Ketua Baleg DPR: Hukuman Mati Tak Berkorelasi dengan Penurunan Korupsi

Kompas.com - 15/12/2019, 13:15 WIB
Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Legislasi ( Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, pemberantasan korupsi tak hanya bergantung pada pemidanaan. Menurut dia, pemberantasan korupsi juga harus berbicara pada upaya pencegahan.

Hal itu menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan aturan hukuman mati untuk koruptor bisa saja diterapkan jika memang ada kehendak yang kuat dari masyarakat.

"Saya tidak ingin melihat bahwa konsep pemberantasan tindak pidana korupsi itu hanya bergantung pada jenis pemidanaan. Karena kalau kita melihat itu saja, pemberantasan korupsi hanya melihat dalam arti kata sempit," kata Supratman dalam diskusi bertajuk Koruptor Dihukum Mati, Retorika Jokowi? Di Upnormal Coffee, Jakarta, Minggu (15/12/2019).

Baca juga: Soal Wacana Hukuman Mati Koruptor, Saut Situmorang: Jangan Terjebak pada Retorika

Misalnya saja, kata Supratman, orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih bisa tersenyum saat sudah memakai rompi tahanan KPK.

Hal itu menandakan bahwa upaya labelisasi melalui rompi tahanan belum cukup.

"Karena itu menurut saya yang paling penting dilihat Pemerintah, DPR dan seluruh pihak termasuk KPK adalah pendidikan karakter. Kenapa? Di negara-negara Skandinavia paling penting pendidikan bukan hanya untuk menghasilkan orang cerdas. Tapi yang ditekankan di sana sejak usia dini adalah bagaimana anak itu bisa dibekali nilai-nilai antikorupsi," papar dia.

Baca juga: KPK dan LIPI Usulkan Besaran Dana Parpol Senilai Rp 8.461 per Suara

Contoh lainnya, kata Supratman, merujuk pada upaya KPK mendorong peningkatan bantuan anggaran dari negara untuk menunjang proses kaderisasi di partai politik.

Menurut politisi dari Partai Gerindra itu, peningkatan dana bantuan parpol juga mampu mendorong partai menghasilkan kader-kader yang berintegritas dan menekan risiko korupsi politik.

"Karena ketika saya berkunjung ke beberapa negara seperti Jepang, di Amerika Selatan itu variannya berbeda seperti 60 persen hingga 100 persen. Tapi menurut saya langkah seperti ini perlu diambil," ungkapnya.

Ia menegaskan, bahwa korupsi merupakan persoalan luar biasa. Sehingga memerlukan upaya luar biasa dari semua pihak untuk memberantasnya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X