Wiranto: Jangan Sampai Ada Komentar Macam-macam...

Kompas.com - 16/12/2019, 13:32 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto (kiri) usai pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (13/12/2019). Presiden resmi melantik sembilan orang Wantimpres periode 2019-2024. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto (kiri) usai pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (13/12/2019). Presiden resmi melantik sembilan orang Wantimpres periode 2019-2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden ( Wantimpres) Wiranto mengakui masih berstatus Ketua Dewan Pembina Partai Hanura.

Hal itu disampaikan Wiranto seusai acara serah terima jabatan di Kantor Wantimpres, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Wiranto mengatakan, tak ada peraturan perundang-undangan yang melarang seorang Ketua Dewan Pembina partai politik menjabat anggota Wantimpres.

"Yang dilarang itu dalam undang-undang itu jelas mengatakan untuk partai politik yang dilarang itu ketua umum partai atau sebutan lain atau menjadi badan pengurus harian," ujar Wiranto.

Baca juga: Ditunjuk Jadi Wantimpres, Wiranto Diharapkan Segera Mundur dari Hanura

Menurut Wiranto, jabatan Ketua Dewan Pembina Hanura bukanlah posisi yang dilarang untuk menjabat anggota Wantimpres sebab bukan bagian dari pengurus harian.

Meski demikian ia tak menutup kemungkinan mundur dari jabatan Ketua Dewan Pembina Hanura namun bukan karena alasan dilarang peraturan perundang-undangan.

"Jadi jangan sampai ada komentar macam-macam. Kalaupun saya mundur bukan karena undang-undang. Saya mundur karena pertimbangan politik tertentu," lanjut mantan Menko Polhukam itu.

Baca juga: Jabat Wantimpres, Wiranto Disebut Tak Mewakili Hanura karena Hal ini

Sebelumnya Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir mengatakan, keberadaan Wiranto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden ( Wantimpres) tidak mewakili Partai Hanura.

Sebab, Inas menilai bahwa mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan tersebut tidak memiliki ikatan emosional dengan Hanura.

"Wiranto tidak lagi memiliki ikatan emosional dengan Hanura dan tidak lagi memiliki akar yang kuat di partai ini sehingga Wiranto is no longer a part of Hanura because his ambition," kata Inas dalam keterangan tertulis, Senin (16/12/2019).

Baca juga: Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Tolak Disebut Salah Satu Titik Klaster Penularan Covid-19

Kemenkes Tolak Disebut Salah Satu Titik Klaster Penularan Covid-19

Nasional
KSAL Sebut Pengembangan Tol Laut Bisa Dielaborasi dengan Sejumlah Aspek

KSAL Sebut Pengembangan Tol Laut Bisa Dielaborasi dengan Sejumlah Aspek

Nasional
Ini Peran dan Tugas TNI AL dalam Mewujudkan Gagasan Poros Maritim Dunia

Ini Peran dan Tugas TNI AL dalam Mewujudkan Gagasan Poros Maritim Dunia

Nasional
KSAL: Ada Enam Elemen Penting untuk Jadi Negara Maritim yang Kuat

KSAL: Ada Enam Elemen Penting untuk Jadi Negara Maritim yang Kuat

Nasional
Ini Cara Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Atur Stamina Agar Tetap Fit...

Ini Cara Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Atur Stamina Agar Tetap Fit...

Nasional
Saat Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kian Kewalahan Tangani Pasien Covid-19...

Saat Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kian Kewalahan Tangani Pasien Covid-19...

Nasional
Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak

Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak

Nasional
Jumlah Pasien Sembuh Meningkat, Pemerintah Sebut Manajemen Perawatan Membaik

Jumlah Pasien Sembuh Meningkat, Pemerintah Sebut Manajemen Perawatan Membaik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menteri Agama Positif Covid-19 | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 4.176 Orang

[POPULER NASIONAL] Menteri Agama Positif Covid-19 | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 4.176 Orang

Nasional
Rekor Kasus Harian Covid-19, Satgas Umumkan Kewalahan, dan Harapan Perbaikan dari Pemerintah

Rekor Kasus Harian Covid-19, Satgas Umumkan Kewalahan, dan Harapan Perbaikan dari Pemerintah

Nasional
KPU Diminta Jangan Hanya Pasrah Jadi Penyelenggara Pilkada Saat Pandemi

KPU Diminta Jangan Hanya Pasrah Jadi Penyelenggara Pilkada Saat Pandemi

Nasional
Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat 582 pada 21 September

Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat 582 pada 21 September

Nasional
Indonesia Berupaya Mandiri Sediakan Vaksin Covid-19

Indonesia Berupaya Mandiri Sediakan Vaksin Covid-19

Nasional
Pernah Dimintai Rp 900 Miliar oleh Parpol Saat Berniat Nyapres, Rizal Ramli Gugat UU Pemilu

Pernah Dimintai Rp 900 Miliar oleh Parpol Saat Berniat Nyapres, Rizal Ramli Gugat UU Pemilu

Nasional
Pandemi Covid-19 Masih Terkendali Jadi Alasan DPR dan Pemerintah Tetap Gelar Pilkada

Pandemi Covid-19 Masih Terkendali Jadi Alasan DPR dan Pemerintah Tetap Gelar Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X