Kompas.com - 18/12/2019, 10:07 WIB
Gibran Rakabuming Raka akhirnya resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Solo di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Panti Marhaen Semarang pada Kamis (12/12/2019) KOMPAS.com/RISKA FARASONALIAGibran Rakabuming Raka akhirnya resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Solo di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Panti Marhaen Semarang pada Kamis (12/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempertimbangkan mengusung Gibran Rakabuming Raka yang mendaftarkan diri via PDI-P untuk maju di Pilkada Solo 2020.

Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awi) mengatakan selama ini PPP selalu kalah jika bertarung dengan PDI-P di Solo.

"Selama ini pengalaman kami di Kota Surakarta berhadapan dengan calon yang diusung PDI-P selalu kalah," kata Awi di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/12/2019).

"Mulai dari Pak Jokowi (Joko Widodo) itu selalu kalah. Pas Pak Rudi (FX Hadi Rudyatmo) kami ikut gabung baru menang," lanjut dia.

Baca juga: 4 Fakta Elektabilitas Gibran di Pilkada Solo, Urutan Kedua hingga Hasil Survei Internal Berbeda

Apalagi, kata Awi, saat ini PPP dan PDI-P berkoalisi di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Elektabilitas Gibran di Solo saat ini pun dinilai cukup menjanjikan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tentu Mas Gibran menjadi salah satu yang kita timbang-timbang. Apalagi kita dengan PDI-P berkoalisi gitu. Kalau dilanjutkan ke koalisi tingkat lokal kan nggak ada masalah," ujarnya.

Ia mengatakan, keputusan DPP PPP soal pengusungan calon kepala daerah akan ditetapkan pada Januari-Februari 2020.

PPP sendiri juga akan membuka pendaftaran bagi para calon yang ingin maju di Pilkada 2020.

"Nanti PPP akan putuskan pada bulan Januari atau Februari. Karena pengusulan calon kan masih bulan Juni," kata Awi.

Baca juga: PPP Pertimbangkan Usung Gibran di Pilkada Solo 2020

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri LHK Ungkap Masuknya Limbah Medis dari Luar Negeri ke Indonesia

Menteri LHK Ungkap Masuknya Limbah Medis dari Luar Negeri ke Indonesia

Nasional
598 Dokter Meninggal Akibat Terpapar Covid-19 Selama Pandemi

598 Dokter Meninggal Akibat Terpapar Covid-19 Selama Pandemi

Nasional
Siapkan Anggaran Rp 1,3 Triliun, Jokowi Minta Limbah Medis Segera Dimusnahkan

Siapkan Anggaran Rp 1,3 Triliun, Jokowi Minta Limbah Medis Segera Dimusnahkan

Nasional
Panglima TNI Minta Danlanud dan Dansatpom JA Dimara Merauke Dicopot

Panglima TNI Minta Danlanud dan Dansatpom JA Dimara Merauke Dicopot

Nasional
Waketum PAN Minta Fasilitas Isoman DPR di Hotel Dibatalkan

Waketum PAN Minta Fasilitas Isoman DPR di Hotel Dibatalkan

Nasional
Jaksa Tuntut Hak Politik Juliari Batubara Dicabut 4 Tahun

Jaksa Tuntut Hak Politik Juliari Batubara Dicabut 4 Tahun

Nasional
Fasilitas Isoman DPR di Hotel Berbintang Dinilai Bisa Timbulkan Kecemburuan Sosial

Fasilitas Isoman DPR di Hotel Berbintang Dinilai Bisa Timbulkan Kecemburuan Sosial

Nasional
Menteri LHK: Limbah Medis Covid-19 Tak Boleh Dibuang ke TPA, Bisa Kena Sanksi

Menteri LHK: Limbah Medis Covid-19 Tak Boleh Dibuang ke TPA, Bisa Kena Sanksi

Nasional
Ketua Satgas: PPKM Mikro Ujung Tombak Pengendalian Covid-19

Ketua Satgas: PPKM Mikro Ujung Tombak Pengendalian Covid-19

Nasional
Menko Polhukam Ingatkan Prajurit TNI Harus Bersikap Humanis kepada Masyarakat

Menko Polhukam Ingatkan Prajurit TNI Harus Bersikap Humanis kepada Masyarakat

Nasional
Kemenag Bahas Surat Edaran Kebijakan Umrah Arab Saudi dengan Instansi Lain

Kemenag Bahas Surat Edaran Kebijakan Umrah Arab Saudi dengan Instansi Lain

Nasional
Ketua DPR: Kekerasan Aparat terhadap Rakyat Tak Boleh Dibenarkan

Ketua DPR: Kekerasan Aparat terhadap Rakyat Tak Boleh Dibenarkan

Nasional
Kasus Korupsi Bansos, Juliari Juga Dituntut Ganti Kerugian Negara Rp 14,597 Miliar

Kasus Korupsi Bansos, Juliari Juga Dituntut Ganti Kerugian Negara Rp 14,597 Miliar

Nasional
Sayangkan Vandalisme Baliho Puan, Wakil Ketua DPR Serahkan ke Penegak Hukum

Sayangkan Vandalisme Baliho Puan, Wakil Ketua DPR Serahkan ke Penegak Hukum

Nasional
Menurut WHO, Ini Bedanya Varian Delta dengan Delta Plus

Menurut WHO, Ini Bedanya Varian Delta dengan Delta Plus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X