Di Mukernas V PPP, Mahfud Sebut Partai Tak Profesional Sebabkan Pemerintahan Tak Bersih

Kompas.com - 14/12/2019, 17:23 WIB
Mahfud MD menyampaikan sambutan di Mukernas V PPP, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Mahfud MD menyampaikan sambutan di Mukernas V PPP, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)  Mahfud MD berbicara soal peran partai politik dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam Musyawarah Kerja Nasional V Partai Persatuan Pembangunan.

Menurut dia, saat ini partai politik kerap dituduh sebagai penyebab suburnya korupsi.

"Saat ini parpol di Indonesia sedang menjadi tertuduh tentang maraknya korupsi dan pelanggaran-pelanggaran hukum. Tertuduhnya itu karena DPR, DPR itu sumbernya parpol," kata Mahfud di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Ia pun menyebutkan bahwa saat ini ada partai-partai tidak profesional, tetapi ikut serta dalam membangun bangsa.

Baca juga: Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Akibatnya, lanjut Mahfud, tumbuh pemerintahan yang kurang bersih.

"Parpol ini dituduh perusak dalam kehidupan kita bernegara, terutama karena maraknya korupsi tumbuh karena banyak partai-partai yang tidak profesional tapi ikut-ikutan dalam membangun pemerintahan yang kurang bersih," kata Mahfud.

Kendati demikian, dia mengatakan partai politik punya peran penting dalam penyelanggaraan pemerintahan.

Menurut Mahfud MD, partai politik memiliki fungsi kontrol terhadap pemerintah.

Baca juga: Wawancara Khusus - Mahfud MD Bicara Soal Pesimisme Pemberantasan Korupsi dan Penegakan HAM - (Bagian 2 dari 2 Tulisan)

Mahfud mengaku tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan partai politik tidak perlu ada di Indonesia. Ia mengatakan, lebih ada partai politik meskipun partai-partai itu berkinerja kurang baik.

"Kalau kita melihat pendapat masyarakat awam misalnya, yang ditampilkan dalam dialog interaksi ketika ditanya itu mereka bilang lebih baik tidak punya DPR, tidak punya partai," ujar dia.

"Tapi kita yang terdidik tentu mengatakan jauh lebih baik ada partai meskipun kurang baik daripada tidak ada partai," kata Mahfud.

Oleh karena itu, menurut Mahfud, partai harus membuktikan diri sebagai institusi yang benar-benar berjuang atas suara rakyat.

Ia menegaskan, partai-partai harus tetap eksis dalam demokrasi di Indonesia.

"Betapapun pahit orang menuding, mari kita bangun partai ini. Jangan beri kesempatan orang mengatakan bahwa partai itu harus ditinggalkan. Orang yang ingin maju, ingin membuktikan dirinya adalah orang berjuang sesuai konstitusi," kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Nasional
Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Nasional
Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Nasional
Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nasional
IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

Nasional
Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Nasional
Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Nasional
Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Nasional
Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Nasional
Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Nasional
IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

Nasional
Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi 'Red Notice' Djoko Tjandra

Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi "Red Notice" Djoko Tjandra

Nasional
Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Nasional
BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X