Rekomendasi Lengkap Mukernas PPP untuk Internal, Parlemen, dan Pemerintah

Kompas.com - 16/12/2019, 15:40 WIB
Konferensi pers usai Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V Partai Persatuan Pembangunan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKonferensi pers usai Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V Partai Persatuan Pembangunan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019).
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Krisiandi

Terakhir, meminta DPW dan DPC mengoptimalkan penggunaan dana bantuan politik sesuai aturan dan mengalokasikan 30 persen khusus untuk pendidikan politik perempuan, serta meningkatkan kualitas dan jumlah kader perempuan di internal partai.

Sementara kepada pemerintah dan parlemen, Mukernas mendorong agar Fraksi PPP di Parlemen menyelesaikan sejumlah rancangan undang-undang, mulai dari RUU Larangan Minuman Beralkhohol, RUU KUHAP, dan RUU Permasyarakatan.

Selain itu, Mukernas juga mendorong pengesahan tiga Omnibus Law meliputi RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Ketentuan dan Fasilitas Pajak untuk Meningkatkan Perekonomian dan RUU Ibu Kota Negara.

Dalam kesempatan yang sama, PPP memberikan apresiasi pada pemerintahan Joko Widodo yang telah menyetujui Iahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Menurut Fernita, RUU tersebut merupakan inisiatif dari Fraksi PPP di DPR RI.

Tidak hanya itu, PPP juga mendorong pemerintah untuk menjaga hubungan baik dengan ulama dan umat islam, termasuk ormas dan lemabaga pendidikan keagamaan.

Baca juga: Kantongi SK Menkumham, PPP Tak Khawatir Ada yang Mengaku PPP Lain

"Mukernas V PPP mendorong Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Ir. H. Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan ulama-ulama dan umat Islam, termasuk dengan ormas dan lembaga-Iembaga pendidikan keagamaan, seperti pesantren dan madrasah," ujar Fernita.

Kemudian, PPP mendorong pemerintah dan DPR mengkaji ulang pemilu serentak.

Terakhir, PPP mendorong pemerintah dan lembaga-Iembaga penegak hukum meningkatkan koordinasi antar-lembaga dan pengawasan internal untuk mencegah korupsi dan narkoba.

"Termasuk menghindari penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam menangani kegiatan penyampaian pendapat di muka umum," kata Fernita.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X