Di Mukernas V PPP, Mahfud Sebut Partai Tak Profesional Sebabkan Pemerintahan Tak Bersih

Kompas.com - 14/12/2019, 17:23 WIB
Mahfud MD menyampaikan sambutan di Mukernas V PPP, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Mahfud MD menyampaikan sambutan di Mukernas V PPP, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berbicara soal peran partai politik dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam Musyawarah Kerja Nasional V Partai Persatuan Pembangunan.

Menurut dia, saat ini partai politik kerap dituduh sebagai penyebab suburnya korupsi.

"Saat ini parpol di Indonesia sedang menjadi tertuduh tentang maraknya korupsi dan pelanggaran-pelanggaran hukum. Tertuduhnya itu karena DPR, DPR itu sumbernya parpol," kata Mahfud di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Ia pun menyebutkan bahwa saat ini ada partai-partai tidak profesional, tetapi ikut serta dalam membangun bangsa.

Baca juga: Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Akibatnya, lanjut Mahfud, tumbuh pemerintahan yang kurang bersih.

"Parpol ini dituduh perusak dalam kehidupan kita bernegara, terutama karena maraknya korupsi tumbuh karena banyak partai-partai yang tidak profesional tapi ikut-ikutan dalam membangun pemerintahan yang kurang bersih," kata Mahfud.

Kendati demikian, dia mengatakan partai politik punya peran penting dalam penyelanggaraan pemerintahan.

Menurut Mahfud MD, partai politik memiliki fungsi kontrol terhadap pemerintah.

Baca juga: Wawancara Khusus - Mahfud MD Bicara Soal Pesimisme Pemberantasan Korupsi dan Penegakan HAM - (Bagian 2 dari 2 Tulisan)

Mahfud mengaku tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan partai politik tidak perlu ada di Indonesia. Ia mengatakan, lebih ada partai politik meskipun partai-partai itu berkinerja kurang baik.

"Kalau kita melihat pendapat masyarakat awam misalnya, yang ditampilkan dalam dialog interaksi ketika ditanya itu mereka bilang lebih baik tidak punya DPR, tidak punya partai," ujar dia.

"Tapi kita yang terdidik tentu mengatakan jauh lebih baik ada partai meskipun kurang baik daripada tidak ada partai," kata Mahfud.

Oleh karena itu, menurut Mahfud, partai harus membuktikan diri sebagai institusi yang benar-benar berjuang atas suara rakyat.

Ia menegaskan, partai-partai harus tetap eksis dalam demokrasi di Indonesia.

"Betapapun pahit orang menuding, mari kita bangun partai ini. Jangan beri kesempatan orang mengatakan bahwa partai itu harus ditinggalkan. Orang yang ingin maju, ingin membuktikan dirinya adalah orang berjuang sesuai konstitusi," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

Nasional
Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Nasional
Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Nasional
Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Nasional
Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

Nasional
Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

Nasional
Wamen ATR/BPN Sebut Tak Ada Tumpang Tindih Perizinan Lahan di Kawasan IKN Nusantara

Wamen ATR/BPN Sebut Tak Ada Tumpang Tindih Perizinan Lahan di Kawasan IKN Nusantara

Nasional
Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

Nasional
Jokowi: Beberapa Minggu ke Depan Harga Minyak Goreng Turun, Ketersediaan Melimpah

Jokowi: Beberapa Minggu ke Depan Harga Minyak Goreng Turun, Ketersediaan Melimpah

Nasional
UPDATE 19 Mei: Sebaran 318 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

UPDATE 19 Mei: Sebaran 318 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

Nasional
Alasan MKD Setop Kasus Harvey Nonton Porno: Tidak Sengaja dan Minta Maaf

Alasan MKD Setop Kasus Harvey Nonton Porno: Tidak Sengaja dan Minta Maaf

Nasional
Jokowi: Pemerintah Akan Benahi Prosedur Pasokan Minyak Goreng

Jokowi: Pemerintah Akan Benahi Prosedur Pasokan Minyak Goreng

Nasional
Lepas Masker Dibolehkan, Apakah Indonesia Masih Darurat Pandemi Covid-19?

Lepas Masker Dibolehkan, Apakah Indonesia Masih Darurat Pandemi Covid-19?

Nasional
Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Janji Awasi Ketat Pasokan dan Harga di Dalam Negeri

Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Janji Awasi Ketat Pasokan dan Harga di Dalam Negeri

Nasional
Menko PMK: RSDC Wisma Atlet Akan Ditutup jika Sudah Endemi

Menko PMK: RSDC Wisma Atlet Akan Ditutup jika Sudah Endemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.