JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri tidak mempersoalkan dua istri Wakil Bupati Blitar Marhaenis Urip Widodo yang dilantik sebagai kepala desa di Kecamatan Talun, Blitar, Jawa Timur.
"Tidak ada (aturan terkait hal itu). Pilkades dipilih langsung masyarakat sesuai UU Desa," ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar kepada Kompas.com, Selasa (17/12/2019).
Baca juga: Dua Istri Wabup Blitar Dilantik Menjadi Kades
Dengan demikian, jabatan yang diemban keduanya tetap sah.
"Sah (jabatannya) dan tidak ada masalah," kata dia.
Bahtiar menambahkan, lagi pula tugas istri wakil bupati tidak tumpang tindih dengan tugas sebagai kepala desa.
Ia mencontohkan salah satu tugas istri wakil bupati, yakni mengurus organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Tugas itu tidak bersinggungan dengan tugas seorang kepala desa.
"Tidak (tumpang tindih). PKK adalah lembaga sosial kemasyarakatan dan kegiatan bersifat sosial kemasyarakatan, bukan jabatan administrasi pemerintahan," kata Bahtiar.
Diberitakan, dua orang istri Marhaenis Urip Widodo, yakni Halla Unariyanti (48) dan Fendriana Anitasari (33), kembali terpilih menjadi kepala desa di Kecamatan Talun, Blitar, Jawa Timur, dalam pemilihan kepala desa (pilkades) serentak.
Halla Unaryanti adalah istri pertama Urip yang terpilih kembali menjadi Kepala Desa Bendosewu. Sementara Fendriana terpilih lagi menjadi Kepala Desa Wonorejo.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para jajarannya untuk belajar dari negara lain dalam pemindahan ibu kota. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa tidak ingin ibu kota baru yang terletak di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menjadi ibu kota yang sepi dan mahal saat sudah selesai dibangun.
"Kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman beberapa negara yang pindah ibu kotanya tapi jadi mahal. Ini jangan," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2019).
Jokowi pun mengingatkan agar perpindahan ibu kota yang dilakukan ini jangan dilihat sebagai sekadar perpindahan kantor pemerintah. Hal ini karena Jokowi ingin pemindahan ibu kota menciptakan transformasi besar-besaran dalam berbagai aspek.
"Mulai dari pindah cara kerja, budaya kerja, sistem kerja dan juga perpindahan basis ekonomi. Sehingga saya sampaikan kemarin juga bahwa sebelum kita pindah, sistemnya sudah ter-instal dengan baik," kata dia
#IbuKotaBaru #Jokowi #Kaltim