MA Rancang Aturan Jaminan Keamanan Hakim

Kompas.com - 17/12/2019, 15:25 WIB
Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah saat menyampaikan keterangan pers di Media Center MA, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah saat menyampaikan keterangan pers di Media Center MA, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung ( MA) berencana membuat aturan yang mengatur jaminan keamanan untuk hakim.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah mengatakan, MA sudah melakukan rapat dengan Komisi Yudisial ( KY) terkait rencana tersebut.

"MA sudah lakukan rapat dengan KY terkait jaminan keamanan hakim. MA dan KY sudah duduk bareng membuat suatu rencana yang akan ditindaklanjuti tentang jaminan keamanan hakim," kata Abdullah di Kantor MA, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019).

Baca juga: Desrizal Chaniago, Eks Pengacara Tomy Winata yang Pukul Hakim Divonis 6 Bulan Penjara

Abdullah mengatakan, rencana tersebut digulirkan dikarenakan selama ini hakim rentan mengalami berbagai ancaman tindak kekerasan.

Kendati keamanan hakim sudah diatur secara rinci dalam undang-undang (UU), kata dia, akan tetapi pelaksanaannya belum dirasakan para hakim.

Hal tersebut berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 yang memberikan perlindungan mulai dari penyidik, penuntut, hingga hakim yang menangani perkara tindak pidana terorisme.

"Selama ini, jaminan keamanan hakim betul-betul rentan, karena hanya dilepas begitu saja. Meski UU sudah mengatur secara rinci, tapi pelaksanaannya belum nampak dirasakan hakim," kata dia.

Baca juga: Hakim PN Medan Tewas, Saksi yang Diperiksa Polisi Bertambah Jadi 25 Orang

"Beda dengan PP 77 tahun 2019 ada perlindungan bagi penyidik, penuntut, hakim dalam perkara tindak pidana terorisme sedangkan perkara lain masih belum ada," lanjut Abdullah.

Apalagi banyak hakim yang sudah menjadi korban. Contohnya seperti pembunuhan terhadap Hakim Agung Syarifudin, Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo M. Taufik, hingga Hakim Pengadilan Negeri Medan Djamaluddin.

Termasuk juga hakim yang dipukul di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa waktu lalu saat sedang menjalani sidang.

"Maka kami mohon ke depan PP ini tidak hanya berlaku bagi yang menangani tindak pidana terorisme, tapi juga kepada seluruh perkara sehingga hakim akan dapat jaminan keamanan," kata dia.

Baca juga: Temui Wapres, KY Minta Pemerintah Perhatikan Keamanan Hakim

Jaminan keamanan pun tidak selalu berkaitan dengan fisik dan nyawa, tetapi juga jaminan keamanan agar mereka tidak boleh didekati siapapun.

Para hakim, kata Abdullah, harus dijaga dalam rangka mewujudkan independensi, integritas, dan transparansi.

"Kalau ingin putusan yang seadil-adilnya, jagalah hakim itu dari segala gangguan yang dapat mempengaruhinya," pungkas Abdullah. 

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Wali Kota Medan Nonaktif Dzulmi Eldin ke Lapas Tanjung Gusta

KPK Eksekusi Wali Kota Medan Nonaktif Dzulmi Eldin ke Lapas Tanjung Gusta

Nasional
Soal 'Red Notice' Djoko Tjandra, Polri: Sekretaris NCB Interpol Diduga Langgar Kode Etik

Soal "Red Notice" Djoko Tjandra, Polri: Sekretaris NCB Interpol Diduga Langgar Kode Etik

Nasional
Polisi Dalami Kemungkinan Adanya Transanksi Video Porno oleh Predator Anak asal Prancis

Polisi Dalami Kemungkinan Adanya Transanksi Video Porno oleh Predator Anak asal Prancis

Nasional
Kemensos Beri Santunan Rp 15 Juta ke Ahli Waris Korban Banjir Bandang di Masamba

Kemensos Beri Santunan Rp 15 Juta ke Ahli Waris Korban Banjir Bandang di Masamba

Nasional
Bio Farma: Vaksin Covid-19 Buatan RI Bisa Tersedia 2022

Bio Farma: Vaksin Covid-19 Buatan RI Bisa Tersedia 2022

Nasional
Gugus Tugas Luncurkan Mesin Deteksi Covid-19 Berkapasitas Uji 1.000 Sampel Per Hari

Gugus Tugas Luncurkan Mesin Deteksi Covid-19 Berkapasitas Uji 1.000 Sampel Per Hari

Nasional
Tim Pemburu Koruptor Dinilai akan Berpotensi Bergesekan dengan KPK

Tim Pemburu Koruptor Dinilai akan Berpotensi Bergesekan dengan KPK

Nasional
Polri Akui Surat Bebas Covid-19 Djoko Tjandra Diterbitkan Pusdokkes

Polri Akui Surat Bebas Covid-19 Djoko Tjandra Diterbitkan Pusdokkes

Nasional
Kasus Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan Divonis 4 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Walhi: Pemulihan Ekosistem Gambut Tak Bisa Tanpa Evaluasi Industri dan Konsesi

Walhi: Pemulihan Ekosistem Gambut Tak Bisa Tanpa Evaluasi Industri dan Konsesi

Nasional
Bawaslu: Sistem Pengecekan Data Pemilih Pilkada Milik KPU Bermasalah

Bawaslu: Sistem Pengecekan Data Pemilih Pilkada Milik KPU Bermasalah

Nasional
Yuri: Penambahan Kasus Covid-19 Terjadi di Lingkungan Kerja...

Yuri: Penambahan Kasus Covid-19 Terjadi di Lingkungan Kerja...

Nasional
Pejabat Polri Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra Sakit dan Sedang Dirawat

Pejabat Polri Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra Sakit dan Sedang Dirawat

Nasional
Puan Maharani: Selama Masa Sidang IV, DPR Tuntaskan 3 RUU

Puan Maharani: Selama Masa Sidang IV, DPR Tuntaskan 3 RUU

Nasional
Rapat Paripurna DPR Diwarnai Interupsi soal RUU Haluan Ideologi Pancasila

Rapat Paripurna DPR Diwarnai Interupsi soal RUU Haluan Ideologi Pancasila

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X