkan

Tinggal Bermitra dengan Satu Kementerian, Anggota Komisi VII Usul Komisinya Dibubarkan

Nasional
Satgas Covid-19: Masyarakat Sudah Memaksakan Diri untuk Mudik Sebelum 6 Mei

Satgas Covid-19: Masyarakat Sudah Memaksakan Diri untuk Mudik Sebelum 6 Mei

Nasional
UPDATE: Tambah 5 di Singapura, Total 4.512 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 5 di Singapura, Total 4.512 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Kemenhub: Pergerakan Transportasi Meningkat 3 Hari Terakhir Sebelum Larangan Mudik Berlaku

Kemenhub: Pergerakan Transportasi Meningkat 3 Hari Terakhir Sebelum Larangan Mudik Berlaku

Nasional
Masyarakat Siasati Larangan Mudik, Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Terburuk

Masyarakat Siasati Larangan Mudik, Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Terburuk

Nasional
49 WN India di Indonesia Positif Covid-19, Satu di Antaranya Terpapar Mutasi Ganda B.1.617

49 WN India di Indonesia Positif Covid-19, Satu di Antaranya Terpapar Mutasi Ganda B.1.617

Nasional
Buka Masa Sidang, Puan Singgung Larangan Mudik dan Ketersediaan Sembako Saat Lebaran

Buka Masa Sidang, Puan Singgung Larangan Mudik dan Ketersediaan Sembako Saat Lebaran

Nasional
Kemenag: Sidang Isbat Penentuan 1 Syawal 1442 Hijriah Digelar Secara Daring dan Luring

Kemenag: Sidang Isbat Penentuan 1 Syawal 1442 Hijriah Digelar Secara Daring dan Luring

Nasional
Jadi Saksi Meringankan Rizieq, Slamet Maarif: Petugas Bandara hingga Personel TNI-Polri Antusias Sambut Rizieq

Jadi Saksi Meringankan Rizieq, Slamet Maarif: Petugas Bandara hingga Personel TNI-Polri Antusias Sambut Rizieq

Nasional
Agar Tepat Sasaran, Penyerahan Bansos Butuh Proses dan Padan dengan NIK

Agar Tepat Sasaran, Penyerahan Bansos Butuh Proses dan Padan dengan NIK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X