Kabareskrim Irjen Listyo Sigit, di Tengah PR Besar dan Tantangan Senioritas

Kompas.com - 17/12/2019, 08:42 WIB
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri baru, Irjen Listyo Sigit Prabowo, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2019) pagi. KOMPAS.com/Devina HalimKepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri baru, Irjen Listyo Sigit Prabowo, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2019) pagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri akhirnya resmi memiliki Kepala Badan Reserse Kriminal ( Kabareskrim) setelah kosong selama lebih dari sebulan.

Perwira tinggi (pati) Polri yang menduduki jabatan itu adalah Irjen Listyo Sigit Prabowo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Listyo menggantikan Jenderal (Pol) Idham Azis yang dilantik sebagai Kapolri sejak 1 November 2019.

Upacara serah terima jabatan (sertijab) dilakukan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2019) kemarin.

Ini yang akan dilakukan Listyo

Seusai upacara, Listyo memberikan keterangan kepada awak media.

Mantan ajudan Presiden Joko Widodo itu mengaku akan menyelesaikan "pekerjaan rumah" Polri, yaitu kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Baca juga: Resmi Dilantik Jadi Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Akan Konsolidasikan Tim Teknis

Maka dari itu, ia akan segera mengonsolidasikan tim teknis yang bertugas mengungkap kasus tersebut.

"Setelah ini saya akan segera konsolidasikan seluruh tim teknis," ungkap Listyo.

Selain menuntaskan kasus Novel, Listyo juga mengaku memiliki beberapa prioritas tugas. Salah satunya adalah mengawal kebijakan pemerintah.

"Tentunya ada beberapa prioritas yang harus kita laksanakan, terkait dengan tantangan yang memang harus kita hadapi, beberapa tugas beberapa tahun ke depan. Kemudian juga terkait dengan program-program pengawalan kebijakan dari pemerintah juga akan kita laksanakan," ungkapnya.

"Doakan secepatnya."

Baca juga: Irjen Listyo Sigit Jadi Kabareskrim, Mahfud MD: Pilihan Terbaik

Jawaban itu telontar dari Listyo ketika ditanya wartawan kapan kasus Novel akan diungkap.

Ia hanya meminta doa publik agar kasus yang terjadi hampir tiga tahun silam itu segera diungkap.

"Doakan secepatnya," kata Listyo.

Tantangan Listyo

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto berpandangan Listyo memiliki sejumlah tantangan dalam menjalankan tugas barunya.

Menurut Bambang, tantangan terbesar adalah menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum di Indonesia.

Apalagi, adanya unsur kedekatan Listyo dengan Jokowi. Hal itu dinilai Bambang berpengaruh pada terpilihnya Listyo sebagai Kabareskrim.

"Ekspektasi masyarakat pada pemerintahan Jokowi periode kedua terkait penegakan hukum sangat tinggi," ungkap Bambang ketika dihubungi Kompas.com, Senin.

"Bila Kabareskrim tak bisa menjadi ujung tombak penegakan hukum yang diharapkan publik, itu akan menjadi tambahan beban bagi Presiden Jokowi di tahun-tahun mendatang," kata dia.

Baca juga: Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Tantangan lainnya adalah senioritas. Bambang berpendapat bahwa kenaikan pangkat Listyo terbilang singkat.

Seusai menjadi ajudan Jokowi tahun 2016, Listyo mendapat promosi menjadi brigadir jenderal atau bintang satu dan menjadi Kapolda Banten.

Setelah itu, ia mendapat promosi sebagai Kadiv Propam tahun 2018. Listyo pun resmi menyandang pangkat bintang dua atau inspektur jenderal.

Di jabatannya sebagai Kabareskrim, Listyo akan menyandang bintang tiga di pundaknya atau berpangkat komisaris jenderal.

Baca juga: Dinamika Kabareskrim Baru, dari Kode Kapolri hingga Dipilihnya Listyo Sigit

Listyo sendiri merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Sementara banyak pula bawahannya di Bareskrim yang termasuk angkatan di atas Listyo.

Misalnya, wakil Listyo, Irjen Antam Novambar, merupakan lulusan Akpol pada 1985.

"Artinya pengalaman (Listyo) mengonsolidasikan para senior juga sedikit. Dengan demikian, nyaris Listyo hanya menggantungkan back up Kapolri dan Presiden secara struktural," ujarnya.

"Sementara dukungan secara 'kultural' lemah. Angkatan 91 ke bawah masih sangat sedikit yang mengisi jabatan-jabatan strategis," kata Bambang.

Selain itu, Bambang menuturkan bahwa kasus Novel Baswedan juga menjadi salah satu PR Listyo dalam aspek penegakan hukum.

Begitu pula dengan kasus-kasus pungutan liar (pungli), pencemaran nama baik, dan penistaan agama yang menjadi sorotan publik.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Nasional
Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

Nasional
Pakar Imunisasi: Jika Beruntung Dapat Vaksin Covid-19, Jangan Ditolak

Pakar Imunisasi: Jika Beruntung Dapat Vaksin Covid-19, Jangan Ditolak

Nasional
Pangdam Jaya: Penurunan Spanduk Rizieq Shihab Sesuai Prosedur

Pangdam Jaya: Penurunan Spanduk Rizieq Shihab Sesuai Prosedur

Nasional
Orangtua Djoko Tjandra Meninggal di Tahun 2015, Tim Sempat Berjaga-jaga di Sejumlah Titik

Orangtua Djoko Tjandra Meninggal di Tahun 2015, Tim Sempat Berjaga-jaga di Sejumlah Titik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X