KPK Sebut Penegakan Hukum di Sektor SDA Memprihatinkan

Kompas.com - 18/12/2019, 12:21 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif saat akan rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/11/2019). Rapat membahas evaluasi kinerja KPK masa kerja 2015-2019. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
  *** Local Caption *** 
ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif saat akan rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/11/2019). Rapat membahas evaluasi kinerja KPK masa kerja 2015-2019. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc. *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Agus Rahardjo prihatin dengan penegakan hukum di sektor sumber daya alam (SDA) yang menurutnya belum maksimal.

Menurut Agus, hukum di sektor SDA mesti benar-benar ditegakkan karena pelanggaran hukum di sektor tersebut mempungai dampak yang sangat luas.

"Kita sangat prihatin dengan penegakan hukum di sektor SDA, dampaknya bukan hanya penerimaan keuangan negara, dampaknya jauh lebih luas, bisa terkait bencana alam dan kualitas hidup dari masyarakat sekitar hutan dan tempat yang tidak kita perhatikan," kata Agus saat membuka 'Program Peningkatan Kapasitas Penegam Hukum dan PPNS di Sektor Kehutanan dan Sumber Daya Alam', di gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2019).

Baca juga: KPK: Potensi Penerimaan Negara Rp 20 Triliun dari Pencegahan Korupsi SDA

Agus mengatakan, jumlah penegakan hukum di sektor SDA masih lebih sedikit dibandingkan jumlah indikasi pelanggaran yang dicatat KPK.

Ia menyebut dari 70 kasus kejahatan bidang sumber daya alam yang terjadi dalam kurun waktu 2002-2013, 43 persen terdakwa dibebaskan, 40 persen terdakwa dihukum percobaan, sedangkan hanya sekitar 13 persen yang dihukum penjara.

Ketua KPK Agus Rahardjo berfoto bersama dengan peserta Program Peningkatan Kapasitas Penegam Hukum dan PPNS di Sektor Kehutanan dan Sumber Daya Alam di Gedung ACLC KPK, Rabu (18/12/2019).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Ketua KPK Agus Rahardjo berfoto bersama dengan peserta Program Peningkatan Kapasitas Penegam Hukum dan PPNS di Sektor Kehutanan dan Sumber Daya Alam di Gedung ACLC KPK, Rabu (18/12/2019).

Kemudian, berdasarkan studi tahun 2013, KPK juga menemukan adanya potensi uang penyuapan maupun pemerasan antara Rp688 juta sampai Rp22,6 miliar per perusahaan.

Hal itu belum ditambah dengan produksi kayu yang tidak dilaporkan ke negara sehingga negara ditaksir merugi hingga Rp 7,3 triliun pada 2015.

"Oleh karena itu, penegakan hukum ini penting sekali, KPK mempunyai data, sebagai informasi berdasarkan data KPK dari sisi kuantitas jumlah penegakan hukum di sektor SDA masih minim dibandingkan jumlah indikasi pelangggaran," ujar Agus.

Baca juga: Walhi Sampaikan Rekomendasi Penanganan Korupsi di Sektor SDA kepada KPK

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menambahkan, kegiatan yang diikuti oleh sejumlah instansi pemerintah dan penegak hukum itu diharapkan meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam menindak pelanggar hukum di bidang sumber daya alam.

"Kalau para penjahat itu saja bisa bekerja sama, kenapa kita tidak bisa bekerja sama," kata Laode.


Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X