Cak Imin Jarang Berkantor di DPR, Ada Apa?

Kompas.com - 17/12/2019, 11:15 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin saat ditemui di rumah dinas Wakil Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin saat ditemui di rumah dinas Wakil Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar ( Cak Imin) tampak jarang berkantor di DPR, Senayan, Jakarta, sejak dilantik pada 1 Oktober 2019.

Menurut catatan Kompas.com, Cak Imin kali terakhir terlihat di DPR pada akhir Oktober 2019.

Pada Rabu (30/10/2019), Cak Imin hadir dalam agenda penetapan pimpinan dan anggota Komisi X DPR.

Selanjutnya, ia menghadiri rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis (31/10/2019). Saat itu, agenda paripurna adalah penetapan calon Kapolri Idham Azis.

Setelah itu, Ketua Umum PKB itu tak pernah lagi terlihat di DPR. Agenda-agenda rapat paripurna pun tak dihadirinya.

Baca juga: Rapat Paripurna DPR, Cak Imin Tak Tampak di Kursi Pimpinan

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menolak menjawab soal alasan Cak Imin belakangan tak pernah berkantor di DPR. Ia mengaku tidak tahu.

"Saya nggak tahu. Saya nggak akan jawab itu," ujar Jazilul di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Menurutnya, Sekretariat DPR lebih mengetahui alasan ketidakhadiran Cak Imin.

"Tanya ke Sekretariat DPR. Kan ada mekanismenya kalau gitu-gitu," kata dia.

Selain tidak hadir dalam agenda-agenda DPR, pada Selasa (19/11/2019), Cak Imin mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Kakak Cak Imin Ditunjuk Jadi Menteri Desa

Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak menyatakan Cak Imin tidak menyampaikan alasan terkait ketidakhadirannya.

Cak Imin sedianya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap terkait proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016 untuk tersangka Hong Artha.

Dalam pemeriksaan itu, mestinya Muhaimin akan diperiksa atas statusnya sebagai anggota Fraksi PKB

Yuyuk pun memastikan penyidik KPK akan memanggil Cak Imin kembali untuk diperiksa dalam kasus tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
Jaksa Pinangki: Saya Tetap Merasa Bersalah dan Tidak Pantas...

Jaksa Pinangki: Saya Tetap Merasa Bersalah dan Tidak Pantas...

Nasional
Cegah Skenario Terburuk Covid-19, Pemerintah Diminta Siap di Hilir dan Tegas di Hulu

Cegah Skenario Terburuk Covid-19, Pemerintah Diminta Siap di Hilir dan Tegas di Hulu

Nasional
Tindaklanjuti Rencana Menkes Soal Data Vaksinasi Covid-19, KPU Segera Gelar Rakornas

Tindaklanjuti Rencana Menkes Soal Data Vaksinasi Covid-19, KPU Segera Gelar Rakornas

Nasional
YLKI Nilai Komunikasi Publik Buruk Jadi Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat pada Vaksin

YLKI Nilai Komunikasi Publik Buruk Jadi Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat pada Vaksin

Nasional
Rumah Sakit Penuh, Ketum PERSI: Masyarakat, Tolong Kasihani Kami

Rumah Sakit Penuh, Ketum PERSI: Masyarakat, Tolong Kasihani Kami

Nasional
Menkes Perintahkan Rumah Sakit di Tiap Zona Covid-19 Tambah Kapasitas Tempat Tidur

Menkes Perintahkan Rumah Sakit di Tiap Zona Covid-19 Tambah Kapasitas Tempat Tidur

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Nasional
Satgas Sebut Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Meningkat Selama PPKM

Satgas Sebut Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Meningkat Selama PPKM

Nasional
Masinton Pasaribu: Jika Pam Swakarsa Sama seperti 1998, Lebih Baik Dihentikan

Masinton Pasaribu: Jika Pam Swakarsa Sama seperti 1998, Lebih Baik Dihentikan

Nasional
Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Nasional
Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Nasional
Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X