BNPB: Rekapitulasi Luas Karhutla 2019 Mencapai 942.000 Hektar

Kompas.com - 18/12/2019, 06:25 WIB
Kapusdatin Humas Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) Agus Wibowo menyampaikan peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2019 di Graha BNPB, Selasa (17/12/2019) KOMPAS.com/FIRDA ZAIMMATUL MUFARIKHAKapusdatin Humas Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) Agus Wibowo menyampaikan peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2019 di Graha BNPB, Selasa (17/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapusdatin Humas Badan Nasional Penanggulan Bencana ( BNPB) Agus Wibowo mengatakan, rekapitulasi luas Karhutla 2019 mencapai 942.485 hektare.

Luas tersebut, terdiri dari 672.708 ha mineral dan 269.777 gambut.

Agus menyampaikan terdapat 5 provinsi dengan wilayah terbakar terluas.

"Kalimantan Tengah dengan luas terbakar 161.297 ha, Kalimantan Barat 131.654 ha, Nusa Tenggara Timur 120.143 ha, Kalimantan Selatan 115.317 ha, dan Sumatera Selatan 92.635 ha," ujar Agus, dalam konferensi pers, Selasa (17/12/2019).


Baca juga: Biaya Penanganan Karhutla 2019 Jauh Lebih Besar Dibanding Sebelumnya

Selain itu, Agus juga menyampaikan, dari bulan Januari-Desember 2019 total ada 194.802 titik panas yang menyebabkan terjadinya Karhutla, dan puncak terjadinya titik panas pada bulan September.

Terdapat 5 provinsi dengan titik panas terbanyak, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan yang terakhir Riau.

Agus juga memaparkan upaya penanganan yang telah dilakukan BNPB sepanjang Karhutla 2019.

"Kemudian upayanya, ini totalnya yang kita kerahkan ada 53 heli kemudian 9072 personil gabungan, ini yang dikerahkan oleh BNPB aja, belum termasuk yang di daerah," ujar Agus.

Baca juga: BNPB: Waspadai Cuaca Ekstrem

"Kemudian kita menghabiskan 3,3 triliun dana siap pakai, ini hanya dipakai untuk 6 provinsi aja, kemudian waterboomingnya kita udah 471,5 juta liter. Kemudian kita untuk modifikasi cuaca menghabiskan garamnya sebanyak 366,8 ton dan 43,5 ton kapur untuk CAOnya untuk membersihkan lokasi dari tutupan-tutupan," imbuh Agus.

Terkait kerugian ekonomi, Agus mengatakan, setelah dihitung oleh World Bank, nilainya mencapai 75 triliun atau setara dengan 5,2 juta US dolar.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

Nasional
Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Nasional
Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Nasional
Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Nasional
Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nasional
KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Nasional
Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Nasional
Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Nasional
Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Nasional
'Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu...'

"Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu..."

Nasional
Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X