Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Kompas.com - 13/12/2019, 16:32 WIB
Wiranto saat datang ke Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (22/10/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWiranto saat datang ke Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (22/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Polhukam Wiranto terpilih sebagai Ketua sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden ( Wantimpres).

Ia dan delapan anggota lainnya baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (13/12/2019) siang.

Jika diingat kembali, karier Wiranto dimulai di TNI atau dulu disebut sebagai ABRI. Tak hanya di dunia militer, kariernya pun merambah ke dunia politik.

Pria kelahiran Yogyakarta 72 tahun silam itu menyelesaikan pendidikannya di Akademi Militer Nasional (AMN) Magelang pada tahun 1968.

Baca juga: Soekarwo, Mantan Gubernur Jatim dan Eks Kader Demokrat yang Kini Jadi Wantimpres

Sepanjang kariernya di TNI, Wiranto sempat menduduki sejumlah jabatan strategis. Ia pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto pada tahun 1989-1993.

Kariernya pun semakin menanjak. Ia sempat menduduki posisi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 1997-1998. Setelah itu, Wiranto menjadi Panglima TNI hingga 1999.

Wiranto juga sempat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan Kabinet Reformasi (1998-1999) dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Kabinet Abdurrahman Wahid (1999-2000).

Baca juga: Habib Luthfi bin Yahya, Ulama Karismatik yang Ditunjuk jadi Anggota Wantimpres

Di sisi lain, Wiranto juga berkarier di dunia politik. Ia terbilang telah bolak-balik di bursa pencalonan pemimpin negara ini.

Pada 2004, Wiranto maju sebagai calon presiden. Kemudian, pada Pemilu 2009, Wiranto mencalonkan diri sebagai cawapres. Sayangnya, ia belum pernah memenangi pemilu.

Dalam kancah partai politik, Wiranto terbilang sudah merasakan asam garam. Puncak kariernya di dunia politik adalah saat dia menjadi pendiri dan Ketua Umum Partai Hanura.

Ketika terpilih sebagai Menko Polhukam pada tahun 2016, Wiranto mundur dari jabatannya sebagai Ketum Partai Hanura.

Baca juga: Putri Kuswisnu Wardani, Bos Mustika Ratu yang Jadi Wantimpres Jokowi

Pemilihannya sebagai menteri pun sempat mendapat penolakan dari sejumlah aktivis HAM.

Sebab, Wiranto kerap dikaitkan karena diduga terlibat dalam peristiwa penyerangan markas Partai Demokrasi Indonesia pada 27 Juli 1996, Tragedi Trisakti, peristiwa Semanggi I dan II, penculikan dan penghilangan aktivis pro-demokrasi tahun 1997-1998, serta Biak Berdarah.

Target pembunuhan

Wiranto yang memiliki pengalaman panjang sebagai pejabat pemerintah ternyata tak luput dari ancaman.

Diberitakan Kompas.com, 28 April 2019, Wiranto diketahui telah sejak lama menjadi target pembunuhan.

Baca juga: Ditunjuk Jokowi Jadi Wantimpres, Ini Profil Bos Medco Arifin Panigoro

Selain Wiranto, ada tiga nama lain yang juga menjadi target pembunuhan, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, serta Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere.

Hal itu terungkap setelah polisi menangkap enam tersangka selepas tragedi kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Tak hanya sebagai target, Wiranto bahkan menjadi korban penusukan oleh terduga teroris ketika menghadiri peresmian sebuah universitas di Pandeglang, Banten, 10 Oktober 2019.

Berdasarkan keterangan polisi pasca-kejadian, motif penusukan mereka yang terpapar radikalisme ISIS itu menjadikan pejabat publik dan polisi sebagai sasaran serangan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Amnesty: Permintaan Pengembalian Uang Beasiswa Veronica Koman Bentuk Intimidasi

Amnesty: Permintaan Pengembalian Uang Beasiswa Veronica Koman Bentuk Intimidasi

Nasional
Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Nasional
Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Nasional
Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Nasional
Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Nasional
Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nasional
IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

Nasional
Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Nasional
Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Nasional
Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Nasional
Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Nasional
Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Nasional
IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

Nasional
Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi 'Red Notice' Djoko Tjandra

Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi "Red Notice" Djoko Tjandra

Nasional
Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X