Ini yang Akan Dilakukan Agus Rahardjo Dkk Usai Tak Jabat Pimpinan KPK

Kompas.com - 17/12/2019, 14:35 WIB
Konferensi pers Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANKonferensi pers Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), yakni Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Laode M Syarif, dan Basaria Panjaitan akan purnatugas pada akhir Desember ini.

Sementara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata akan melanjutkan ke periode berikutnya pada 2020-2023. Alexander kembali terpilih sebagai pimpinan KPK setelah melakukan rangkaian seleksi.

Ia bersama Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango akan menjadi Wakil Ketua KPK mendampingi Ketua KPK terpilih, Firli Bahuri.

Baca juga: Pesan Agus Rahardjo Dkk bagi Komisi III, dari Tak Lelah Cegah Korupsi hingga Jaga KPK

Lantas, apa rencana keempat pimpinan KPK yang akan purnatugas?

Agus Rahardjo mengatakan, dirinya belum memiliki rencana spesifik terkait kegiatan yang akan dilakukan.

"Jadi kalau mau ngelamar ke sana kemari, rasa-rasanya enggak elok ya. (Kasih) kesempatan buat yang muda-muda. Jadi kami menjalani takdir sajalah. Nanti takdir yang menentukan ke arah mana," kata Agus seusai menggelar konferensi pers Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2016-2019, Selasa (17/12/2019).

Meski demikian, Agus tetap akan berkomitmen mendukung gerakan antikorupsi.

Baca juga: Agus Rahardjo: Kami Mewakili Semua Pegawai KPK yang Ingin Ajukan Uji Materi UU KPK

Dalam setiap kesempatan saat menjabat sebagai Ketua KPK, ia mengaku terus menyuarakan revisi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Menurut Agus, hal ini penting guna memperkuat perlawanan terhadap kejahatan korupsi yang kian berkembang dan dinamis.

"Karena dengan melakukan revisi, kita bisa menyelaraskan dengan kesepakatan antikorupsi internasional ya. Seperti korupsi sektor swasta, trading influence dan lain-lain itu juga diharapkan bisa diakomodasi," kata Agus.

"Oleh karena itu, kalau toh nanti, kita bisa doronglah pandangan orang, keinginan orang untuk mau melakukan revisi UU Tipikor. Itu yang penting," lanjut dia.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

KPK Limpahkan Berkas Perkara Dzulmi Eldin ke Pengadilan Tipikor Medan

Nasional
Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Moeldoko Sebut KRI Suharso Paling Siap Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Wapres Ma'ruf Minta Bawaslu Jaga Kredibilitas dan Kepercayaan Publik

Nasional
Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Mendagri Sayangkan Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Minat Baca Masyarakat

Nasional
Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Ditanya Mengapa Jokowi Bicara Reshuffle ke Pegiat Medsos, Ini Jawaban Moeldoko

Nasional
Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Pulau Sebaru Kecil Akan jadi Ring 1 Selama Observasi WNI dari Kapal World Dream

Nasional
Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Lurah: 4.100 KK Terdampak Banjir di Cipinang Melayu

Nasional
Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Kasus Nurhadi Cs, KPK Geledah Kantor Firma Hukum di Surabaya

Nasional
Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Yasonna Sebut Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Suriah, Hanya 297 Pegang Paspor

Nasional
Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Ketua dan Komisioner KPU Tak Penuhi Panggilan KPK karena Banjir

Nasional
3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

3 Perahu Tak Cukup untuk Evakuasi Warga, Ketua RW 03 Cipinang Melayu: Butuhnya 6

Nasional
Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Seleksi Calon Dirut TVRI Dihentikan Sementara

Nasional
Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Istana Sempat Kebanjiran, Menteri PUPR: Di Mana Banjirnya? Enggak Ada

Nasional
Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Benny Tjokro Klaim Keterlibatan Sahamnya di Jiwasraya Hanya Sekitar 2 Persen

Nasional
BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

BMKG Sudah Ingatkan soal Cuaca Ekstrem ke Pemerintah Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X