Vonis Hakim Semakin Ringan, Koruptor Dinilai Tak Akan Jera

Kompas.com - 13/12/2019, 12:55 WIB
Ilustrasi Daily MailIlustrasi
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko menilai, salah satu penyebab masih maraknya praktik korupsi di Indonesia lantaran vonis ringan yang kerap dijatuhkan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi.

"Selama ini pengadilan memutus hukumannya rata-rata di bawah empat tahun,” kata Dadang melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Kamis (12/12/2019).

Melansir data Indonesia Corruption Watch (ICW), rata-rata vonis hakim baik di tingkat pertama, banding maupun kasasi, sepanjang 2018 hanya 2 tahun 5 bulan.

Rata-rata hukuman itu hanya meningkat tipis dibandingkan dua tahun sebelumnya yakni pada 2016 dan 2017 yang hanya 2 tahun 2 bulan.

Baca juga: KPK Masih Kaji Upaya PK terhadap Vonis Lepas Syafruddin Temenggung

Salah satu vonis ringan itu dijatuhkan kepada Direktur Utama PT Cahaya Prima Cemerlang (CPC) Freddy Lumban Tobing oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.

Terdakwa kasus pengadaan reagents dan consumables penanganan virus flu burung DIPA APBN-P tahun anggaran 2007 pada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan itu hanya dijatuhi vonis 1 tahun 4 bulan penjara serta denda Rp 50 juta subside 2 bulan kurungan.

Padahal, tuntutan jaksa KPK yakni 2 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Secara rinci, ICW meneliti 1.053 perkara dengan 1.162 terdakwa yang diputus di tiga tingkatan pengadilan. Hasil vonis pun dibagi ke dalam delapan kategori.

Rinciannya, kategori ringan 1-4 tahun penjara ada 918 terdakwa, kategori sedang 4-10 tahun ada 180 terdakwa, kategori berat di atas 10 tahun ada 9 terdakwa.

Baca juga: Apakah Hukuman Mati Mampu Membuat Jera Koruptor?

Sementara yang bebas ada 26 terdakwa, lepas ada 1 terdakwa, putusan yang tidak dapat diidentifikasi ada 14 terdakwa, putusan di bawah pidana minimal ada 11 terdakwa dan cacat formil ada 3 terdakwa.

Dadang menilai, wacana untuk memperlebar pelaksanaan hukuman mati bagi koruptor pun tidak akan cukup efektif untuk menekan tingkat korupsi.

Apalagi, sejauh ini pemerintah justru menunjukkan sikap kontradiktif di dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Bagaimana kita bicara soal hukuman mati, kalau terpidana korupsi malah diberi grasi dan remisi," ujar dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X