Mahfud MD Sebut Rencana Pemekaran Wilayah Papua Belum Matang

Kompas.com - 17/12/2019, 14:21 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD ketika menghadiri Konferensi Pembangunan Papua 2019 di Hotel JW Marriott, Jakarta, Selasa (17/12/2019). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD ketika menghadiri Konferensi Pembangunan Papua 2019 di Hotel JW Marriott, Jakarta, Selasa (17/12/2019).


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa pemekaran provinsi di Papua masih belum matang dan perlu pembahasan lebih lanjut.

"Belum matang dan masih mentah," ujar Mahfud seusai menghadiri Konferensi Pembangunan Papua 2019 di Hotel JW Marriott, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Baca juga: Presiden Jokowi: Pemekaran Papua Aspirasi dari Bawah

Mahfud mengatakan proses pemekaran Papua saat ini masih dalam proses inventarisasi.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, dalam waktu dekat pemerintah akan segera membahas rencana pemekaran tersebut. 

Namun demikian, terkait waktu pembahasan akan diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

"Mendagri penjurunya, akan menentukan itu," katanya.

Baca juga: Soal Rencana Pemekaran Papua, Wapres Sebut Harus Ada Dialog dan Kesepakatan

Sebelumnya diberitakan, empat kabupaten di selatan Papua membetuk tim pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) untuk percepatan pembentukan provinsi tersebut.

Empat kabupaten ini yakni, Kabupaten Asmat, Merauke, Mappi, dan Boven Digoel.

Tim yang dibentuk pada Rabu (27/11/2019) malam di Hotel Swisbell Merauke, diketuai oleh Thomas Eppe Safanpo yang juga Wakil Bupati Asmat.

Baca juga: Terkait Pemekaran Papua, Mendagri: Kami Baru Terima Aspirasi dari Pegunungan Tengah

Tim ini terbentuk setelah dilakukan pertemuan lima bupati dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan Forkompinda.

Tim akan segera bertemu dengan Gubernur Papua, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menyampaikan aspirasi terkait pembentukan provinsi Papua Selatan. Setelah itu tim ini juga akan bertemu Komisi II DPR RI.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Nasional
Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Nasional
Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Nasional
Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Nasional
Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Nasional
Klarifikasi Terkait Pemberitaan 'PKS Tak Tertarik Kursi Menteri'

Klarifikasi Terkait Pemberitaan "PKS Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Nasional
Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Nasional
Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X