Ditunjuk Tanpa Seleksi, Dewas KPK Dinilai Pasti Tak Independen

Kompas.com - 18/12/2019, 11:01 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Jokowi mengaku puas setelah meninjau lokasi tersebut yang nantinya akan dibangun kluster pemerintahan, termasuk Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Jokowi mengaku puas setelah meninjau lokasi tersebut yang nantinya akan dibangun kluster pemerintahan, termasuk Istana Kepresidenan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberagaman latar belakang calon Dewan Pengawas KPK tidak menjamin mereka akan bersikap independen ketika menjabat.

Sebab, Dewan Pengawas KPK ditunjuk Presiden Joko Widodo secara langsung, tidak melalui seleksi yang transparan, independen dan akuntabel.

Demikian diungkapkan peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainur Rohman.

"Ini (Dewan Pengawas KPK) itu tidak menjamin independensi. Tanpa seleksi yang independen susah didapatkan hasil yang independen," kata Zainur kepada Kompas.com, Rabu (18/12/2019).

Baca juga: Jokowi Rampungkan Susunan Dewan Pengawas KPK, Ini Bocoran Latar Belakangnya

"Meskipun Presiden mengatakan Dewas KPK akan diisi oleh sosok-sosok yang baik, tetapi prosesnya tidak partisipatif dan tidak transparan. Presiden asal main tunjuk," lanjut dia.

Zainur mengatakan, sejak awal ia menolak konsep dewan pengawas yang dimunculkan melalui revisi Undang-undang KPK.

Alasannya, karena dewan pengawas diberi kewenangan pro justicia atau kewenangan pemberian izin penyadapan, penyitaan dan penggeledahan. Padahal, dalam undang-undang diatur bahwa dewan pengawas berstatus bukan penegak hukum.

Menurut Zainur, seharusnya Dewan Pengawas KPK di lembaga manapun, tak terkecuali KPK, berfungsi untuk mengawasi etik dan kinerja lembaga yang diawasi.

"Menjadi keliru jika Dewan Pengawas memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, yaitu izin penyadapan, penyitaan, penggeledahan, padahal bukan penegak hukum. Artinya bukan penegak hukum tetapi memberi atau menolak izin upaya hukum," ujar Zainur.

Belum lagi, dewan pengawas akan diisi oleh orang-orang usulan Presiden. Menurut Zainur, besar kemungkinan yang dipilih adalah orang-orang kepercayaan kepala negara.

Akibatnya, Dewan Pengawas KPK justru menjadi pintu masuk presiden untuk mengendalikan KPK.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X