Ketua DPP Tegaskan Wiranto Tak Menjabat Dewan Pembina Hanura

Kompas.com - 16/12/2019, 15:26 WIB
Ketua DPP Partai Hanura, Benny Ramdhani, di kantor DPP Hanura, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua DPP Partai Hanura, Benny Ramdhani, di kantor DPP Hanura, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani mengatakan, Wiranto sudah tidak lagi menjabat sebagai Dewan Pembina Hanura.

Hal itu sesuai dengan surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM tentang struktur resmi kepengurusan Hanura yang disahkan pada tanggal 25 November 2019.

"Pak Wiranto tidak pada posisi sebagai Dewan Pembina Hanura di kepengusan baru yang disahkan Menkumham," kata Benny di kantor DPP Partai Hanura, Senin (16/12/2019).

Baca juga: Hanura Gelar Munas Besok, Jokowi hingga Wiranto Tak Diundang

Benny mengatakan, tidak adanya nama Wiranto di struktur kepengurusan partai bukan karena Hanura tidak menghendaki yang bersangkutan.

Tetapi, karena Kemenkuham hanya mengakui AD/ART Hanura hasil Munas di Solo tahun 2015, yang tidak mencantumkan adanya jabatan Dewan Pembina.

Menurut Benny, jabatan Dewan Pembina baru muncul dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Hanura di Bambu Apus tahun 2018.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Menurut Wiranto, Wantimpres adalah Jabatan Berat

Saat itu, Wiranto yang baru lengser sebagai ketua umum dan digantikan Oesman Sapta Odang (OSO), mengusulkan dirinya sendiri menjadi Dewan Pembina.

Di saat bersamaan, Wiranto juga menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Namun demikian, kata Benny, AD/ART hasil Munaslub Bambu Apus itu tidak pernah diakui Kemenkumham.

"Tidak ada namanya Pak Wiranto di Dewan Pembina struktur DPP di bawah kepemimpinan Pak OSO itu tidak boleh diartikan bahwa kami tidak menghendaki Pak Wiranto ada di dalam Hanura. Apapun sebenarnya perlakuan Wiranto pada kami, pada Pak OSO," ujar Benny.

Baca juga: Wiranto: Saya Sudah Pulih, Sudah Bisa Bertugas

Benny mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum berkomunikasi dengan Wiranto terkait hal ini. Ia menilai, tidak perlu ada komunikasi lagi dengan mantan Menko Polhukam ini.

"Tidak perlu kita komunikasikan dengan Pak Wiranto. Toh Pak Wiranto dulu tidak mendukung Pak OSO," kata dia.

Benny menambahkan, dengan tidak adanya nama Wiranto sebagai Dewan Pembina atau struktur lainnya di Hanura, Wiranto tidak lagi menjadi bagian dari Hanura. 

 

Kompas TV

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menolak tawaran Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi petinggi perusahaan BUMN tapi Sandiaga mengaku akan tetap membantu Erick Thohir.

Menurut Sandiaga, BUMN harus jauh dari kepentingan partai politik. Saat ini, Sandiaga masih aktif dalam kepengurusan Partai Gerinda. Berikut cerita Sandiaga Uno kepada wartawan, Sabtu (14/12/19).

Sebelumnya, nama Sandiaga Uno sempat diisukan masuk bursa direksi korporasi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri BUMN Erick Thohir pun angkat bicara. Erick menilai, sosok Sandiaga masih pantas menjadi seorang politikus apalagi dengan sederet aktivitas Sandiaga yang padat.

"Saya rasa Pak Sandi sudah memposisikan dirinya, beliau seorang politikus. Lakukan roadshow ke daerah-daerah," ujar Erick di kantor Kemenko Polhukam, Kamis (5/12/2019).

Kata Erick, apabila Sandiaga masuk BUMN, maka ada jabatan dikorbankan, yakni Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Maka dari itu, Erick pun memastikan peluang Sandiaga masuk BUMN sangat kecil.

Dilansir dari Kompas.com, Sandiaga mengungkapkan ketidakterlibatannya saat ini dalam pemerintahan. Dirinya justu lebih memilih untuk berkontribusi di luar pemerintahan dengan terlibat langsung di tengah-tengah masyarakat.

Namun, ia mengatakan kalau tetap bersedia untuk membantu Erick dalam membesarkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan BUMN. Sebab, ia kerap bertukar pikiran dengan Erick melalui aplikasi layanan pesan singkat. Hingga kini, keduanya pun juga belum ada bertatap muka langsung.

#SandiagaUno #ErickThohir #BUMN

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jemaah Umrah yang Vaksinasi Covid-19 dengan Sinovac Mesti Karantina 3 Hari, Kecuali Suntik Booster

Jemaah Umrah yang Vaksinasi Covid-19 dengan Sinovac Mesti Karantina 3 Hari, Kecuali Suntik Booster

Nasional
Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Nasional
Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Nasional
Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

Nasional
Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Nasional
Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Nasional
KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

Nasional
Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Nasional
Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Nasional
Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Nasional
'Suspend' Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

"Suspend" Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

Nasional
Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Nasional
Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.