5 Tahun Dinilai Waktu yang Cukup bagi Eks Narapidana Evaluasi Diri

Kompas.com - 16/12/2019, 21:27 WIB
Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar ketika ditemui dalam acara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (HNKTN) 2017, di Aula Pemerintah Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRDirektur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar ketika ditemui dalam acara Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (HNKTN) 2017, di Aula Pemerintah Jember, Jawa Timur, Sabtu (11/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Hukum Tata Negara UGM  Zainal Arifin Mochtar menilai, putusan Mahkamah Konstitusi ( MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Pilkada sudah tepat.

Zainal menyebut, MK telah memberi jeda waktu yang cukup kepada mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, yaitu lima tahun setelah yang bersangkutan bebas dari pidana penjara.

"Menurut saya lima tahun itu adalah waktu yang cukup untuk menyampaikan bahwa dia pernah melakukan tindakan yang tidak pas," kata Zainal kepada Kompas.com, Senin (16/12/2019).

Baca juga: Mendagri Tito Sebut MK Ambil Jalan Tengah Terkait Putusan Pencalonan Eks Koruptor

Zainal mengatakan, waktu lima tahun ditambah dengan hukuman yang telah dijalani eks napi seharusnya cukup bagi yang bersangkutan mengevaluasi diri.

Masa jeda lima tahun itu seharusnya bisa digunakan oleh mantan narapidana untuk membuktikan bahwa dirinya tak akan lagi melakukan tindak pidana.

Apalagi, jika mantan napi itu sebelumnya terjerat kasus korupsi, maka harus ada pembuktian ke publik jika ia ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

"Korupsi itu kan memang kejahatan terhadap kepercayaan publik ya, jadi kalau dia mau ditaruh lagi di jabatan publik harusnya tidak serta merta, harus ada pembuktian di masyarakat bahwa dia sudah tidak melakukan tindakan-tindakan seperti itu," ujar Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM ini.

Zainal menambahkan, putusan MK yang juga mewajibkan mantan napi untuk mengumumkan rekam jejak mereka pada publik, juga sudah tepat. Diharapkan, pemilih dapat terinformasi dengan baik, dan lebih selektif untuk memilih calon kepala daerah mereka.

Diberitakan sebelumnya, MK menerima sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Perkara ini dimohonkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X