JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, setidaknya ada tiga potensi ancaman kerawanan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.
Pertama, kata Bahtiar, polarisasi di tengah masyarakat akibat persebaran informasi lewat media sosial (medsos)
"Potensi terjadinya polarisasi di tengah masyarakat harus diantisipasi dengan baik. Utamanya lewat medsos di mana marak hoaks, ujaran kebencian, kampanye negatif yang dapat menggangu persatuan dan kesatuan harus dicegah secara maksimal," ujar Bahtiar dalam keterangan tertulis Kemendagri yang diterima Kompas.com, Senin (16/12/2019).
Baca juga: Mendagri Ajak Pemda, Aparat dan Masyarakat Sukseskan Pilkada 2020
Bahtiar mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dengan potensi konflik yang ditimbulkan oleh medsos.
Terlebih, saat mendekati hari H pemungutan suara pada 23 September 2020 mendatang potensi konflik bisa semakin tinggi.
"Biasanya suasana menjadi panas, kampanye tersebut harus dilawan dengan kampanye positif. Di sinilah peran peserta pilkada dan partai pendukung agar ikut serta meminimalisasi suasana panas dan konflik di tengah masyarakat," jelas Bahtiar.
Kedua, lanjut Bahtiar, politik identitas dan politisasi isu SARA yang diduga masih akan menjadi ancaman pada Pilkada tahun 2020.
Baca juga: Angkie Yudistia Ingin Penyandang Disabilitas Ikut Kontestasi Pilkada 2020
Bahtiar menuturkan, potensi ini perlu menjadi perhatian bersama untuk diantisipasi semua pihak terkait di daerah.
"Butuh kerja sama semua pihak, pemerintah, penyelenggara, peserta, juga masyarakat untuk melawan ancaman Pilkada 2020 ini," tegas Bahtiar.
Ketiga, kata Bahtiar, keberpihakan dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu kepada salah satu pasangan calon kepala daerah secara langsung menjadi sumber utama konflik dalam seluruh proses tahapan pemilihan kepala daerah.
Menurut Bahtiar, pilkada 2020 akan melibatkan lebih dari 3 juta orang penyelenggara di 270 daerah.
Baca juga: PDI-P Jateng Terima 77 Nama untuk Pilkada 2020, Gibran Tak Istimewa
Pihaknya berpesan, pengawasan masyarakat maupun kontrol pers/media, untuk tidak ragu-ragu mengungkap dan mengontrol secara ketat terhadap kinerja, perilaku dan intergritas penyelenggara pemilu didaerah.
"Kita harus memastikan para penyelenggara tersebut adalah orang-orang yang berintegritas. Merekrut jutaan orang penyelenggara pemilu adhoc yang profesional, netral dan berintegritas bukanlah pekerjaan yang mudah," tambahnya.
Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 23 September tahun depan.
Setelah Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka resmi mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Solo kali ini Menantu Jokowi, Bobby Nasution melakukan hal yang sama. Ia mendaftar sebagai bakal Calon Wali Kota Medan ke Partai Golkar.
Bobby datang mengembalikan formulir pendaftaran ke Kantor Partai Golkar Kota Medan. Berkas pendaftarannya kemudian diperiksa dan diterima langsung oleh ketua dan pengurus DPD Golkar Medan. Saat ini sudah ada 16 orang yang mendaftar Pilwalkot Medan lewat Partai Golkar.
Baca Juga: Bobby Nasution Daftar Bakal Calon Wali Kota Medan
Bobby Nasution tak menampik kedatangannya untuk meminta dukungan Partai Golkar. Ia pun juga berkomunikasi dengan partai lainnya. Sebelumnya Bobby juga mengembalikan formulir pendaftaran ke PDI Perjuangan.
Sementara itu Partai Golkar akan menyeleksi 16 nama bakal calon Wali Kota Medan. Untuk selanjutnya akan diseleksi 10 nama yang akan diserahkan DPD Provinsi Sumatera Utara dan Pimpinan Pusat Partai Golkar.
Baca Juga: Gibran Resmi Daftar Bakal Calon Wali Kota Solo Lewat PDIP Jateng. Ini Kata Jokowi
Selain ke Partai Golkar sebelumnya Bobby juga mendaftar ke PDI Perjuangan. Ia mengaku memang ingin berkomunikasi dengan partai lain untuk sama-sama membangun Kota Medan. Diantaranya komunikasi dengan Nasdem dan Hanura.
#BobbyNasution #PilwalkotMedan #Pilkada