Upaya Pembebasan 3 WNI Disandera Abu Sayyaf, Langkah Diplomasi hingga Pembebasan Tanpa Noda

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia tengah berupaya membebaskan tiga nelayan asal Indonesia yang ditawan kelompok teroris Abu Sayyaf.

Ketiganya diculik ketika tengah mencari ikan di perairan Lahad Datu, Malaysia, sekitar September 2019.

Ketiganya adalah Maharudin Lunani (48) dan anaknya, Muhammad Farhan (27), serta kru kapal Samiun Maneu (27). Mereka berasal dari Baubau dan Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Penyanderaan ketiganya diketahui melalui rekaman video di laman Facebook. Dalam penculikan itu, penyandera meminta tebusan sebesar Rp 8 miliar.

Kini, pemerintah mulai melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam negeri guna membebaskan ketiga nelayan tersebut.

Baca juga: Jika Ada Keputusan Politik, Koopssus TNI Siap Dilibatkan Dalam Pembebasan Sandera Abu Sayyaf

Pada Selasa (17/12/2019), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum (Menko Polhukam) Mahfud MD memimpin rapat koordinasi terbatas (rakortas) membahas langkah pembebasan.

Rakortas itu dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, perwakilan Badan Intelijen (BIN), Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, perwakilan TNI, hingga Kementerian Luar Negeri.

Koordinasi antarnegara

Dalam upaya pembebasan tiga nelayan tersebut, pemerintah telah berkoordinasi dengan dua negara sekaligus, yakni Malaysia dan Filipina.

Koordinasi dengan Pemerintah Malaysia karena ketiga nelayan tersebut karena perusahaan tempat para korban berasal dari Malaysia.

Adapun koordinasi dengan Pemerintah Filipina karena penculik berasal dari negeri lumbung padi itu.

"Malaysia itu yang punya perusahaan, yang mempekerjakan nelayan. Filipina adalah warganya yang melakukan penyanderaan dan indonesia korbannya," ujar Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Baca juga: Pemerintah Upayakan Pembebasan Sandera Kelompok Abu Sayyaf Lewat Diplomasi

Mahfud mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah melakukan koordinasi dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

"Diplomasi antara Kemenlu dan Filipina jalan, presiden dengan presiden ada juga," kata dia.

Tanggung jawab negara