Ini yang Akan Dilakukan Agus Rahardjo Dkk Usai Tak Jabat Pimpinan KPK

Kompas.com - 17/12/2019, 14:35 WIB
Konferensi pers Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANKonferensi pers Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), yakni Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Laode M Syarif, dan Basaria Panjaitan akan purnatugas pada akhir Desember ini.

Sementara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata akan melanjutkan ke periode berikutnya pada 2020-2023. Alexander kembali terpilih sebagai pimpinan KPK setelah melakukan rangkaian seleksi.

Ia bersama Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango akan menjadi Wakil Ketua KPK mendampingi Ketua KPK terpilih, Firli Bahuri.

Baca juga: Pesan Agus Rahardjo Dkk bagi Komisi III, dari Tak Lelah Cegah Korupsi hingga Jaga KPK

Lantas, apa rencana keempat pimpinan KPK yang akan purnatugas?

Agus Rahardjo mengatakan, dirinya belum memiliki rencana spesifik terkait kegiatan yang akan dilakukan.

"Jadi kalau mau ngelamar ke sana kemari, rasa-rasanya enggak elok ya. (Kasih) kesempatan buat yang muda-muda. Jadi kami menjalani takdir sajalah. Nanti takdir yang menentukan ke arah mana," kata Agus seusai menggelar konferensi pers Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2016-2019, Selasa (17/12/2019).

Meski demikian, Agus tetap akan berkomitmen mendukung gerakan antikorupsi.

Baca juga: Agus Rahardjo: Kami Mewakili Semua Pegawai KPK yang Ingin Ajukan Uji Materi UU KPK

Dalam setiap kesempatan saat menjabat sebagai Ketua KPK, ia mengaku terus menyuarakan revisi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Menurut Agus, hal ini penting guna memperkuat perlawanan terhadap kejahatan korupsi yang kian berkembang dan dinamis.

"Karena dengan melakukan revisi, kita bisa menyelaraskan dengan kesepakatan antikorupsi internasional ya. Seperti korupsi sektor swasta, trading influence dan lain-lain itu juga diharapkan bisa diakomodasi," kata Agus.

"Oleh karena itu, kalau toh nanti, kita bisa doronglah pandangan orang, keinginan orang untuk mau melakukan revisi UU Tipikor. Itu yang penting," lanjut dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X