Kompas.com - 14/12/2019, 18:35 WIB
Mahfud MD menyampaikan sambutan di Mukernas V PPP, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Mahfud MD menyampaikan sambutan di Mukernas V PPP, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak Partai Persatuan Pembangunan melawan perkembangan paham radikalisme.

Hal itu dikatakan Mahfud MD saat menyampaikan sambutan di Mukernas V PPP di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

"Pemerintah mengajak semua unsur di dalam PPP, mulai sesepuh, ulama, kiai, pimpinan partai, pengurus partai pusat hingga daerah, khususnya kaum muda partai, untuk bersama-sama melawan berkembangnya paham radikalisme," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, ada tiga kelompok radikalisme yang patut dilawan.

Baca juga: Datangi Mahfud MD, Erick Thohir Lapor soal Dugaan Radikalisme di BUMN

Mereka, kata Mahfud, adalah kelompok yang suka menyalahkan orang lain, memerangi orang lain, dan mengajak orang mengubah sistem negara yang telah disepakati.

"Paham radikalisme yaitu ketiga kelompok itu. Selalu menyalahkan orang, memerangi orang, dan mengajak mengubah sistem yang sudah disepakati," tuturnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mahfud mengakui definisi radikalisme beragam.

Namun, dia menegaskan definisi radikalisme yang digunakan hukum negara ini adalah tindakan yang bertujuan melawan dan mengganti sistem yang telah disepakati.

"Radikalisme itu artinya banyak. Dalam hukum kita yang dipakai adalah tindakan-tindakan kekerasan untuk melawan sistem yang sudah disepakati bersama untuk menggantikan sistem itu," kata Mahfud.

Baca juga: Wawancara Khusus - Mahfud MD Bicara Soal Pesimisme Pemberantasan Korupsi dan Penegakan HAM - (Bagian 2 dari 2 Tulisan)

Menurut Mahfud, salah satu cara jika mau melakukan perubahan adalah melalui partai politik, bukan melalui gerakan atau kelompok radikal.

"Kalau melakukan perubahan boleh tidak? Ya, boleh. Ikut partai," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Majelis Hakim Perintahkan Mark Sungkar Dipenjara

Majelis Hakim Perintahkan Mark Sungkar Dipenjara

Nasional
LaporCovid-19 Sebut Kasus NIK Ganda dan Terpakai Orang Lain Masih Jadi Hambatan Warga Dapatkan Vaksinasi

LaporCovid-19 Sebut Kasus NIK Ganda dan Terpakai Orang Lain Masih Jadi Hambatan Warga Dapatkan Vaksinasi

Nasional
Hari Antikorupsi, Wapres Ma'ruf Minta Hukuman Tegas ke Setiap Pelaku Korupsi

Hari Antikorupsi, Wapres Ma'ruf Minta Hukuman Tegas ke Setiap Pelaku Korupsi

Nasional
Vonis Mark Sungkar Diperberat Jadi 2,5 Tahun Penjara

Vonis Mark Sungkar Diperberat Jadi 2,5 Tahun Penjara

Nasional
Di Acara Hakordia, Ketua KPK Sebut Integritas Pejabat di Atas Rata-rata

Di Acara Hakordia, Ketua KPK Sebut Integritas Pejabat di Atas Rata-rata

Nasional
Ketua KPK: Di Tangan Bapak Presidenlah, Kami Berharap Korupsi Dientaskan

Ketua KPK: Di Tangan Bapak Presidenlah, Kami Berharap Korupsi Dientaskan

Nasional
Baru 8,06 Persen Populasi Negara Berpendapatan Rendah yang Divaksin Covid-19, Menlu: Tak Bisa Dibiarkan

Baru 8,06 Persen Populasi Negara Berpendapatan Rendah yang Divaksin Covid-19, Menlu: Tak Bisa Dibiarkan

Nasional
Menyembuhkan Islamofobia

Menyembuhkan Islamofobia

Nasional
Jumlah Anggota Pansus RUU IKN Lebihi Batas, DPR Bahas Perubahan Tata Tertib

Jumlah Anggota Pansus RUU IKN Lebihi Batas, DPR Bahas Perubahan Tata Tertib

Nasional
Wapres Ma'ruf: Semua Agama di Indonesia Hakikatnya Tegas Melarang Korupsi

Wapres Ma'ruf: Semua Agama di Indonesia Hakikatnya Tegas Melarang Korupsi

Nasional
Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Budi Daya Lele Sistem Bioflok di Konawe

Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Budi Daya Lele Sistem Bioflok di Konawe

Nasional
Ridwan Kamil Akui Masuk Parpol Pilihan Paling Realistis untuk Kembali Maju di Kontestasi Politik

Ridwan Kamil Akui Masuk Parpol Pilihan Paling Realistis untuk Kembali Maju di Kontestasi Politik

Nasional
Bertolak ke Danau Toba, Ma'ruf Amin akan Resmikan Pameran Rempah

Bertolak ke Danau Toba, Ma'ruf Amin akan Resmikan Pameran Rempah

Nasional
Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Nasional
Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.