Politik Biaya Tinggi, Eks Komisioner KPU Dorong Partai Kontrol Dana Kampanye

Kompas.com - 17/12/2019, 21:42 WIB
Komisioner KPU Periode 2012-2017 Ferry Kurnia Rizkiansyah dalam diskusi Perspektif Indonesia dengan topik: Mengobati Luka Pilkada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/4/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoKomisioner KPU Periode 2012-2017 Ferry Kurnia Rizkiansyah dalam diskusi Perspektif Indonesia dengan topik: Mengobati Luka Pilkada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/4/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU), Ferry Kurnia setuju pelaksanaan pemilihan kepala daerah ( pilkada) dievaluasi.

Menurut dia, ada sejumlah hal yang harus dibenahi, salah satunya menyangkut dana kampanye partai politik.

Hal ini penting, kata Ferry, karena dana kampanye menjadi salah satu penyebab politik berbiaya tinggi.

"Bagaimana dana kampanye betul-betul bisa dikontrol dengan baik. Pengeluaran penerimaan dari kadidat, dari parpol itu harus dikontrol dengan baik," kata Ferry setelah mengikuti diskusi di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2019).

Ferry mengatakan, partai politik seharusnya mampu mengaudit aliran dana para kandidat secara lebih ketat.

Baca juga: Gibran: Saya Ikut Pilkada Solo Bisa Menang, Bisa Kalah

Jika ada aliran dana yang mencurigakan, partai harus mengambil tindakan tegas untuk tak mencalonkan kandidat sebagai kepala daerah.

"Audit yang dilakukan tidak hanya audit kepatuhan saja, tapi audit yang berimplikasi secara adminstratif dan bisa menggugurkan si calon kepala daerah tersebut," ujar Ferry.

Partai politik, kata Ferry, seharusnya juga bisa menjadi pengawas terhadap kemungkinan politik uang atau serangan fajar yang dilakukan oleh kandidat.

Selain itu, ia menilai partai politik semestinya mampu menekan biaya saksi karena biaya saksi juga menjadi salah satu sumber politik berbiaya tinggi.

Oleh karenanya, alih-alih evaluasi pilkada diartikan sebagai wacana pengubahan mekanisme pilkada dari langsung menjadi tak langsung, menurut Ferry, evaluasi sedianya direalisasikan dengan pembenahan partai politik.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Guru Besar UI: Situasi Pandemi Covid-19 Kesempatan Emas Paksa Pemerintah Kuatkan Political Will

Guru Besar UI: Situasi Pandemi Covid-19 Kesempatan Emas Paksa Pemerintah Kuatkan Political Will

Nasional
Nurdin Abdullah Tersangka, Hasto: Banyak yang Kaget, Sedih, karena Beliau Orang Baik

Nurdin Abdullah Tersangka, Hasto: Banyak yang Kaget, Sedih, karena Beliau Orang Baik

Nasional
Gubernur Nurdin Abdullah Tersangka KPK, PDI-P Siap Beri Advokasi

Gubernur Nurdin Abdullah Tersangka KPK, PDI-P Siap Beri Advokasi

Nasional
Baku Tembak di Intan Jaya, Papua, Satu Anggota KKB Tewas

Baku Tembak di Intan Jaya, Papua, Satu Anggota KKB Tewas

Nasional
Menkes Sebut Vaksin Pemerintah Ada 4: Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax

Menkes Sebut Vaksin Pemerintah Ada 4: Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax

Nasional
Pengadilan Tinggi DKI Kuatkan Vonis terhadap Heru Hidayat di Kasus Jiwasraya

Pengadilan Tinggi DKI Kuatkan Vonis terhadap Heru Hidayat di Kasus Jiwasraya

Nasional
Sosiolog UI: Pendekatan Komunitas untuk Atasi Covid-19 Lebih Unggul Dibanding Program Pemerintah Selama Ini

Sosiolog UI: Pendekatan Komunitas untuk Atasi Covid-19 Lebih Unggul Dibanding Program Pemerintah Selama Ini

Nasional
Nurdin Abdullah Tersangka, KSP: Kami Kaget, Apalagi Beliau Dikenal Kreatif dan Inovatif

Nurdin Abdullah Tersangka, KSP: Kami Kaget, Apalagi Beliau Dikenal Kreatif dan Inovatif

Nasional
Pemerintah Disarankan Mulai Tanggulangi Pandemi Covid-19 Berbasis Akar Rumput

Pemerintah Disarankan Mulai Tanggulangi Pandemi Covid-19 Berbasis Akar Rumput

Nasional
Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Nasional
Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Nasional
KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

Nasional
Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Nasional
Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Nasional
Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X