Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/12/2019, 14:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Laode M Syarif, dan Basaria Panjaitan akan purnatugas pada akhir Desember ini.

Sementara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata akan melanjutkan ke periode berikutnya pada 2020-2023. Alexander kembali terpilih sebagai pimpinan KPK setelah melakukan rangkaian seleksi.

Ia bersama Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango akan menjadi Wakil Ketua KPK mendampingi Ketua KPK terpilih, Firli Bahuri.

Baca juga: Pesan Agus Rahardjo Dkk bagi Komisi III, dari Tak Lelah Cegah Korupsi hingga Jaga KPK

Lantas, apa rencana keempat pimpinan KPK yang akan purnatugas?

Agus Rahardjo mengatakan, dirinya belum memiliki rencana spesifik terkait kegiatan yang akan dilakukan.

"Jadi kalau mau ngelamar ke sana kemari, rasa-rasanya enggak elok ya. (Kasih) kesempatan buat yang muda-muda. Jadi kami menjalani takdir sajalah. Nanti takdir yang menentukan ke arah mana," kata Agus seusai menggelar konferensi pers Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2016-2019, Selasa (17/12/2019).

Meski demikian, Agus tetap akan berkomitmen mendukung gerakan antikorupsi.

Baca juga: Agus Rahardjo: Kami Mewakili Semua Pegawai KPK yang Ingin Ajukan Uji Materi UU KPK

Dalam setiap kesempatan saat menjabat sebagai Ketua KPK, ia mengaku terus menyuarakan revisi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Menurut Agus, hal ini penting guna memperkuat perlawanan terhadap kejahatan korupsi yang kian berkembang dan dinamis.

"Karena dengan melakukan revisi, kita bisa menyelaraskan dengan kesepakatan antikorupsi internasional ya. Seperti korupsi sektor swasta, trading influence dan lain-lain itu juga diharapkan bisa diakomodasi," kata Agus.

"Oleh karena itu, kalau toh nanti, kita bisa doronglah pandangan orang, keinginan orang untuk mau melakukan revisi UU Tipikor. Itu yang penting," lanjut dia.

Baca juga: Saut Situmorang Minta Perkembangan Kasus Novel Juga Dilaporkan ke KPK

Sementara itu, komisioner KPK lainnya, yakni Saut Situmorang, berkelakar bahwa dirinya hanya ingin pulang ke rumah dan jalan-jalan setelah purnatugas.

"Pak Saut mau ke mana? Ya pulang ke rumahlah. Nanti jalan-jalan ke Eropa," canda Saut sambil tertawa.

Saut kemudian menegaskan, dirinya tetap fokus pada gerakan antikorupsi, khususnya membangun integritas berbagai pihak.

Tak menutup kemungkinan, ia akan membentuk gerakan atau lembaga tertentu yang fokus pada isu integritas.

"Ada banyak saran sih. Orang bilang bikin ini, bikin itu. Tapi saya mau pakai kata inisiatif ya. Karena kan inisiatif saya bisa kerja sama bareng siapa aja. Sama Pak Laode, Pak Alex soal isu korupsi juga. Pak Laode kan juga di isu lingkungan ya," kata dia.

"Jadi buat bantu orang bangun integritas, ya kan. Misal bikin orang disiplin jangan buang sampah sembarangan, bikin kejaksaan dan kepolisian lebih baik, jadi itu inisiatif, apakah itu SS Initiative? Bisa aja," lanjut Saut.

Lain halnya dengan Saut dan Agus, Laode memilih akan kembali mengajar di kampus. Menjalani profesi lama yang sempat ditinggalkan, yakni dosen.

Ia sebelumnya aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Baca juga: Tak Lolos Tes Psikologi Capim KPK, Apa Kata Basaria Panjaitan?

Laode juga mengaku akan mengembangkan program pembangunan kapasitas di bidang antikorupsi.

Laode juga sebelumnya dikenal aktif mengembangkan program pembangunan kapasitas pada good governance, reformasi peradilan dan penegakan hukum di lingkungan kepolisian, kejaksaan, Bappenas, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Ya hidup seperti dulu, mengajar, bikin program antikorupsi, bantu jaksa KPK, bantu-bantu Mahkamah Agung, MA perlu dibantu juga," ujar Laode.

Sementara itu, Basaria mengatakan belum mempunyai rencana jangka panjang terkait kegiatan yang akan ia lakukan.

Ia menuturkan saat ini sudah pensiun dari instansi asalnya, Polri dan selaku pimpinan KPK.

Baca juga: Saat Laode M Syarif dan Saut Situmorang Berpamitan...

Basaria mengaku ingin terjun membantu Gerakan Saya Perempuan Anti-Korupsi (SPAK). Ia ingin mendorong keterlibatan para purnawirawan polisi wanita bisa semakin banyak dalam gerakan ini.

