Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Berharap Pembebasan Tiga WNI Tak Timbulkan Korban Jiwa

Kompas.com - 17/12/2019, 15:00 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD berharap pembebasan tiga warga negara Indonesia yang disandera kelompok teroris Abu Sayyaf dapat dilakukan tanpa menimbulkan korban jiwa.

"Selama ini untuk tetap berusaha membebaskan tersandera tanpa korban jiwa dan tanpa menodai kedaulatan negara kita maupun negara-negara yang bersangkutan," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (17/12/2019).

Mahfud memastiikan, pemerintah sendiri telah mengambil langkah pembebasan para sandera.

Baca juga: Mahfud MD Gelar Rakortas, Bahas Pembebasan 3 WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Hanya saja langkah-langkah strategis tersebut dirahasiakan karena menyangkut jalannya operasi pembebasan.

"Tentu ini rahasia. Karena kalau dibuka, itu namanya bukan sebuah tindakan untuk pembebasan. Pokoknya kami sudah kompak sudah punya solusi langkah dengan berbagai tahapannya," jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Dia menegaskan, negara memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan tiga WNI tersebut.

"Pokoknya kita akan menyelamatkan mereka karena negara harus bertanggung jawab atas keselamatan warganya," tegas Mahfud.

Baca juga: Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Sebelumnya, sebanyak tiga nelayan asal Indonesia disandera oleh kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina. Ketiganya diculik saat sedang mencari ikan di perairan Lahad Datu, Malaysia.

Kementerian Luar Negeri Indonesia pun telah membenarkan bahwa tiga orang di dalam rekaman video di laman Facebook, adalah warga dari Baubau dan Wakatobi.

Kelompok Abu Sayyaf meminta tebusan Rp 8 miliar yang disampaikan melalui laman Facebook.

Dari informasi yang dihimpun Kompas.com, tiga nelayan Indonesia itu diidentifikasi diketahui bernama Maharudin Lunani (48), anaknya Muhammad Farhan (27) dan kru kapal Samiun Maneu (27).

Baca juga: Prabowo Temui Mahfud MD, Bahas Alutsista hingga Penyanderaan WNI

Dalam video berdurasi 43 detik yang dirilis pekan lalu, Samiun menyebutkan mereka adalah nelayan Indonesia dan bekerja di Malaysia.

"Kami ditangkap Kelompok Abu Sayyaf pada 24 September 2019," ujar Samiun dalam bahasa Indonesia.

Mereka meminta perusahaan maupun pemerintah membebaskan mereka.

"Kami minta kepada Presiden Indonesia untuk membebaskan kami. Mereka (Abu Sayyaf) minta tebusan 30 juta peso (Rp 8 miliar)," ucap Samiun. 

 

Kompas TV

Gubernur DKI Jakarta menyatakan penghargaan Adikarya Wisata 2019 untuk diskotek Colosseum Jakarta dibatalkan. Pemberian penghargaan ini dievaluasi oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Anies juga menyatakan sejumlah pejabat yang terlibat dalam pemberian penghargaan pada Colosseum Jakarta akan diperiksa. Bahkan, PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipecat alias dicopot. PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu Alberto Aji diganti oleh Asisten Sekda Bidang Perekonomian Sri Haryati. 

Anies juga mengevaluasi pemberian ini termasuk menonaktifkan sejumlah pejabat yang terlibat dalam pemberian penghargaan pada diskotek Colosseum ini sampai pemeriksaan selesai.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memberikan penghargaan kepada diskotek Colosseum pada 6 Desember 2019 dengan alasan diskotek Colosseum sudah menaati peraturan dan telah bersih dari narkoba. Sementara dari pihak BNN Provinsi DKI Jakarta menyatakan diskotek Colosseum masih bermasalah dengan narkoba sehingga penghargaan itu dibatalkan oleh Anies Baswedan.

#colosseumjakarta #aniesbaswedan #pltkadispariwisatadipecat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Nasional
Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com