Kabareskrim Irjen Listyo Sigit, di Tengah PR Besar dan Tantangan Senioritas

Kompas.com - 17/12/2019, 08:42 WIB
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri baru, Irjen Listyo Sigit Prabowo, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2019) pagi. KOMPAS.com/Devina HalimKepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri baru, Irjen Listyo Sigit Prabowo, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2019) pagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri akhirnya resmi memiliki Kepala Badan Reserse Kriminal ( Kabareskrim) setelah kosong selama lebih dari sebulan.

Perwira tinggi (pati) Polri yang menduduki jabatan itu adalah Irjen Listyo Sigit Prabowo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Listyo menggantikan Jenderal (Pol) Idham Azis yang dilantik sebagai Kapolri sejak 1 November 2019.

Upacara serah terima jabatan (sertijab) dilakukan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2019) kemarin.

Ini yang akan dilakukan Listyo

Seusai upacara, Listyo memberikan keterangan kepada awak media.

Mantan ajudan Presiden Joko Widodo itu mengaku akan menyelesaikan "pekerjaan rumah" Polri, yaitu kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Baca juga: Resmi Dilantik Jadi Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Akan Konsolidasikan Tim Teknis

Maka dari itu, ia akan segera mengonsolidasikan tim teknis yang bertugas mengungkap kasus tersebut.

"Setelah ini saya akan segera konsolidasikan seluruh tim teknis," ungkap Listyo.

Selain menuntaskan kasus Novel, Listyo juga mengaku memiliki beberapa prioritas tugas. Salah satunya adalah mengawal kebijakan pemerintah.

"Tentunya ada beberapa prioritas yang harus kita laksanakan, terkait dengan tantangan yang memang harus kita hadapi, beberapa tugas beberapa tahun ke depan. Kemudian juga terkait dengan program-program pengawalan kebijakan dari pemerintah juga akan kita laksanakan," ungkapnya.

"Doakan secepatnya."

Baca juga: Irjen Listyo Sigit Jadi Kabareskrim, Mahfud MD: Pilihan Terbaik

Jawaban itu telontar dari Listyo ketika ditanya wartawan kapan kasus Novel akan diungkap.

Ia hanya meminta doa publik agar kasus yang terjadi hampir tiga tahun silam itu segera diungkap.

"Doakan secepatnya," kata Listyo.

Tantangan Listyo

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto berpandangan Listyo memiliki sejumlah tantangan dalam menjalankan tugas barunya.

Menurut Bambang, tantangan terbesar adalah menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum di Indonesia.

Apalagi, adanya unsur kedekatan Listyo dengan Jokowi. Hal itu dinilai Bambang berpengaruh pada terpilihnya Listyo sebagai Kabareskrim.

"Ekspektasi masyarakat pada pemerintahan Jokowi periode kedua terkait penegakan hukum sangat tinggi," ungkap Bambang ketika dihubungi Kompas.com, Senin.

"Bila Kabareskrim tak bisa menjadi ujung tombak penegakan hukum yang diharapkan publik, itu akan menjadi tambahan beban bagi Presiden Jokowi di tahun-tahun mendatang," kata dia.

Baca juga: Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Tantangan lainnya adalah senioritas. Bambang berpendapat bahwa kenaikan pangkat Listyo terbilang singkat.

Seusai menjadi ajudan Jokowi tahun 2016, Listyo mendapat promosi menjadi brigadir jenderal atau bintang satu dan menjadi Kapolda Banten.

Setelah itu, ia mendapat promosi sebagai Kadiv Propam tahun 2018. Listyo pun resmi menyandang pangkat bintang dua atau inspektur jenderal.

Di jabatannya sebagai Kabareskrim, Listyo akan menyandang bintang tiga di pundaknya atau berpangkat komisaris jenderal.

Baca juga: Dinamika Kabareskrim Baru, dari Kode Kapolri hingga Dipilihnya Listyo Sigit

Listyo sendiri merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Sementara banyak pula bawahannya di Bareskrim yang termasuk angkatan di atas Listyo.

Misalnya, wakil Listyo, Irjen Antam Novambar, merupakan lulusan Akpol pada 1985.

"Artinya pengalaman (Listyo) mengonsolidasikan para senior juga sedikit. Dengan demikian, nyaris Listyo hanya menggantungkan back up Kapolri dan Presiden secara struktural," ujarnya.

"Sementara dukungan secara 'kultural' lemah. Angkatan 91 ke bawah masih sangat sedikit yang mengisi jabatan-jabatan strategis," kata Bambang.

Selain itu, Bambang menuturkan bahwa kasus Novel Baswedan juga menjadi salah satu PR Listyo dalam aspek penegakan hukum.

Begitu pula dengan kasus-kasus pungutan liar (pungli), pencemaran nama baik, dan penistaan agama yang menjadi sorotan publik.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X