Prabowo Temui Mahfud MD, Bahas Alutsista hingga Penyanderaan WNI

Kompas.com - 13/12/2019, 13:55 WIB
Menhan Prabowo Subianto memberikan keterangan usai bertemu Menko-Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko-Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019). KOMPAS.com/Dian Erika Menhan Prabowo Subianto memberikan keterangan usai bertemu Menko-Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko-Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD, Jumat (13/12/2019) siang, menerima kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kantor Kemenko Polhukam.

Dalam pertemuan tersebut, sedikitnya terdapat tiga poin yang dibahas oleh Mahfud dan Prabowo.

"Saya baru saja menghadap Pak Menko Polhukam. Tentunya saya minta petunjuk. Ada beberapa masalah saya juga laporkan," ujar Prabowo usai bertemu Mahfud.

Baca juga: Prabowo Sebut Indonesia Terlena dengan Impor Alutsista, Hanya Jadi Pasar Produk Asing

Dia mengungkapkan, pada pekan depan akan mengundang Mahfud untuk hadir di Kemenhan.

Tujuannya, membahas persoalan pertahanan yang sedang dihadapi Indonesia.

"Mengundang beliau kesempatan pertama untuk ke Kemenhan dan kita akan paparan lebih rinci kondisi yang ada. Tadi sepintas saya sudah lapor ke beliau. (Ada) masalah-masalah pokok yang kita hadapi ya Pak, yang penting penting saja," papar Prabowo.

Dia mencontohkan, ada persoalan alutsista dianggap terlalu mahal.

Alutsista itu, kata Prabowo, merupakan kontrak lama di luar negeri.

Sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo, program itu sedang ditinjau kembali.

"Kita sedang me-review, mengkaji. Kita diperintah menegosiasikan kembali oleh Papak Presiden. Ya kita kan pelaksana, jadi ya kita harus pandai-pandai untuk menjaga kepentingan nasional," tegas Prabowo.

Masalah lain yang dibahas, yakni ada tiga nelayan asal Indonesia yang saat ini menjadi sandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Ketiga WNI tersebut hingga saat ini belum dibebaskan.

"Jadi ya kita akan membahas nanti," tambah Prabowo.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Nasional
Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Nasional
Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Nasional
PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

Nasional
KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

Nasional
Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Nasional
IBC: DPR Tiap Tahun Sama, Rencana Tinggi tetapi Minim Realisasi

IBC: DPR Tiap Tahun Sama, Rencana Tinggi tetapi Minim Realisasi

Nasional
Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19, Kemlu Teken Perjanjian Kontribusi Bilateral dengan CEPI

Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19, Kemlu Teken Perjanjian Kontribusi Bilateral dengan CEPI

Nasional
Minta Pemda Beri Sanksi Warga yang Menolak Dites Covid-19, Satgas: Jangan Pandang Bulu

Minta Pemda Beri Sanksi Warga yang Menolak Dites Covid-19, Satgas: Jangan Pandang Bulu

Nasional
Kritisi Rencana Revisi UU BPK, Formappi Khawatir Ada Kepentingan Politik

Kritisi Rencana Revisi UU BPK, Formappi Khawatir Ada Kepentingan Politik

Nasional
Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

Nasional
Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Prolegnas Prioritas 2021, PSHK: Prioritaskan RUU Percepat Penanganan Covid-19

Prolegnas Prioritas 2021, PSHK: Prioritaskan RUU Percepat Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes Minta Daerah Siapkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Kemenkes Minta Daerah Siapkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Megawati: Tak Bisakah Sejarah 1965 Diluruskan Kembali?

Megawati: Tak Bisakah Sejarah 1965 Diluruskan Kembali?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X