Mendagri Tito Sebut MK Ambil Jalan Tengah Terkait Putusan Pencalonan Eks Koruptor

Kompas.com - 15/12/2019, 06:38 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai menghadiri Mukernas V PPP di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu (14/12/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai menghadiri Mukernas V PPP di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu (14/12/2019).
|

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Hakim Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

Mahkamah menyatakan, Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Pasal tersebut juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Baca juga: Soal Eks Koruptor Maju Pilkada, Puan Sebut PDI-P Ikut Putusan MK

Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada disebutkan, salah satu syarat seseorang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Oleh karena MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon, bunyi pasal tersebut menjadi berubah. Setidaknya, ada empat hal yang diatur dalam pasal itu.

Pertama, seseorang yang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak pernah diancam dengan hukuman pidana penjara atau lebih, kecuali tindak pidana kealfaan dan tindak pidana politik.

Kedua, mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah hanya apabila yang bersangkutan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selanjutnya, seorang calon kepala daerah yang merupakan mantan narapidana harus mengumumkan latar belakang dirinya sebagai seorang mantan napi.

Terakhir, yang bersangkutan bukan merupakan pelaku kejahatan yang berulang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minta Yaqut Klarifikasi, Ketua Komisi VIII: Kemenag Sudah 'On The Track', Jangan Cederai

Minta Yaqut Klarifikasi, Ketua Komisi VIII: Kemenag Sudah "On The Track", Jangan Cederai

Nasional
Sejarah Lahirnya Kementerian Agama di Indonesia...

Sejarah Lahirnya Kementerian Agama di Indonesia...

Nasional
Ini Syarat Naik Kereta Api Jarak Jauh Berdasarkan Aturan Terbaru

Ini Syarat Naik Kereta Api Jarak Jauh Berdasarkan Aturan Terbaru

Nasional
YLKI Minta Syarat Wajib Tes PCR untuk Naik Pesawat Dibatalkan, Ini Respons Kemenkes

YLKI Minta Syarat Wajib Tes PCR untuk Naik Pesawat Dibatalkan, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Kemenag Hadiah untuk NU, Sekjen PBNU: Dengan Segala Hormat, Menag Kurang Bijaksana...

Kemenag Hadiah untuk NU, Sekjen PBNU: Dengan Segala Hormat, Menag Kurang Bijaksana...

Nasional
KSAU: AUKUS Dapat Tingkatkan Ketegangan Militer dan Lomba Senjata Nuklir di Kawasan

KSAU: AUKUS Dapat Tingkatkan Ketegangan Militer dan Lomba Senjata Nuklir di Kawasan

Nasional
Ketua Komisi VIII DPR Minta Menag Hindari Pernyataan yang Kontraproduktif dan Bikin Gaduh

Ketua Komisi VIII DPR Minta Menag Hindari Pernyataan yang Kontraproduktif dan Bikin Gaduh

Nasional
Kontras Desak Menteri Yaqut Minta Maaf Atas Pernyataan Kemenag Hadiah Negara untuk NU

Kontras Desak Menteri Yaqut Minta Maaf Atas Pernyataan Kemenag Hadiah Negara untuk NU

Nasional
Menag Yaqut Tegaskan Kemenag Bukan hanya untuk NU

Menag Yaqut Tegaskan Kemenag Bukan hanya untuk NU

Nasional
Jokowi Teken PP, KPK Kini Bisa Lelang Benda Sitaan Sejak Kasus dalam Penyidikan

Jokowi Teken PP, KPK Kini Bisa Lelang Benda Sitaan Sejak Kasus dalam Penyidikan

Nasional
Survei Elektabiltas Capres 2024, Ganjar Urutan Pertama Diikuti Prabowo dan Anies Baswedan

Survei Elektabiltas Capres 2024, Ganjar Urutan Pertama Diikuti Prabowo dan Anies Baswedan

Nasional
Survei Poltracking: 67,4 Persen Responden Puas terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf

Survei Poltracking: 67,4 Persen Responden Puas terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf

Nasional
Tanggapi Pernyataan Menag Yaqut, Pimpinan DPR: Kemenag untuk Semua Agama

Tanggapi Pernyataan Menag Yaqut, Pimpinan DPR: Kemenag untuk Semua Agama

Nasional
Waketum Gerindra: Seharusnya Menteri Agama Mengayomi Semua Golongan

Waketum Gerindra: Seharusnya Menteri Agama Mengayomi Semua Golongan

Nasional
Kasetwapres Jadi Dubes Prancis, Jubir: Wapres Sudah Siapkan Pelaksana Tugas

Kasetwapres Jadi Dubes Prancis, Jubir: Wapres Sudah Siapkan Pelaksana Tugas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.