KPK Akan Selaraskan Pemberantasan Korupsi dengan Program Pemerintah

Kompas.com - 17/12/2019, 17:16 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, arah program pemberantasan korupsi ke depan akan diselaraskan dengan program-program pemerintah.

Sebab, KPK berdasarkan undang-undang hasil revisi berada pada rumpun eksekutif.

"Supaya sejalan. Nanti, jangan sampai KPK arahnya ke mana, pemerintah arahnya ke mana," kata Alex dalam konferensi pers Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2016-2019, Selasa (17/12/2019).

Baca juga: Sekjen PPP Sebut 4 Nama Ini Layak Dipertimbangkan Presiden Jadi Dewas KPK

Hal itu akan dilakukan saat dirinya resmi kembali menjabat sebagai pimpinan KPK periode 2020-2023.

Alex bersama Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango diketahui akan menjadi Wakil Ketua KPK mendampingi Ketua KPK terpilih, Firli Bahuri.

Terlebih lagi, lanjut Alex, Indonesia sudah memiliki Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Menurut Alex, pencegahan harus menjadi fokus dari pemberantasan korupsi.

"Kemarin-kemarin Pak Presiden juga sudah menyampaikan apa fokus pemerintah lima tahun ke depan. Dia bilang infrastruktur jadi fokus, kemudian peningkatan SDM, dan yang penting lagi terkait investasi," ujar Alex.

Baca juga: Selama 4 Tahun, KPK Dorong Optimalisasi Pendapatan Daerah Sebesar Rp 29 Triliun

"Termasuk yang jadi perhatian itu impor minyak harus ditekan, karena itu cukup banyak sekali menyita devisa negara," lanjut dia.

Oleh karena itu, KPK juga fokus mendukung program-program pemerintah tersebut secara maksimal melalui upaya pencegahan.

"Kita berupaya menekan kebocoran, penyimpangan, kecurangan, terkait fokus-fokus kegiatan yang menjadi perhatian pemerintah," ujar dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat 8,4 Persen dalam Sepekan

Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat 8,4 Persen dalam Sepekan

Nasional
Kejagung Kembali Periksa Rahmat, Penghubung Pinangki dan Djoko Tjandra

Kejagung Kembali Periksa Rahmat, Penghubung Pinangki dan Djoko Tjandra

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Sedang Kerja Keras Hadirkan Vaksin Covid-19

Menko PMK: Pemerintah Sedang Kerja Keras Hadirkan Vaksin Covid-19

Nasional
KPU Minta Pasangan Calon Gunakan Platform Digital Saat Kampanye Pilkada 2020

KPU Minta Pasangan Calon Gunakan Platform Digital Saat Kampanye Pilkada 2020

Nasional
Satgas Covid-19: Kami Tak Toleransi Aktivitas Pilkada yang Timbulkan Kerumunan

Satgas Covid-19: Kami Tak Toleransi Aktivitas Pilkada yang Timbulkan Kerumunan

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 Naik 18,9 Persen dalam Sepekan

Angka Kematian Pasien Covid-19 Naik 18,9 Persen dalam Sepekan

Nasional
Satgas: Kantor Pemerintah dan Swasta Masih Lengah Terapkan Protokol Kesehatan

Satgas: Kantor Pemerintah dan Swasta Masih Lengah Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Komisi I DPR RI: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Ketua Komisi I DPR RI: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Nasional
Bawaslu Minta Pimpinan Parpol Ikut Cegah Kerumunan Selama Pilkada

Bawaslu Minta Pimpinan Parpol Ikut Cegah Kerumunan Selama Pilkada

Nasional
Mahfud Ajak Parpol Sosialisasikan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada

Mahfud Ajak Parpol Sosialisasikan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada

Nasional
BNPB: September, Kualitas Udara di DKI Lebih Baik Salah Satunya karena Pandemi

BNPB: September, Kualitas Udara di DKI Lebih Baik Salah Satunya karena Pandemi

Nasional
50 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Rawan Tinggi Terkait Covid-19

50 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Rawan Tinggi Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 58.788

UPDATE 22 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 58.788

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Perusahaan Tes Swab Rutin Karyawan

Satgas Covid-19 Minta Perusahaan Tes Swab Rutin Karyawan

Nasional
Ribuan Tenaga Medis Positif Covid-19 dan Ratusan Meninggal Dunia Selama Pandemi

Ribuan Tenaga Medis Positif Covid-19 dan Ratusan Meninggal Dunia Selama Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X