Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Kompas.com - 13/12/2019, 17:52 WIB
Ketum PKPI Diaz Hendropriyono di acara Bimteknas PKPI di Hotel Mercure Simatupang, Jakarta, Jumat (13/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIKetum PKPI Diaz Hendropriyono di acara Bimteknas PKPI di Hotel Mercure Simatupang, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono mengatakan pihaknya siap mengelola dana bantuan partai politik secara terbuka dan transparan.

Hal itu ia katakan dalam menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan indonesia (LIPI) terkait perubahan besaran dana partai politik menjadi Rp 8.461 suara per suara.

"Kami siap kalau memang harus terbuka. Kami partai terbuka, enggak ada yang ditutup-tutupi," kata Diaz di Hotel Mercure Simatupang, Jl TB Simatupang, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Baca juga: KPK dan LIPI Usulkan Besaran Dana Parpol Senilai Rp 8.461 per Suara

Diaz mengakui dana bantuan parpol saat ini terbilang kecil, yakni sebesar Rp 1.000 per suara.

Namun demikian, PKPI tak mempersoalkan besaran dana parpol tersebut.

"Iya ya, masih kecil. Kalau nggak salah Rp 1.300-an ya," ujarnya.

"Tapi memang uniknya PKPI ini ada atau enggak adanya dana, insya Allah akan terus tetap eksis. Selama ini tanpa bantuan apa pun daerah tetap berjuang untuk PKPI dan terus bergerak," kata Diaz.

Baca juga: BPK : Banyak Masalah dalam Pertanggungjawaban Dana Bantuan Parpol

Sebelumnya diberitakan, KPK dan Lembaga Ilmu Penegatahuan Indonesia (LIPI) mengusulkan perubahan besaran dana partai politik menjadi Rp 8.441 suara per suara.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan angka Rp 8.461 per suara itu merupakan uang yang mesti diberikan pemerintah yakni 50 persen dari total perkiraan kebutuhan partai politik.

"Menurut perhitungan KPK dan LIPI besarnya pendanaan per suara asalah Rp 8.461 tahun pertama itu, 50 persennya yang harus pemerintah tanggung. Aslinya Ro 16.000-an tapi karena 50 persen (ditanggung pemerintah) jadi Rp 8.461," kata Pahala dalam konferensi pers, Rabu (11/12/2019).

Angka itu lebih besar dari besaran dana bantuan partai politik saat ini sebesar Rp 1.000 per suara sebagainana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018.

Baca juga: Mendagri Minta Dukungan Komisi II Lobi Sri Mulyani Naikan Anggaran APBN untuk Dana Parpol



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Pandemi, Kepala Bappenas: Kita Harus Seperti Mengangkat Dua Sayap Angsa

Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Pandemi, Kepala Bappenas: Kita Harus Seperti Mengangkat Dua Sayap Angsa

Nasional
Muda dan Berprestasi, Indra Rudiansyah Bantu Ciptakan Vaksin Oxford untuk Hadapi Pandemi

Muda dan Berprestasi, Indra Rudiansyah Bantu Ciptakan Vaksin Oxford untuk Hadapi Pandemi

Nasional
Wakil Ketua DPR Harap Komjen Listyo Sigit Bawa Polri Makin Maju dan Profesional

Wakil Ketua DPR Harap Komjen Listyo Sigit Bawa Polri Makin Maju dan Profesional

Nasional
Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri yang Semakin Menguat

Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri yang Semakin Menguat

Nasional
Menparekraf Sandiaga Uno Temui Pimpinan KPK, Bahas Kerja Sama Pengelolaan Anggaran

Menparekraf Sandiaga Uno Temui Pimpinan KPK, Bahas Kerja Sama Pengelolaan Anggaran

Nasional
Anggota Komisi I Harap Pemerintahan Joe Biden Bisa Jadi Mitra Penting Indonesia Perangi Pandemi Covid-19

Anggota Komisi I Harap Pemerintahan Joe Biden Bisa Jadi Mitra Penting Indonesia Perangi Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Edhy Prabowo, KPK Konfirmasi soal Telepon Genggam hingga Uang Sitaan

Periksa Edhy Prabowo, KPK Konfirmasi soal Telepon Genggam hingga Uang Sitaan

Nasional
UPDATE: Tambah 61 di Turki, Kini 2.923 Kasus Covid-19 WNI di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 61 di Turki, Kini 2.923 Kasus Covid-19 WNI di Luar Negeri

Nasional
Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara Kasus RS Ummi ke Jaksa

Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara Kasus RS Ummi ke Jaksa

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat atas Pelantikan Joe Biden sebagai Presiden AS

Jokowi Ucapkan Selamat atas Pelantikan Joe Biden sebagai Presiden AS

Nasional
Jokowi Ingatkan Kesiapan Vaksin Covid-19 Jangan Terlambat

Jokowi Ingatkan Kesiapan Vaksin Covid-19 Jangan Terlambat

Nasional
DVI: Dari 43 Korban Sriwijaya Air Teridentifikasi, 32 Korban Telah Diserahkan ke Keluarga

DVI: Dari 43 Korban Sriwijaya Air Teridentifikasi, 32 Korban Telah Diserahkan ke Keluarga

Nasional
Yakin Vaksinasi Selesai Kurang dari Setahun, Jokowi: Ada 30.000 Vaksinator dan 10.000 Puskesmas

Yakin Vaksinasi Selesai Kurang dari Setahun, Jokowi: Ada 30.000 Vaksinator dan 10.000 Puskesmas

Nasional
Kemensos Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang Cisarua, Bogor

Kemensos Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang Cisarua, Bogor

Nasional
KSPI Minta Kejagung Transparan Saat Selidiki Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

KSPI Minta Kejagung Transparan Saat Selidiki Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X