Kompas.com - 16/12/2019, 18:09 WIB
Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, saat pemaparan hasil rilis survei soal Pilkada Kota Solo 2020 di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019). KOMPAS.com/Dian Erika Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, saat pemaparan hasil rilis survei soal Pilkada Kota Solo 2020 di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun mengatakan, mayoritas responden dalam survei terkait Pilkada Solo menganggap majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota bukan merupakan bentuk politik dinasti.

Hal itu didukung dengan hasil survei yang mencatat pernyataan sebanyak 55,5 persen responden.

"Kemudian, sebanyak 41,6 persen responden setuju jika majunya Gibran di Pilkada Solo merupakan politik dinasti. Sisanya, yakni sebanyak 2,9 persen menyatakan tidak tahu," ujar Rico dalam pemaparan survei "Pilkada Kota Solo: Mengukur Elektabilitas di Tengah Isu Dinasti Politik", di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).

Baca juga: Anak dan Menantu Jokowi Maju Pilkada, Istana: Jangan Anggap Dinasti Politik

Jika dirinci secara lebih lanjut, kata Rico, ada tiga alasan utama responden menilai majunya Gibran bukan merupakan politik dinasti.

Sebanyak 41,3 persen responden berharap Gibran ke depannya bisa seperti ayahnya, Presiden Joko Widodo dalam memimpin Kota Solo.

Kemudian, sebanyak 19,4 persen responden menilai Gibran merupakan sosok yang masih muda.

Alasan ketiga, sebanyak 14,7 persen responden berharap Gibran bisa membawa perubahan untuk Kota Solo.

Kemudian, hasil survei Median juga mencatat sebagian besar responden pemilih pemula menganggap majunya Gibran bukan merupakan bentuk dinasti politik.

Hasil ini dilihat dari pernyataan 68,5 responden berusia 17-19 tahun, 70,3 persen responden berusia 20-29 tahun dan 63 persen responden berusia 30-39 tahun.

Sebaliknya, juga ada tiga alasan yang mendasari responden menilai majunya Gibran sebagai bentuk dinasti politik.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

HWDI Ungkap Banyaknya Hambatan Penyandang Disabilitas Akses Layanan Bantuan Hukum

HWDI Ungkap Banyaknya Hambatan Penyandang Disabilitas Akses Layanan Bantuan Hukum

Nasional
Armada Luar Negeri yang Bantu Cari KRI Nanggala-402, dari HMAS Ballarat hingga Pesawat Poseidon AS

Armada Luar Negeri yang Bantu Cari KRI Nanggala-402, dari HMAS Ballarat hingga Pesawat Poseidon AS

Nasional
Kasus Suap Penyidik Stepanus Robin, Polri Hormati Proses Hukum di KPK

Kasus Suap Penyidik Stepanus Robin, Polri Hormati Proses Hukum di KPK

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

Nasional
Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Nasional
UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Nasional
Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Nasional
AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

Nasional
Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Nasional
Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Nasional
Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Nasional
Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Komisi IX Usulkan 132 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

Komisi IX Usulkan 132 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

Nasional
Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X