Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Transparan soal Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan

Kompas.com - 17/12/2019, 17:05 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto mengatakan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) harus transparan dalam mengungkap rincian kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan sejumlah pihak.

Menurut Damar, publik khawatir kerja sama pemanfaatan data kependudukan tidak hanya terjadi belakangan ini. Seperti diketahui, Ditjen Dukcapil Kemendagri menjalin kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan PT Jelas Karya Wasantara pekan lalu.

 

"Seharusnya masyarakat diberi tahu bahwa ada kerja sama seperti ini (pemanfaatan data kependudukan). Kondisi ramai-ramai seperti ini bukan kali ini saja, tapi sudah terjadi saat Dukcapil melakukan kerja sama dengan Astra," ujar Damar saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019).

Baca juga: ELSAM: Pemanfaatan Data Kependudukan Seharusnya Ketat dan Terbatas

Damar menilai tidak etis jika pemerintah memanfaatkan data warga negaranya selain untuk kepentingan kependudukan.  

Sebab, Dukcapil Kemendagri diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan data itu sesuai peruntukannya.

Adapun data kependudukan yang terkumpul berdasarkan rekam data KTP elektronik diperuntukkan sebagai basis data kependudukan.

"Sehingga tidak etis jika Dukcapil memanfaatkan data itu selain untuk kependudukan," tegasnya.

Baca juga: Teken Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan, Kemendagri: Untuk Permudah Pelayanan Perbankan dan Kesehatan

 

Menurut Damar, selama ini pihak Dukcapil selalu mengklaim kerja sama pemanfaatan data kependudukan dilakukan secara aman.

Sebab, hanya terbatas kepada verifikasi data kependudukan saja.

Akan tetapi, Damar mengatakan, tetap ada potensi penyalahgunaan data kependudukan dari proses verifikasi atau pencocokan itu.

"Yang enggak mereka sampaikan ke kita secara jelas adalah dalam pencocokan itu, hasilnya disimpan oleh siapa?," ungkapnya.

"Kemudian, dalam proses kerja sama ini, apakah apakah ada biaya pemanfaatan? Lalu apakah ada mitigasi (pencegahan risiko) jika terjadi kebocoran data?. Sebagai lembaga publik wajar jika Dukcapil mengungkapkannya, " tambah Damar.

Baca juga: Dukcapil dan VeriJelas Teken Kontrak Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Perbankan

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menandatangani perjanjian kerja sama pemanfatan data kependudukan dengan PT Jelas Karya Wasantara di Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Penandatanganan ini dilakukan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dengan Direktur Umum PT Jelas Karya Wasantra (VeriJelas), Alwin Jabarti Kiemas.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrullah mengatakan, kerja sama melalui platform bersama electronic know your customer atau e-KYC tidak akan membocorkan data kependudukan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com