Jika Ada Keputusan Politik, Koopssus TNI Siap Dilibatkan Dalam Pembebasan Sandera Abu Sayyaf

Kompas.com - 17/12/2019, 18:48 WIB
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Sisriadi saat mengunjungi Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (12/2/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Sisriadi saat mengunjungi Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (12/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Sisriadi menuturkan bahwa Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI siap dikerahkan untuk membantu upaya pembebasan tiga warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok teroris Abu Sayyaf.

"Koopssus TNI siap dilibatkan dalam operasi bila ada permintaan dari negara terkait," ujar Sisriadi kepada wartawan, Selasa (17/12/2019).

Baca juga: Koopssus Dibentuk TNI untuk Ikut Berantas Terorisme

Namun, Sisriadi menekankan pelibatan Koopssus TNI dalam operasi pembebasan sandera mensyaratkan adanya keputusan politik negara.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI dapat dilibatkan dalam operasi militer selain perang.

Misalnya, untuk mengatasi terorisme, dengan didasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara.

Keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"(Perlu) ada keputusan politik di negara kita. Sampai saat ini belum ada permintaan dan keputusan politik negara," kata Sisriadi.

Baca juga: Koopssus TNI, Gabungan Pasukan Elite Beku yang Dihidupkan Lagi

Adapun Koopssus TNI merupakan gabungan dari tiga matra, yakni darat, laut, dan udara. Satuan elite ini dinilai dapat meningkatkan efektifitas TNI dalam merespon operasi khusus.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak tiga nelayan asal Indonesia disandera kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina. Ketiganya diculik saat sedang mencari ikan di perairan Lahad Datu, Malaysia.

Kementerian Luar Negeri Indonesia pun telah membenarkan bahwa tiga orang di dalam rekaman video di laman Facebook, adalah warga dari Baubau dan Wakatobi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X