"Saya ingin ini bisa saya tularkan istilahnya kepada mereka di 34 provinsi di 542 kabupaten/ kota. Rasanya memang enggak selesai kalau semuanya, enggak terjangkau. Mudah-mudahan dengan demikian, nilai antikorupsi ini bisa berkembang melalui mereka juga secara masif dan bisa dilakukan mereka di daerah masing-masing," kata Basaria.

"Mudah-mudahan para purnawirawan daripada di rumah, bisa nambah kegiatan satu lagi buat ikut SPAK supaya bisa menjadi luas dan nilai antikorupsi bisa tertanam di masyarakat luas. Itu mungkin yang bisa saya lakukan dulu, yang lain belum mikir lagi," sambung dia. 

 

Kompas TV

Inilah aksi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat mengatur kemacetan lalu lintas di Simpang Darmo, Surabaya. Tri Rismaharini pun geregetan dengan lalu lintas Simpang Darmo yang semerawut.

Wali Kota Surabaya juga tak enggan meneriaki pengendara motor dan mobil yang tak sesuai dengan peraturan lalu lintas. Risma juga berkoordinasi dengan pihak petugas pengatur lalu lintas lainnya.

Karena sakit pada kakinya, Risma lalu duduk di kursi roda. Meski begitu Risma tetap membantu mengatur lalu lintas. Cukup lama Risma mengatur lalu lintas di kawasan ini mulai dari setengah empat sore sampai menjelang magrib.

Hujan pun turun, Risma menggunakan jas hujannya. Meski turun hujan, Risma masih turun tangan mengatur kemacetan lalu lintas di Simpang Darmo, Surabaya. Sebelumnya, Risma dipuji oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Erdogan memuji Risma sebagai kepala daerah perempuan yang punya teladan baik.

#trirismaharini #surabaya #rismaaturmacet

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Hakim Kritik DPR karena Ancam MK Jelang Putusan Sistem Pemilu

Eks Hakim Kritik DPR karena Ancam MK Jelang Putusan Sistem Pemilu

Nasional
Sakit, 2 Jemaah Haji Kloter Pertama Tidak Diberangkatkan ke Makkah

Sakit, 2 Jemaah Haji Kloter Pertama Tidak Diberangkatkan ke Makkah

Nasional
PDI-P: 1.375 Organisasi Daftar Jadi Relawan Ganjar

PDI-P: 1.375 Organisasi Daftar Jadi Relawan Ganjar

Nasional
Banyak Korban Perdagangan Orang Meninggal Saat Jadi TKI, Migrant Care Ungkap Penyebabnya

Banyak Korban Perdagangan Orang Meninggal Saat Jadi TKI, Migrant Care Ungkap Penyebabnya

Nasional
KPU Yakin Putusan MK soal Sistem Pemilu Tak Ganggu Tahapan Berjalan

KPU Yakin Putusan MK soal Sistem Pemilu Tak Ganggu Tahapan Berjalan

Nasional
1.897 Jemaah Haji Bergeser dari Madinah ke Makkah

1.897 Jemaah Haji Bergeser dari Madinah ke Makkah

Nasional
Eks Hakim: MK Harus Punya Alasan Mendasar jika Ubah Sistem Pemilu

Eks Hakim: MK Harus Punya Alasan Mendasar jika Ubah Sistem Pemilu

Nasional
Relawan Buruh Sahabat Jokowi Pimpinan Andi Gani Akan Berubah Jadi Relawan Ganjar

Relawan Buruh Sahabat Jokowi Pimpinan Andi Gani Akan Berubah Jadi Relawan Ganjar

Nasional
KRI Bung Karno-369 Jadi Kapal Korvet Pertama Pabrikan Lokal

KRI Bung Karno-369 Jadi Kapal Korvet Pertama Pabrikan Lokal

Nasional
Cerita Ganjar soal Ponselnya yang Eror Setelah Ia Diumumkan sebagai Capres PDI-P

Cerita Ganjar soal Ponselnya yang Eror Setelah Ia Diumumkan sebagai Capres PDI-P

Nasional
Argumen KPK Tolak Diperiksa Ombudsman Dinilai Keliru

Argumen KPK Tolak Diperiksa Ombudsman Dinilai Keliru

Nasional
Kemenaker dan Stakeholders Deklarasikan Komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Kemenaker dan Stakeholders Deklarasikan Komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Nasional
Sebulan Tak Bisa Akses Data Pencalegan, Bawaslu Siap Laporkan KPU ke DKPP

Sebulan Tak Bisa Akses Data Pencalegan, Bawaslu Siap Laporkan KPU ke DKPP

Nasional
Ganjar Cerita soal Disabilitas dari Pangandaran yang Datang ke Rumahnya di Semarang dengan Sepeda Motor

Ganjar Cerita soal Disabilitas dari Pangandaran yang Datang ke Rumahnya di Semarang dengan Sepeda Motor

Nasional
Megawati Ingin Indonesia Perbanyak Alutsista Maritim Pabrikan Lokal

Megawati Ingin Indonesia Perbanyak Alutsista Maritim Pabrikan Lokal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com