JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku telah mengantongi siapa saja pihak yang mendapatkan untung besar dari impor minyak dan gas (migas).
Menurut Jokowi, Indonesia memiliki cadangan batu bara melimpah yang dapat diolah menjadi gas.
Namun, ia curiga upaya pengolahan itu dihalangi oleh mereka yang gemar impor. Oleh karena itu, ia telah memperingatkan mereka untuk tidak main-main.
"Saya ingatkan bolak-balik, kamu hati-hati. Saya ikuti kamu, jangan halangi orang ingin membikin batu bara jadi gas gara-gara kamu senang impor gas," kata Jokowi saat sambutan Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2019).
Baca juga: Jokowi: Saya Tahu Siapa yang Suka Impor Minyak
Kepala Negara menyebut, mereka yang suka impor pernah mengungkapkan kekhawatiran bila Indonesia berhasil memproduksi gas sendiri.
"'Kalau ini bisa dibikin, sudah enggak ada impor gas lagi, saya kerja apa, Pak?' Ya terserah kamu. Kamu sudah lama menikmati ini," ujar Jokowi.
Masalah yang sama juga terjadi pada komoditas minyak. Menurut dia, selama ini impor minyak Indonesia berkisar 700.000 sampai 800.000 barrel per hari.
Padahal, kata Jokowi, Indonesia memiliki banyak sumur minyak. Hanya, instruksi Jokowi agar Indonesia membangun kilang minyak sampai saat ini belum berjalan.
"Kenapa enggak genjot produksi? Karena ada yang masih senang impor minyak. Sudah saya pelajari, enggak benar kita ini," kata dia.
Baca juga: Jadi Komisaris Pertamina, Ahok Diberi Tugas Awasi Impor Minyak
Demikian berita yang paling banyak dibaca di rubrik Nasional Kompas.com sepanjang Senin (16/12/2019). Berita selanjutnya terkait pemecatan Lurah Jelambar oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pascaperistiwa pegawai honorer kategori 2 (K-2) yang masuk ke selokan di Jelambar, Jakarta Barat.
Menurut Anies, peristiwa itu terjadi pekan lalu dan lurah tersebut langsung diperiksa Inspektorat Pemprov DKI.
"Lurahnya langsung dinonaktifkan. Semua yang terlibat langsung diperiksa dan statusnya nonaktif ya," kata Anies di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2019).
Meski demikian, Anies tidak merinci siapa-siapa saja pejabat selain lurah yang turut dinonaktifkan atas peristiwa tersebut.
Baca juga: Anies Copot Lurah Jelambar yang Terlibat PPSU Berendam di Got Keruh
Ia menegaskan, peristiwa tes lapangan pegawai honorer K-2 masuk ke selokan itu menjadi pelajaran semua pihak. Ketika ada proses seleksi pegawai honorer, semestinya dilakukan dengan cara beradab.
"Kebiasaan-kebiasaan apa pun ya, yang dilakukan di mana pun, walaupun sudah berkali-kali, kalau itu tidak menjaga prinsip keberadaban, maka tidak boleh dilaksanakan dan akan diberi sanksi," lanjut dia.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menegaskan, pihaknya akan memproses siapa pun jika melakukan hal serupa di wilayah lain.
Namun, Anies tidak menjawab apakah tes semacam ini sudah terjadi lama sebelum kasus di Jelambar terungkap.
Ia langsung buru-buru meninggalkan wartawan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.