Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Kompas.com - 16/12/2019, 16:47 WIB
Konferensi pers di kantor DPP Hanura, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKonferensi pers di kantor DPP Hanura, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Hanura, Benny Ramdhani, mengatakan, mantan Ketua Umum Hanura, Wiranto, tak pernah berkomunikasi soal jabatan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden ( Wantimpres).

Benny menyebut, Wiranto tak mau membangun komunikasi dengan partai, sehingga Hanura pun sulit menjalin pembicaraan.

"Enggak ada (komunikasi), kan beliau juga tidak mau membangun komunikasi dengan kita, bagaiamana kita mau membangun komunikasi dengan beliau," kata Benny di kantor DPP Partai Hanura, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).

Baca juga: Ketua DPP Tegaskan Wiranto Tak Menjabat Dewan Pembina Hanura

Setuju dengan Ketua DPP Hanura, Inas Nasrullah Zubir, Benny menyebut Wiranto haus jabatan politik.

Sebab, di era pemerintahan pertama Jokowi, Wiranto menukar jabatan menteri yang bisa diemban dua kader Hanura menjadi satu jabatan, yakni Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

"Pak Inas (Nasrullah) sedang menyampaikan sebenarnya bagaimana Pak Wiranto itu sosok yang memang haus kekuasaan hanya untuk kepentingan dirinya dia berani mengorbankan misalnya dua jabatan menteri," ujar Benny.

Belakangan, usai lengser dari kursi Ketua Umum Hanura, Wiranto selalu mengklaim dirinya menjabat Dewan Pembina partai.

Padahal, kata Benny, menurut surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) soal kepengurusan Partai Hanura, tidak ada jabatan Dewan Pembina di internal Hanura.

Jabatan Dewan Pembina itu sendiri diusulkan Wiranto dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Hanura di Bambu Apus tahun 2018.

Saat itu, Wiranto juga menjabat sebagai Menko Polhukam.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Transparan soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Pemerintah Diminta Transparan soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Nasional
Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Nasional
Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Nasional
Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Nasional
ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

Nasional
TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

Nasional
Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

Nasional
Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Nasional
UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

Nasional
Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Nasional
Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Nasional
Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Nasional
Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Data Sebaran 280 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 22 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X