JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir mengatakan, keberadaan Wiranto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak mewakili Partai Hanura.
Sebab, Inas menilai bahwa mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan tersebut tidak memiliki ikatan emosional dengan Hanura.
"Wiranto tidak lagi memiliki ikatan emosional dengan Hanura dan tidak lagi memiliki akar yang kuat di partai ini sehingga Wiranto is no longer a part of Hanura because his ambition," kata Inas dalam keterangan tertulis, Senin (16/12/2019).
Baca juga: Ditunjuk Jadi Wantimpres, Wiranto Diharapkan Segera Mundur dari Hanura
Inas mengatakan, ambisi Wiranto untuk berkuasa sudah terlihat sejak pemerintahan Jokowi periode 2014-2019.
Menurut dia, Wiranto menukar jabatan menteri yang diemban oleh dua kader Hanura menjadi satu jabatan, yakni Menko Polhukam.
"Dia (Wiranto) mempertontonkan kuatnya syahwat berkuasa tersebut dengan cara menukar jabatan menteri yang diemban oleh dua orang kader Hanura dengan jabatan Menko Polhukam untuk dirinya sendiri," ujar dia.
Inas menambahkan, ambisi kekuasaan Wiranto itu semakin terlihat ketika ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Wantimpres. Ia mempertanyakan tanggung jawab Wiranto terhadap Partai Hanura.
Baca juga: Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...
Sebagai seorang negarawan, menurut Inas, seharusnya Wiranto kembali ke Partai Hanura untuk membenahi partai bersama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang.
"Agar Hanura dapat kembali duduk di Senayan pada tahun 2024 yang akan datang," ucap dia.
Lebih lanjut, Inas mengatakan, seharusnya Wiranto mencontoh sikap Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang yang menolak jabatan Wantimpres demi membenahi partai.
"Karena Bang OSO lebih mencintai Partai Hanura ketimbang duduk menjadi pejabat tinggi negara," ujar dia.
Diketahui, Wiranto terpilih sebagai Ketua sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Ia dan delapan anggota lain dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara pada Jumat (13/12/2019).
Baca juga: Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres
Menurut Presiden Jokowi, mantan Panglima ABRI itu sudah memiliki pengalaman panjang di pemerintahan.
Terakhir, Wiranto menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
"Masalah pengalaman, track record, Pak Wiranto kan track record dan pengalamannya panjang di pemerintahan. Menangani banyak masalah. Ini kan memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden," kata Jokowi seusai pelantikan Wantimpres.
DPD Partai Gerindra Sumatera Barat melontarkan wacana inisiasi hak interpelasi terhadap Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Hal itu karena Gubernur Irwan dinilai sering ke luar negeri tanpa membawa hasil untuk warga Sumatera Barat.
Reaksi istri Gubernur Sumatera Bara Nevi Zuariana atas manuver Partai Gerindra Sumatera Barat membuat geger. Hal ini dipicu upaya interpelasi yang diinisiasi Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade terhadap Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno karena dituding sering bepergian ke luar negeri.
Tak hanya mengusulkan interpelasi Gubernur Sumatera Barat politisi Andre Rosiade juga meminta Mendagri Tito Karnavian untuk menginvestigasi perjalanan-perjalanan Gubernur Irwan ke luar negeri. Lantas mengapa kritik tersebut dibalas ancaman oleh istri gubernur Sumatera Barat?
Untuk menjawab ini kita bahas bersama Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat Andre Rosiade. Serta Kepala Biro Humas Pemprov Sumatera Barat Jasman Rizal.
#IrwanPrayitno #AndreRosiade #TembakMatiAndre