ICW: Tak Usah Bicara Hukuman Mati, Pidana Penjara bagi Koruptor Saja Tak Maksimal

Kompas.com - 15/12/2019, 13:42 WIB
Diskusi bertajuk Koruptor Dihukum Mati, Retorika Jokowi? Di Upnormal Coffee, Jakarta, Minggu (15/12/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANDiskusi bertajuk Koruptor Dihukum Mati, Retorika Jokowi? Di Upnormal Coffee, Jakarta, Minggu (15/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Tama S Langkun menolak wacana hukuman mati terhadap koruptor yang sempat diutarakan oleh Presiden Joko Widodo.

Ia menilai, masih ada persoalan lain yang perlu dituntaskan ketimbang langsung mengembangkan wacana hukuman mati.

Menurut Tama, salah satu persoalan yang dihadapi Indonesia adalah sanksi pidana terhadap koruptor yang tidak konsisten.

"Saya sendiri berada dalam posisi menolak hukuman mati. Ini menurut saya suatu kondisi yang tidak memberikan jawaban," ujar Tama dalam diskusi bertajuk Koruptor Dihukum Mati, Retorika Jokowi? di Upnormal Coffee, Jakarta, Minggu (15/12/2019).

"Indonesia kan sebetulnya sanksi pelaku korupsi memang cenderung ringan. 2018 saya mencatat ada sekitar 900-an terpidana korupsi, yang hukuman di atas 10 tahun hanya sekitar 9 terpidana. Jadi jangan jauh-jauh lah, dari hukuman badan saja enggak maksimal," tutur dia.

Baca juga: Soal Wacana Hukuman Mati Koruptor, Saut Situmorang: Jangan Terjebak pada Retorika 

Contoh lainnya, kata Tama, di tahun 2019 ini cukup banyak terpidana korupsi yang mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).

Di akhir 2019, Tama mencatat ada 22 permohonan PK yang masih diproses. Sementara itu ada 10 permohonan PK yang dikabulkan.

Dari putusan PK yang dikabulkan, kata Tama, terpidana ada yang dibebaskan, hukuman penjaranya dikurangkan atau dendanya dibatalkan.

Baca juga: Apakah Hukuman Mati Mampu Membuat Jera Koruptor?Baca juga: Sikap Presiden Jokowi soal Hukuman Mati bagi Koruptor Dinilai Ambigu

Kemudian, contoh lainnya seperti sanksi pencabutan hak politik yang belum dilakukan secara merata terhadap aktor politik yang terbukti melakukan korupsi.

"Nah hal-hal semacam ini tidak mendorong sanksi pidana buat pelaku korupsi maksimal. Poin yang ingin saya sampaikan adalah Indonesia ini bicara soal pidana korupsi dia inkonsisten. Di situ dulu masalahnya. Bukan kemudian bicara dia harus mati atau enggak mati," ujar Tama.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Dinilai Perlu Evakuasi WNI dari Wuhan dan Larang WN China Masuk

Pemerintah Dinilai Perlu Evakuasi WNI dari Wuhan dan Larang WN China Masuk

Nasional
100 Hari Jokowi, Anggota Komisi III Sebut Pemerintah Sibuk Lemahkan KPK

100 Hari Jokowi, Anggota Komisi III Sebut Pemerintah Sibuk Lemahkan KPK

Nasional
Anggota Komisi I Minta Pemerintah Segera Evakuasi WNI dari Wuhan

Anggota Komisi I Minta Pemerintah Segera Evakuasi WNI dari Wuhan

Nasional
Ombudsman Minta Pemerintah Terbitkan Larangan Masuk bagi Warga China

Ombudsman Minta Pemerintah Terbitkan Larangan Masuk bagi Warga China

Nasional
Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Nasional
Wuhan Masih Diisolasi, Kemenlu Sebut Belum Memungkinkan Evakuasi WNI

Wuhan Masih Diisolasi, Kemenlu Sebut Belum Memungkinkan Evakuasi WNI

Nasional
 Souw Beng Kong, Kapiten Etnis Tionghoa Berpengaruh yang Dipercaya Belanda...

Souw Beng Kong, Kapiten Etnis Tionghoa Berpengaruh yang Dipercaya Belanda...

Nasional
100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

Nasional
Kesaksian Savic Ali soal Tragedi Semanggi I, Derap Sepatu Lars hingga Suara Tembakan

Kesaksian Savic Ali soal Tragedi Semanggi I, Derap Sepatu Lars hingga Suara Tembakan

Nasional
Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin...

Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin...

Nasional
Saat Soe Hok Gie Diminta Tunjukkan Keindonesian

Saat Soe Hok Gie Diminta Tunjukkan Keindonesian

Nasional
Virus Corona Menyebar, Pemerintah Diminta Siapkan Protokol Penyelamatan WNI di China

Virus Corona Menyebar, Pemerintah Diminta Siapkan Protokol Penyelamatan WNI di China

Nasional
Soe Hok Gie dan Kisah Seorang Intelektual Muda Indonesia

Soe Hok Gie dan Kisah Seorang Intelektual Muda Indonesia

Nasional
Tanggapi Anies, Kasetpres: Kalau Banjir Harus Cari Dulu Wilayah Ini Kewenangan Siapa?

Tanggapi Anies, Kasetpres: Kalau Banjir Harus Cari Dulu Wilayah Ini Kewenangan Siapa?

Nasional
Wapres Sebut Masih Banyak Sarjana Belum Terserap Lapangan Kerja

Wapres Sebut Masih Banyak Sarjana Belum Terserap Lapangan Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X