Ketua DPP Tegaskan Wiranto Tak Menjabat Dewan Pembina Hanura

Kompas.com - 16/12/2019, 15:26 WIB
Ketua DPP Partai Hanura, Benny Ramdhani, di kantor DPP Hanura, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua DPP Partai Hanura, Benny Ramdhani, di kantor DPP Hanura, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani mengatakan, Wiranto sudah tidak lagi menjabat sebagai Dewan Pembina Hanura.

Hal itu sesuai dengan surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM tentang struktur resmi kepengurusan Hanura yang disahkan pada tanggal 25 November 2019.

"Pak Wiranto tidak pada posisi sebagai Dewan Pembina Hanura di kepengusan baru yang disahkan Menkumham," kata Benny di kantor DPP Partai Hanura, Senin (16/12/2019).

Baca juga: Hanura Gelar Munas Besok, Jokowi hingga Wiranto Tak Diundang

Benny mengatakan, tidak adanya nama Wiranto di struktur kepengurusan partai bukan karena Hanura tidak menghendaki yang bersangkutan.

Tetapi, karena Kemenkuham hanya mengakui AD/ART Hanura hasil Munas di Solo tahun 2015, yang tidak mencantumkan adanya jabatan Dewan Pembina.

Menurut Benny, jabatan Dewan Pembina baru muncul dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Hanura di Bambu Apus tahun 2018.

Baca juga: Menurut Wiranto, Wantimpres adalah Jabatan Berat

Saat itu, Wiranto yang baru lengser sebagai ketua umum dan digantikan Oesman Sapta Odang ( OSO), mengusulkan dirinya sendiri menjadi Dewan Pembina.

Di saat bersamaan, Wiranto juga menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Namun demikian, kata Benny, AD/ART hasil Munaslub Bambu Apus itu tidak pernah diakui Kemenkumham.

"Tidak ada namanya Pak Wiranto di Dewan Pembina struktur DPP di bawah kepemimpinan Pak OSO itu tidak boleh diartikan bahwa kami tidak menghendaki Pak Wiranto ada di dalam Hanura. Apapun sebenarnya perlakuan Wiranto pada kami, pada Pak OSO," ujar Benny.

Baca juga: Wiranto: Saya Sudah Pulih, Sudah Bisa Bertugas

Benny mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum berkomunikasi dengan Wiranto terkait hal ini. Ia menilai, tidak perlu ada komunikasi lagi dengan mantan Menko Polhukam ini.

"Tidak perlu kita komunikasikan dengan Pak Wiranto. Toh Pak Wiranto dulu tidak mendukung Pak OSO," kata dia.

Benny menambahkan, dengan tidak adanya nama Wiranto sebagai Dewan Pembina atau struktur lainnya di Hanura, Wiranto tidak lagi menjadi bagian dari Hanura. 

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Gugus Tugas Covid-19 soal Tiga Jenis Masker dan Penggunaannya

Penjelasan Gugus Tugas Covid-19 soal Tiga Jenis Masker dan Penggunaannya

Nasional
KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

Nasional
Perangkat Desa Disarankan Lakukan Mitigasi Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

Perangkat Desa Disarankan Lakukan Mitigasi Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

Nasional
5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

Nasional
Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Nasional
PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

Nasional
Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Nasional
Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Nasional
Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X