Jabat Wantimpres, Wiranto Disebut Tak Mewakili Hanura karena Hal ini

Kompas.com - 16/12/2019, 11:10 WIB
Wiranto saat datang ke Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (22/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWiranto saat datang ke Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (22/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir mengatakan, keberadaan Wiranto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak mewakili Partai Hanura.

Sebab, Inas menilai bahwa mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan tersebut tidak memiliki ikatan emosional dengan Hanura.

"Wiranto tidak lagi memiliki ikatan emosional dengan Hanura dan tidak lagi memiliki akar yang kuat di partai ini sehingga Wiranto is no longer a part of Hanura because his ambition," kata Inas dalam keterangan tertulis, Senin (16/12/2019).

Baca juga: Ditunjuk Jadi Wantimpres, Wiranto Diharapkan Segera Mundur dari Hanura

Inas mengatakan, ambisi Wiranto untuk berkuasa sudah terlihat sejak pemerintahan Jokowi periode 2014-2019.

Menurut dia, Wiranto menukar jabatan menteri yang diemban oleh dua kader Hanura menjadi satu jabatan, yakni Menko Polhukam.

"Dia (Wiranto) mempertontonkan kuatnya syahwat berkuasa tersebut dengan cara menukar jabatan menteri yang diemban oleh dua orang kader Hanura dengan jabatan Menko Polhukam untuk dirinya sendiri," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Inas menambahkan, ambisi kekuasaan Wiranto itu semakin terlihat ketika ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Wantimpres. Ia mempertanyakan tanggung jawab Wiranto terhadap Partai Hanura.

Baca juga: Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Sebagai seorang negarawan, menurut Inas, seharusnya Wiranto kembali ke Partai Hanura untuk membenahi partai bersama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang.

"Agar Hanura dapat kembali duduk di Senayan pada tahun 2024 yang akan datang," ucap dia.

Lebih lanjut, Inas mengatakan, seharusnya Wiranto mencontoh sikap Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang yang menolak jabatan Wantimpres demi membenahi partai.

"Karena Bang OSO lebih mencintai Partai Hanura ketimbang duduk menjadi pejabat tinggi negara," ujar dia.

Diketahui, Wiranto terpilih sebagai Ketua sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Ia dan delapan anggota lain dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara pada Jumat (13/12/2019).

Baca juga: Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Menurut Presiden Jokowi, mantan Panglima ABRI itu sudah memiliki pengalaman panjang di pemerintahan.

Terakhir, Wiranto menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Masalah pengalaman, track record, Pak Wiranto kan track record dan pengalamannya panjang di pemerintahan. Menangani banyak masalah. Ini kan memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden," kata Jokowi seusai pelantikan Wantimpres.

 

Kompas TV

DPD Partai Gerindra Sumatera Barat melontarkan wacana inisiasi hak interpelasi terhadap Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Hal itu karena Gubernur Irwan dinilai sering ke luar negeri tanpa membawa hasil untuk warga Sumatera Barat.

Reaksi istri Gubernur Sumatera Bara Nevi Zuariana atas manuver Partai Gerindra Sumatera Barat membuat geger. Hal ini dipicu upaya interpelasi yang diinisiasi Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade terhadap Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno karena dituding sering bepergian ke luar negeri.

Tak hanya mengusulkan interpelasi Gubernur Sumatera Barat politisi Andre Rosiade juga meminta Mendagri Tito Karnavian untuk menginvestigasi perjalanan-perjalanan Gubernur Irwan ke luar negeri. Lantas mengapa kritik tersebut dibalas ancaman oleh istri gubernur Sumatera Barat?

Untuk menjawab ini kita bahas bersama Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade. Serta Kepala Biro Humas Pemprov Sumatera Barat Jasman Rizal.

#IrwanPrayitno #AndreRosiade #TembakMatiAndre
 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.