Habib Luthfi bin Yahya, Ulama Karismatik yang Ditunjuk jadi Anggota Wantimpres

Kompas.com - 13/12/2019, 15:43 WIB
Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) berbincang dengan Habib Luthfi di Pekalongan, Jawa Tengah. KOMPAS.com/ARI HIMAWANMenko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) berbincang dengan Habib Luthfi di Pekalongan, Jawa Tengah.

JAKARTA, KOMPAS.com- Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya yang akrab disapa Habib Luthfi ditunjuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2019-2024 oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (13/12/2019).

Habib Luthfi lahir di Pekalongan pada 10 Oktober 1947 silam. Sejak kecil, Habib Luthfi sudah menghabiskan waktunya untun berguru kepada para ulama dari berbagai pondok pesantren.

Setelah mempelajari Islam dari para ulama di Indonesia, Habib Luthfi kemudian pergi ke Mekkah dan Madinah untuk melanjutkan pelajarannya.


Habib Luthfi akhirnya mendapatkan ijazah untuk semua ilmu Islam tradisional termasuk hadist dan tasawuf.

Seiring waktu berjalan Habib Luthfi mulai dikenal sebagai seorang ulama karismatik. Ia tercatat sudah mendirikan ribuan sekolah dan masjid di Indonesia dan memiliki jutaan pengikut.

Sebagai pendakwah, dia dikenal sebagai tokoh yang kerap mengangkat isu-isu nasionalisme dan persatuan dalam ceramahnya.

Rais Am Jamiyah Ahlu Tariqah Al Mutabarah an Nahdiyah, Maulana Habib Muhammad Luthfi bin Yahya atau Habib Luthfi menjadi narasumber di acara Dialog Kebangsaan di Pendapa Pemkab Ponorogo, Kamis (12/10/2017). KOMPAS.com/Muhlis Al Alawi Rais Am Jamiyah Ahlu Tariqah Al Mutabarah an Nahdiyah, Maulana Habib Muhammad Luthfi bin Yahya atau Habib Luthfi menjadi narasumber di acara Dialog Kebangsaan di Pendapa Pemkab Ponorogo, Kamis (12/10/2017).

Ketokohannya itu ikut membawanya masuk ke dalam daftar 50 tokoh Muslim berpengaruh di dunia yang dirilis Pusat Studi Strategi Islam (The Royal Islamic Strategic Studies Centre) di Amman, Jordania.

Selain Habib Luthfi, hanya ada dua nama dari Indonesia yang masuk dalam daftar tersebut yakni Presiden Joko Widodo dan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Saiq Aqil Siradj.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ( Wantimpres) 2019-2024, Jumat (13/12/2019) siang.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 137/p Tahun 2019 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenhan: Indonesia Siap Bantu Negara ASEAN yang Terpapar Corona

Kemenhan: Indonesia Siap Bantu Negara ASEAN yang Terpapar Corona

Nasional
Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Nasional
Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Nasional
Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Nasional
Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Nasional
Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Nasional
RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

Nasional
ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Nasional
Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Nasional
Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

Nasional
Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Nasional
Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X