Komnas HAM: Aktivitas Jurnalis Terkait Isu HAM Tak Boleh Dihalangi

Kompas.com - 13/12/2019, 16:21 WIB
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Amiruddin Al Rahab ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (9/5/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKomisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Amiruddin Al Rahab ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (9/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) Amiruddin Al Rahab mengatakan, media massa tidak hanya menjadi lembaga yang menjalankan fungsi jurnalistik, tapi juga sebagai ruang berkembangnya HAM.

Oleh sebab itu Amiruddin menegaskan bahwa media massa, khususnya jurnalis, tidak boleh dihalangi saat melakukan tugas jurnalistiknya.

"Media bukan sekadar meliput kegiatan tapi juga ruang bagi HAM berkembang," kata Amiruddin dalam diskusi bertajuk HAM dan Media Massa dalam rangka peringatan Hari HAM Sedunia, di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).

Baca juga: Setara Institute Catat 73 Kasus Pelanggaran Terhadap Aktivis HAM di Era Jokowi

"Kami meminta aktivitas media massa dan jurnalisnya tidak boleh dihalangi atau dicederai ketika menjalankan tugas jrunalistiknya," lanjut dia.

Menurut Amiruddin, ketika kebebasan pers berkurang, maka dipastikan HAM juga akan terancam.

"Saat ini bagaimana kebebasan media sekarang bisa menjadi ruang bagi program-program HAM diwajibkan (diberitahukan) kepada publik," kata dia.

Baca juga: 3 Catatan Komnas HAM soal Penegakan HAM di Periode Kedua Jokowi

Amiruddin mengatakan, ada dua hal yang menunjukkan mengapa peranan media sangat penting bagi kemajuan HAM.

Kedua hal itu terkait kebebasan berekspresi dan hak untuk mengetahui sesuatu.

Ia menuturkan, kebebasan berekspresi dan mengetahui sesuai merupakan hak yang mendasar. Keduanya tidak akan bisa berkembang jika tidak ada kebebasan pers.

Selain itu, hak masyarakat untuk mengetahui suatu informasi tidak akan terpenuhi jika media massa dibatasi.

" Kebebasan berekspresi penting dan fundamental, itu tidak akan bisa berkembang dengan baik jika medianya tidak berada dalam ruang bebas," ucap Amiruddin.

"Kemudian, yang jadi perhatian semua pegiat HAM, terutama korban pelanggaran HAM adalah hak untuk mengetahui sesuatu. Publik hanya bisa mengetahui sesuatu dengan baik jika ada media yang memberitakannya," kata dia.

Baca juga: Hukum dan Politik Sebabkan Peringkat Kebebasan Pers Indonesia Stagnan



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X