Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 16/12/2019, 15:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani mengatakan, Wiranto sudah tidak lagi menjabat sebagai Dewan Pembina Hanura.

Hal itu sesuai dengan surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM tentang struktur resmi kepengurusan Hanura yang disahkan pada tanggal 25 November 2019.

"Pak Wiranto tidak pada posisi sebagai Dewan Pembina Hanura di kepengusan baru yang disahkan Menkumham," kata Benny di kantor DPP Partai Hanura, Senin (16/12/2019).

Baca juga: Hanura Gelar Munas Besok, Jokowi hingga Wiranto Tak Diundang

Benny mengatakan, tidak adanya nama Wiranto di struktur kepengurusan partai bukan karena Hanura tidak menghendaki yang bersangkutan.

Tetapi, karena Kemenkuham hanya mengakui AD/ART Hanura hasil Munas di Solo tahun 2015, yang tidak mencantumkan adanya jabatan Dewan Pembina.

Menurut Benny, jabatan Dewan Pembina baru muncul dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Hanura di Bambu Apus tahun 2018.

Baca juga: Menurut Wiranto, Wantimpres adalah Jabatan Berat

Saat itu, Wiranto yang baru lengser sebagai ketua umum dan digantikan Oesman Sapta Odang (OSO), mengusulkan dirinya sendiri menjadi Dewan Pembina.

Di saat bersamaan, Wiranto juga menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Namun demikian, kata Benny, AD/ART hasil Munaslub Bambu Apus itu tidak pernah diakui Kemenkumham.

"Tidak ada namanya Pak Wiranto di Dewan Pembina struktur DPP di bawah kepemimpinan Pak OSO itu tidak boleh diartikan bahwa kami tidak menghendaki Pak Wiranto ada di dalam Hanura. Apapun sebenarnya perlakuan Wiranto pada kami, pada Pak OSO," ujar Benny.

Baca juga: Wiranto: Saya Sudah Pulih, Sudah Bisa Bertugas

Benny mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum berkomunikasi dengan Wiranto terkait hal ini. Ia menilai, tidak perlu ada komunikasi lagi dengan mantan Menko Polhukam ini.

"Tidak perlu kita komunikasikan dengan Pak Wiranto. Toh Pak Wiranto dulu tidak mendukung Pak OSO," kata dia.

Benny menambahkan, dengan tidak adanya nama Wiranto sebagai Dewan Pembina atau struktur lainnya di Hanura, Wiranto tidak lagi menjadi bagian dari Hanura. 

 

Kompas TV

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menolak tawaran Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi petinggi perusahaan BUMN tapi Sandiaga mengaku akan tetap membantu Erick Thohir.

Menurut Sandiaga, BUMN harus jauh dari kepentingan partai politik. Saat ini, Sandiaga masih aktif dalam kepengurusan Partai Gerinda. Berikut cerita Sandiaga Uno kepada wartawan, Sabtu (14/12/19).

Sebelumnya, nama Sandiaga Uno sempat diisukan masuk bursa direksi korporasi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri BUMN Erick Thohir pun angkat bicara. Erick menilai, sosok Sandiaga masih pantas menjadi seorang politikus apalagi dengan sederet aktivitas Sandiaga yang padat.

"Saya rasa Pak Sandi sudah memposisikan dirinya, beliau seorang politikus. Lakukan roadshow ke daerah-daerah," ujar Erick di kantor Kemenko Polhukam, Kamis (5/12/2019).

Kata Erick, apabila Sandiaga masuk BUMN, maka ada jabatan dikorbankan, yakni Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Maka dari itu, Erick pun memastikan peluang Sandiaga masuk BUMN sangat kecil.

Dilansir dari Kompas.com, Sandiaga mengungkapkan ketidakterlibatannya saat ini dalam pemerintahan. Dirinya justu lebih memilih untuk berkontribusi di luar pemerintahan dengan terlibat langsung di tengah-tengah masyarakat.

