Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Kompas.com - 13/12/2019, 16:48 WIB
Ketum PKPI Diaz Hendropriyono di acara Bimteknas PKPI di Hotel Mercure Simatupang, Jakarta, Jumat (13/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIKetum PKPI Diaz Hendropriyono di acara Bimteknas PKPI di Hotel Mercure Simatupang, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI) Diaz Hendropriyono mengatakan partainya tidak akan mengusung mantan narapidana kasus korupsi sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2020.

Diaz menyebut bahwa calon kepala daerah yang akan diusung PKPI nantinya tidak ada eks koruptor.

"Kami enggak ada mantan napi yang dimajukan sebagai kepala daerah," kata Diaz seusai acara Bimteknas PKPI di Hotel Mercure Simatupang, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2019).


"Sudah pasti kami 'bersih' (dari korupsi) semua," tegasnya.

Baca juga: Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Diaz menjelaskan, para calon kepala daerah dari PKPI melewati tiga kali uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

Uji kepatutan dan kelayakan itu bertujuan untuk memastikan kredibilitas serta loyalitas calon.

"Kami sudah lakukan fit and proper test. Sudah kita lakukan tiga kali untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memiliki kredibilitas dan loyalitas terhadap partai," jelasnya.

Ia pun mengatakan syarat serupa diterapkan jika PKPI berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung calon kepala daerah.

"Pasti akan jadi patokan juga, tapi kan koalisi kalau di daerah lebih cair ya dari di pusat. Tapi prinsip PKPI gitu," tuturnya.

Baca juga: Putusan MK: Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Rabu (11/12/2019).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Nasional
Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Nasional
Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Nasional
Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Nasional
Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Nasional
Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Nasional
Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Nasional
Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional
Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X