Kompas.com - 14/12/2019, 07:29 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono di Mako Polisi Udara, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Rabu (4/12/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono di Mako Polisi Udara, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Rabu (4/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi telah memeriksa sebanyak 29 orang saksi terkait kasus pembunuhan hakim Pengadilan Negeri Medan, Jamaluddin (55).

Jamaluddin sebelumnya ditemukan tewas di mobilnya di kebun sawit di Desa Suka Dame, Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang pada 29 November 2019.

"Masih dalam penyelidikan yang terus berlanjut, 29 saksi sudah diperiksa, sekarang masih terus dilakukan pendalaman-pendalaman," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Auditorium Mutiara Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2019).

Baca juga: Kapolda Sebut Pembunuhan Hakim PN Medan Tak Terkait Kasus yang Ditangani

Asep mengatakan, ke-29 saksi yang diperiksa terdiri dari rekan kerjanya hingga keluarganya.

"Teman-teman almarhum, keluarga, juga kolega kerjanya, dan saksi-saksi yang pertama kali melihat dan mengetahui terhadap peristiwa itu," tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, Jamaluddin (55) ditemukan tewas di area kebun sawit di Desa Suka Rame, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang pada Jumat (29/11/2019).

Baca juga: Polisi Cari Ponsel Milik Hakim PN Medan yang Tewas di Kebun Sawit

Saat ditemukan, jasad Jamaluddin berada di kursi belakang sopir.

Ketua PN Medan Sutio Jumagi Akhirno mengatakan, pada Jumat pagi, almarhum Jamaluddin sempat datang ke kantor.

Seorang anggotanya di PN Medan, menurut dia, mengaku sempat melihatnya.

PN Medan bersama dengan pihak keluarga berharap agar kasus kematian hakim PN Medan itu diusut tuntas.

Kompas TV

Hasil pemeriksaan tim forensik Polda Sumatera Utara terhadap jenazah Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan korban meninggal bukan karena diracun.

Dari hasil pemeriksaan cairan lambung korban tim forensik hanya menemukan kandungan kafein dan obat batuk. Kapolda Sumatera Utara Irjen Agus Andrianto menyebut polisi menyimpulkan hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin meninggal bukan karena diracun.

Berdasarkan informasi yang didapat dari Humas Pengadilan Negeri Medan korban Hakim Jamaluddin meninggal 20 jam sebelum diperiksa. Erintuah Damanik, humas Pengadilan Negeri Medan menyampaikan informasi perkiraan waktu meninggal Hakim Jamaluddin didapat dari hasil otopsi korban.

Komisi Yudisial ikut memantau kasus tewasnya Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin. Komisi Yudisial Republik Indonesia penghubung wilayah Sumatera Utara dalam pemantauan perkara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan tidak melihat adanya perkara yang menonjol. Komisi Yudisial menyebut ada 2 perkara yang dipantau pada Hakim Jamaluddin sebagai ketua majelis yakni perkara PHI dan perkara perdata biasa.

#PembunuhanHakim #Jamaluddin #PoldaSumateraUtara

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Arteria Minta Kajati Berbahasa Sunda Diganti, TB Hasanuddin: Berlebihan, Anggota DPR Jangan Arogan

Arteria Minta Kajati Berbahasa Sunda Diganti, TB Hasanuddin: Berlebihan, Anggota DPR Jangan Arogan

Nasional
Temui Wapres, Wiranto Sebut Wantimpres Akan Beri Nasihat soal Pemindahan Ibu Kota

Temui Wapres, Wiranto Sebut Wantimpres Akan Beri Nasihat soal Pemindahan Ibu Kota

Nasional
Kejagung Geledah 2 Kantor PT DNK, Sita Sejumlah Barang Bukti Terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Geledah 2 Kantor PT DNK, Sita Sejumlah Barang Bukti Terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Deretan Kebijakan Kontradiktif Pemerintah, Imbau Waspada Omicron tapi Tak Ada Pengetatan

Deretan Kebijakan Kontradiktif Pemerintah, Imbau Waspada Omicron tapi Tak Ada Pengetatan

Nasional
'Nusantara' untuk Siapa?

"Nusantara" untuk Siapa?

Nasional
RUU TPKS Disetujui Jadi Inisiatif DPR, Anggota Baleg: Perjuangan Belum Berakhir

RUU TPKS Disetujui Jadi Inisiatif DPR, Anggota Baleg: Perjuangan Belum Berakhir

Nasional
Moeldoko: Ada yang Mengaku ke Luar Negeri untuk Kerja, tapi Sebenarnya Wisata

Moeldoko: Ada yang Mengaku ke Luar Negeri untuk Kerja, tapi Sebenarnya Wisata

Nasional
Dugaan Korupsi Satelit, Kejagung Periksa 2 Saksi dari Pemegang Hak Pengelolaan Satelit

Dugaan Korupsi Satelit, Kejagung Periksa 2 Saksi dari Pemegang Hak Pengelolaan Satelit

Nasional
Delegasi Indonesia Dilaporkan Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19, Kemenkes: Dari Kami Tidak Ada

Delegasi Indonesia Dilaporkan Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19, Kemenkes: Dari Kami Tidak Ada

Nasional
Berkas Korporasi Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Berkas Korporasi Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Geledah Kantor-Rumah Dinas Bupati PPU, KPK Sita Dokumen Proyek hingga Transaksi Keuangan

Geledah Kantor-Rumah Dinas Bupati PPU, KPK Sita Dokumen Proyek hingga Transaksi Keuangan

Nasional
Moeldoko: Syarat Perjalanan ke Luar Negeri untuk Wisata Perlu Diperketat

Moeldoko: Syarat Perjalanan ke Luar Negeri untuk Wisata Perlu Diperketat

Nasional
Cegah Penularan Omicron, Kemendagri Tutup Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

Cegah Penularan Omicron, Kemendagri Tutup Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

Nasional
Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Pemerintah Diminta Siaga dari Hulu hingga Hilir

Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Pemerintah Diminta Siaga dari Hulu hingga Hilir

Nasional
Harapan Besar Setelah Menanti 6 Tahun RUU TPKS Disetujui di DPR..

Harapan Besar Setelah Menanti 6 Tahun RUU TPKS Disetujui di DPR..

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.