Namun, ia mengatakan kalau tetap bersedia untuk membantu Erick dalam membesarkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan BUMN. Sebab, ia kerap bertukar pikiran dengan Erick melalui aplikasi layanan pesan singkat. Hingga kini, keduanya pun juga belum ada bertatap muka langsung.

#SandiagaUno #ErickThohir #BUMN

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan: Jokowi dan Megawati Ngobrolin yang Lagi 'Hits', Koalisi ke Kanan, Koalisi ke Kiri

Puan: Jokowi dan Megawati Ngobrolin yang Lagi "Hits", Koalisi ke Kanan, Koalisi ke Kiri

Nasional
Jalani Klarifikasi, Kepala BPN Jaktim Mengaku Serahkan Semua Data ke KPK

Jalani Klarifikasi, Kepala BPN Jaktim Mengaku Serahkan Semua Data ke KPK

Nasional
Ketua KPK Sebut Pemda Jadi Instansi dengan Risiko Korupsi Tertinggi

Ketua KPK Sebut Pemda Jadi Instansi dengan Risiko Korupsi Tertinggi

Nasional
Eks Kabareskrim Susno Duadji Sebut Kasus Rafael Alun Mirip dengan Gayus Tambunan

Eks Kabareskrim Susno Duadji Sebut Kasus Rafael Alun Mirip dengan Gayus Tambunan

Nasional
ASN Selama Puasa Masuk Pukul 08.00, Pulang Maksimal 15.30

ASN Selama Puasa Masuk Pukul 08.00, Pulang Maksimal 15.30

Nasional
Kemenag Lakukan Simulasi Pelayanan Haji untuk Jemaah Lansia

Kemenag Lakukan Simulasi Pelayanan Haji untuk Jemaah Lansia

Nasional
Menang di Bawaslu, Prima Belum Mau Cabut Gugatan PN Jakpus Tunda Pemilu

Menang di Bawaslu, Prima Belum Mau Cabut Gugatan PN Jakpus Tunda Pemilu

Nasional
Komisi III DPR Kumpulkan Mahfud, Sri Mulyani, dan PPATK untuk Buka-bukaan Soal Transaksi Rp 349 T Pekan Depan

Komisi III DPR Kumpulkan Mahfud, Sri Mulyani, dan PPATK untuk Buka-bukaan Soal Transaksi Rp 349 T Pekan Depan

Nasional
Pimpinan Komisi III: PPATK Selalu Beri Info Bagus, tapi Penegak Hukumnya Enggak Serius

Pimpinan Komisi III: PPATK Selalu Beri Info Bagus, tapi Penegak Hukumnya Enggak Serius

Nasional
Update 21 Maret 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 473 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.742.061

Update 21 Maret 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 473 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.742.061

Nasional
Berulang Kali Kalah Sengketa, KPU Diminta Lebih Hati-hati, Kesalahan Tahapan Pemilu Bisa Jadi Petaka

Berulang Kali Kalah Sengketa, KPU Diminta Lebih Hati-hati, Kesalahan Tahapan Pemilu Bisa Jadi Petaka

Nasional
Sudirman Said Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Kemungkinan Awal Puasa

Sudirman Said Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Kemungkinan Awal Puasa

Nasional
Di Sekolah Partai PDI-P, Perwakilan Tokoh Agama Deklarasi Pemilu Damai dan Tolak Politisasi Agama

Di Sekolah Partai PDI-P, Perwakilan Tokoh Agama Deklarasi Pemilu Damai dan Tolak Politisasi Agama

Nasional
Kepala BIN Sebut Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Elite Gerindra: Sudah Waktunya, Ini Tanda-tanda yang Baik

Kepala BIN Sebut Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Elite Gerindra: Sudah Waktunya, Ini Tanda-tanda yang Baik

Nasional
33 Hari Emban Misi Kemanusiaan, 26 Personel Satgas Bantuan Gempa Turkiye Tiba di Tanah Air

33 Hari Emban Misi Kemanusiaan, 26 Personel Satgas Bantuan Gempa Turkiye Tiba di Tanah Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke