Komisi II Minta PPATK Ungkap Identitas Kepala Daerah Pemilik Rekening Kasino

Kompas.com - 16/12/2019, 13:52 WIB
Saan Mustopa di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Saan Mustopa di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi NasDem Saan Mustopa meminta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap identitas kepala daerah yang punya rekening kasino di luar negeri.

Menurut Saan, PPATK harus bertanggung jawab atas informasi yang sebelumnya telah dirilis.

"PPATK harus mengungkap kepala-kepala daerah yang mana saja yang memarkir dananya di kasino di luar negeri. Harus diungkap ke publik, biar tidak menimbulkan spekulasi di publik," kata Saan di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Baca juga: Kepala Daerah Punya Rekening Kasino di Luar Negeri: Dari Temuan PPATK hingga Tanggapan Mendagri dan KPK

Selanjutnya, dia meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkoordinasi dengan PPATK untuk memverifikasi temuan tersebut.

"Tentu kemendagri juga harus proaktif untuk bisa berkoordinasi langsung dengan PPATK," tuturnya.

"Jadi menurut saya dua hal itu harus cepat dilakukan supaya spekulasinya tidak terus berkembang menjadi wacana. Ya memang harus dipertanggungjawabkan," imbuh Saan.

Komisi II DPR yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah itu pun akan segera menggelar rapat dengan Kemendgari.

Saan menyebut rapat kerja dengan Kemendagri rencananya bakal digelar pada masa persidangan DPR pada Januari 2020.

"Hal-hal seperti itu Kemendagri harus proaktif dan DPR khususnya Komisi II dalam hal ini tentunya akan sesegera mungkin dalam sidang nanti untuk mengagendakan dengan Kemendagri untuk membahas soal dana parkir di kasino itu," kata Saan.

Diberitakan, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengungkapkan, ada sejumlah kepala daerah yang mempunyai rekening kasino di luar negeri.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perludem: Menunda Pilkada karena Pandemi Bukan Kegagalan Demokrasi

Perludem: Menunda Pilkada karena Pandemi Bukan Kegagalan Demokrasi

Nasional
Sebaran 3.891 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, DKI Tertinggi dengan 1.258

Sebaran 3.891 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, DKI Tertinggi dengan 1.258

Nasional
Giring: Jangan Sampai Kampanye Pilkada Munculkan Klaster Covid-19 Baru

Giring: Jangan Sampai Kampanye Pilkada Munculkan Klaster Covid-19 Baru

Nasional
Ketua KPU RI Arief Budiman Positif Covid-19

Ketua KPU RI Arief Budiman Positif Covid-19

Nasional
Jokowi: Ruang Kebebasan Sering Dibajak Pihak yang Mengklaim Paling Benar

Jokowi: Ruang Kebebasan Sering Dibajak Pihak yang Mengklaim Paling Benar

Nasional
Jumlah Perempuan di Parlemen Naik, Komnas Perempuan: Tak Sebanding dengan Manfaatnya ke Masyarakat

Jumlah Perempuan di Parlemen Naik, Komnas Perempuan: Tak Sebanding dengan Manfaatnya ke Masyarakat

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Lima Orang Tersangka Kasus Waskita Karya

KPK Perpanjang Masa Penahanan Lima Orang Tersangka Kasus Waskita Karya

Nasional
Ini Tips Menerapkan Protokol Kesehatan di Rumah dan Kantor...

Ini Tips Menerapkan Protokol Kesehatan di Rumah dan Kantor...

Nasional
IDI: Kalau Penularan Covid-19 Tak Terkontrol, Sistem Kesehatan Bisa Kolaps

IDI: Kalau Penularan Covid-19 Tak Terkontrol, Sistem Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pandemi Memburuk, Perludem Nilai Pilkada 2020 Masih Bisa Ditunda

Pandemi Memburuk, Perludem Nilai Pilkada 2020 Masih Bisa Ditunda

Nasional
Ada Konser saat Pendaftaran Peserta Pilkada, KPU: Bukan Kewenangan Kami

Ada Konser saat Pendaftaran Peserta Pilkada, KPU: Bukan Kewenangan Kami

Nasional
Vaksin Covid-19 Masih Lama, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Vaksin Covid-19 Masih Lama, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Update 18 September Catatkan Rekor, 4.088 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari

Update 18 September Catatkan Rekor, 4.088 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari

Nasional
UPDATE 18 September: Pemerintah Telah Periksa 2.841.352 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 18 September: Pemerintah Telah Periksa 2.841.352 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 18 September: Ada 104.866 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 18 September: Ada 104.866 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X