Nadiem: Tak Mungkin Prestasi Siswa Ditentukan Tes Pilihan Ganda UN

Kompas.com - 14/12/2019, 08:30 WIB
Kompas TV

Presiden Joko Widodo mendukung gebrakan Mendikbud Nadiem Makarim yang mengubah versi lama ujian nasional dan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang akan mengukur kemampuan nalar siswa. Menurut Jokowi, UN model baru ini bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap pendidikan di Indonesia. Sementara Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan Ujian Nasional tidak dihapus. Kata Nadiem yang dihapus hanyalah format ujian per mata pelajaran.

Mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif meminta rencana Mendikbud untuk mengubah format UN tidak diputuskan secara tergesa-gesa. Ia khawatir jika UN diganti formatnya bisa membuat para siswa tidak sungguh-sungguh dalam belajar. Kritikan juga datang dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK berpesan agar kebijakan ini jangan sampai melemahkan kemampuan siswa.

Baca Juga: Hapus Ujian Nasional, Fahri Hamzah Semprot Nadiem Makarim

Mendikbud Nadiem Makarim menetapkan 4 program pokok kebijakan pendidikan merdeka belajar. Program itu meliputi perubahan pada ujian sekolah berstandar nasional, ujian nasional, rencana pelaksanaan pembelajaran dan peraturan penerimaan peserta didik baru.

Mengacu pada hasil survei PISA dan TIMSS harus diakui kemampuan siswa Indonesia masih jauh dari harapan. Hal inilah yang membuat Mendikbud Nadiem Makarim mengubah Ujian Nasional menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Keinginan Mendikbud menghentikan UN semakin diperkuat juga dari hasil survei internal yang menyatakan ujian nasional menimbulkan beban stres pada siswa guru maupun orang tua karena materi UN yang terlalu padat. Sehingga fokus siswa cenderung menghafal materi dan bukan pada kompetensi belajar.

Baca Juga: Nadiem - Realisasi Penghapusan Ujian Nasional, Setelah 2020

Lalu bagaimana Kemendikbud mengimplementasikan pola ujian yang baru ke seluruh sekolah di tanah air? Dan seberapa ampuh gebrakan merdeka belajar mendongkrak kualitas siswa Indonesia? Kita bahas bersama Kabiro Humas Kemendikbud Ade Erlangga Masdiana dan anggota Komisi X DPR F-Gerindra Sudewo.

#UN #USBN #NadiemMakarim

Menurut Nadiem Makarim apa yang diujikan dalam asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yakni kemampuan literasi dan numerasi.

Untuk numerasi misalnya yang diukur bukan kemampuan menghitung, tapi kemampuan menggunakan konsep matematika yang tidak terlalu rumit digunakan kepada suatu masalah yang nyata.

Sedangkan penilaian literasi bukan kemampuan membaca, tapi kemampuan memahami isi konten dari suatu bacaan dan menganalisa apa itu.

Sebanyak empat pokok kebijakan pendidikan "Merdeka Belajar" meliputi, perubahan pada USBN, Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Baca juga: Saat Nadiem Wacanakan Ganti Sistem Ujian Nasional...

Untuk USBN, kewenangan kelulusan siswa dan pembuatan soal diserahkan sepenuhnya pada sekolah.

Sedangkan untuk UN diubah formatnya mulai 2021, tidak lagi mengujikan konten melainkan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sedangkan untuk RPP, hanya cukup satu halaman. Guru tidak perlu lagi menyiapkan RPP yang berlembar-lembar.

Kemendikbud juga meningkatkan kuota jalur prestasi pada PPDB zonasi dari sebelumnya 15 persen menjadi 30 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kaji Tata Kelola Pupuk, Ombudsman Temukan 5 Potensi Malaadministrasi

Kaji Tata Kelola Pupuk, Ombudsman Temukan 5 Potensi Malaadministrasi

Nasional
Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.