Kompas.com - 17/12/2019, 10:42 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengungkapkan, untuk mempercepat rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, pemerintah akan membentuk badan otorita yang memiliki wewenang setingkat menteri.

“Itu akan segera di Perpres (Peraturan Presiden)-kan, karena proses di tingkat antar kementerian sudah selesai,” kata Suharso seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, Selasa (17/12/2019).

Suharso menyatakan bahwa dalam proses pemindahan ini, Presiden Joko Widodo menekankan untuk tidak sekadar memindahkan kantor pemerintahan ke lokasi baru, tetapi harus terjadi sebuah transformasi secara menyeluruh.

Baca juga: Hari Ini, Jokowi Blusukan di Lokasi Ibu Kota Baru

Oleh karena itu, badan otorita tersebut kelak memiliki tugas, mulai dari mempersiapkan, membangun hingga memproses pemindahan itu sendiri.

Suharso menambahkan, badan otorita juga diberikan wewenang atas pengelolaan tanah, lahan, serta agar proses pembangunan dapat tersentralistik dengan baik secara administrasi.

Terutama, dalam hal kewenangan atas lahan saat dibuat sebuah kerjasama dengan pihak ketiga.

“Jadi itu kemudahan yang mau kita berikan pada badan otorita,” jelas Suharso.

Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2019), menyatakan transformasi yang diharapkan pemerintah dalam pemindahan ibu kota meliputi cara kerja, budaya kerja, sistem kerja, hingga basis ekonomi.

Baca juga: Ibu Kota Baru Akan Berbentuk Provinsi Otonom

“Karena itu dari awal kita harus merancang perpindahan ibu kota ini sebagai sebuah transformasi ekonomi, perpindahan basis ekonomi kita menuju ke sebuah smart economy," kata Presiden. 

"Dan kita ingin perpindahan ibu kota ini juga menandai proses transformasi produktivitas nasional, transformasi kreativitas nasional, transformasi industri nasional, dan transformasi talenta-talenta nasional kita,” ujar Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Serbia, Bahas Kerja Sama Perdagangan

Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Serbia, Bahas Kerja Sama Perdagangan

Nasional
Wamenkes: Saat Ini Covid-19 Belum Endemi, tapi Pandemi yang Terkendali

Wamenkes: Saat Ini Covid-19 Belum Endemi, tapi Pandemi yang Terkendali

Nasional
Elektabilitasnya Rendah, Cak Imin Dinilai Hanya Bercanda soal Syarat Diusung Capres

Elektabilitasnya Rendah, Cak Imin Dinilai Hanya Bercanda soal Syarat Diusung Capres

Nasional
Siapa Harun Masiku yang Jadi Buronan KPK dan Mengapa Sulit Ditangkap?

Siapa Harun Masiku yang Jadi Buronan KPK dan Mengapa Sulit Ditangkap?

Nasional
KPU: Pemilu Ajang Legal Meraih atau Pertahankan Kekuasaan, Tensi Politik Akan Tinggi

KPU: Pemilu Ajang Legal Meraih atau Pertahankan Kekuasaan, Tensi Politik Akan Tinggi

Nasional
Wamenkes Merasa Pede Libur Lebaran Tak Tingkatkan Kasus Covid-19

Wamenkes Merasa Pede Libur Lebaran Tak Tingkatkan Kasus Covid-19

Nasional
Penolakan Gubernur Lantik Penjabat Dinilai karena Dampak Ketiadaan Regulasi soal Pemilihan

Penolakan Gubernur Lantik Penjabat Dinilai karena Dampak Ketiadaan Regulasi soal Pemilihan

Nasional
Kapolri: Pemilu 2024 Jauh Lebih Kompleks, Perlu Pengamanan Lebih Awal

Kapolri: Pemilu 2024 Jauh Lebih Kompleks, Perlu Pengamanan Lebih Awal

Nasional
Pimpinan Komisi II Sebut Gubernur Harus Lantik Penjabat yang Ditunjuk Mendagri

Pimpinan Komisi II Sebut Gubernur Harus Lantik Penjabat yang Ditunjuk Mendagri

Nasional
MAKI: Koruptor Seharusnya Dituntut 20 Tahun atau Seumur Hidup

MAKI: Koruptor Seharusnya Dituntut 20 Tahun atau Seumur Hidup

Nasional
Jokowi Beri Tugas Khusus Lagi buat Luhut, Kali Ini Urusan Minyak Goreng

Jokowi Beri Tugas Khusus Lagi buat Luhut, Kali Ini Urusan Minyak Goreng

Nasional
Wamenkes: Kalau Kasus Hepatitis Akut Merebak Cepat, Kita Bentuk Satgas

Wamenkes: Kalau Kasus Hepatitis Akut Merebak Cepat, Kita Bentuk Satgas

Nasional
KPK: Analisis Vonis Kasus Korupsi 2021 ICW Salah Kaprah

KPK: Analisis Vonis Kasus Korupsi 2021 ICW Salah Kaprah

Nasional
Mentan: Hewan Kurban Tak Berasal dari Daerah Zona Merah PMK

Mentan: Hewan Kurban Tak Berasal dari Daerah Zona Merah PMK

Nasional
Namanya Diganti Jadi Partai Mahasiswa Indonesia, Parkindo 1945: Ini Cacat Hukum

Namanya Diganti Jadi Partai Mahasiswa Indonesia, Parkindo 1945: Ini Cacat Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.