Kementerian BUMN Pastikan Krisis Garuda Indonesia Diselesaikan Secepatnya

Kompas.com - 14/12/2019, 13:33 WIB
Kepala Bagian Protokol dan Humas Kementerian BUMN, Ferry Andrianto, dalam diskusi bertajuk Garuda dan Momentum Pembenahan BUMN di Kedai Sirih Merah, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2019).   KOMPAS.com/Dian Erika Kepala Bagian Protokol dan Humas Kementerian BUMN, Ferry Andrianto, dalam diskusi bertajuk Garuda dan Momentum Pembenahan BUMN di Kedai Sirih Merah, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Protokol dan Humas Kementerian BUMN Ferry Andrianto mengatakan, proses penyelesaian krisis di Garuda Indonesia saat ini terus berlangsung.

Pihaknya memastikan persoalan yang dihadapi Garuda Indonesia akan diselesaikan secepatnya.

"Secara hukum kami berjalan, kemudian secara sistem manajemen juga berjalan. Perbaikan ini harus menjadi PR ke depannya karena bisnis Garuda Indonesia saat ini relatif masih punya harapan bagus," ujar Ferry dalam diskusi bertajuk "Garuda dan Momentum Pembenahan BUMN" di Kedai Sirih Merah, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2019).

Baca juga: Garuda Indonesia Punya 7 Anak dan 19 Cucu Perusahaan

Karena itu, lanjut dia, keberlangsungan perusahaan maskapai penerbangan tersebut harus dijaga.

"Jadi, kekisruhan maupun masalah yang dihadapi ini harus segera diakhiri, diselesaikan oleh semua pihak terkait. Kami juga harapkan semua pihak menahan diri dan tidak perlu diperpanjang," tambah Ferry.

Sebab, kata dia, seluruh insan BUMN saat ini punya keinginan yang sama, yakni ingin Garuda Indonesia bisa diselamatkan.

Baca juga: Laporan VP Garuda Indonesia soal Tudingan Germo Berlanjut ke Pemeriksaan Saksi

Menurut Ferry, pihaknya ingin agar pembenahan diselesaikan secepatnya.

Memasuki 2020, pihaknya mentargetkan pembenahan bisa mencapai titik positif.

"Saat ini sudah ada keputusan Dewan Komisaris yang telah ditindaklanjuti dengan Rapat Umum Pemegang Saham. Sehingga mari kita ikuti proses yang sedang dilakukan oleh Pak Menteri untuk melakukan PR perbaikan ini," tambah Ferry.

Sebelumnya, polemik Garuda Indonesia diawali oleh tindakan penyalahgunaan jabatan oleh mantan Dirut Garuda Ari Askhara yang membawa motor Harley dan sepeda Bromptom ilegal ke dalam bagasi pesawat beberapa waktu lalu.

Baca juga: Ada Akun Twitter yang Menyudutkan, Karyawan Garuda Indonesia: Cercaan dan Fitnah Sudah Biasa

Usai pencopotan Ari Ashkara, Garuda kembali diserang isu tak sedap terkait perilaku buruk para direksi.

Pramugari Garuda Indonesia kemudian meminta Menteri BUMN Erick Thohir menyapu bersih orang-orang dekat Ari Askhara di tubuh maskapai plat merah itu.

Hal tersebut dikemukakan salah satu pramugari Garuda Indonesia usai bertemu Erick Thohir di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (9/12/2019).

“Menurut saya, kita juga perlu menghapus orang-orang di bawah direksi yang memiliki startegi yang sama dengan bapak Ari Askhara, ide yang sama dengan direksi sebelumnya, dan praktik buruk serta ilegal yang sama juga,” ujar Adel.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X