Klarifikasi Nadiem Makarim: UN Tidak Dihapus, Hanya Diganti... Halaman all

Kompas.com - 13/12/2019, 08:22 WIB

Tsarina Maharani,

Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Tsarina Maharani

Penulis

Fabian Januarius Kuwado

Editor

Lihat Foto

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (tengah) menyapa para guru saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-74 PGRI di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (30/11/2019). Acara tersebut mengangkat tema Peran strategis Guru dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia unggul. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/wsj.(ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem mengklarifikasi sejumlah pemberitaan yang menyebutkan dirinya mewacanakan menghapus Ujian Nasional (UN) pada tahun 2021.

Ia menegaskan, kata yang lebih tepat bukanlah menghapus UN, melainkan mengganti UN dengan sistem penilaian baru.

"Beberapa hal agar tidak ada mispersepsi, UN itu tidak dihapuskan. Mohon maaf, kata dihapus itu hanya headline di media agar diklik, karena itu yang paling laku. Jadinya, UN itu diganti jadi asesmen kompetensi," kata Nadiem dalam rapat bersama Komisi X DPR di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Selain dengan asesmen kompetensi, UN juga akan diganti dengan survei karakter.

Menurut Nadiem, kedua penilaian itu merupakan penyederhanaan dari UN.

Ia pun menegaskan sekali lagi bahwa bahasa yang tepat bukanlah menghapus UN, melainkan mengganti sistem UN.

"Yang dihapus itu adalah format seperti yang sekarang. Yang dihapus itu adalah format per mata pelajaran mengikuti kelengkapan silabus daripada kurikulum," papar dia.

"Diganti, tapi dengan asesmen kompetensi minimum, yaitu hampir mirip-mirip seperti PISA, yaitu literasi, numerasi, plus ada satu survei karakter," sambung Nadiem.

Mengenai asesmen kompetensi minimum dan survei karakter itu, Nadiem telah menjelaskannya dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI.

Terdapat tiga alasan UN perlu diganti dengan kedua pola penilaian tersebut.

UN dinilai terlalu fokus pada kemampuan menghafal dan membebani siswa, orang tua, serta guru.

Selain itu, UN juga dinilai tidak menyentuh kemampuan pengembangan kognitif dan karakter siswa.

"Untuk menilai aspek kognitif pun belum mantap. Karena bukan kognitif yang dites, tapi aspek memori. Memori dan kognitif adalah dua hal yang berbeda," kata Nadiem di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

"Bahkan tidak menyentuh karakter, values dari anak tersebut yang saya bilang, bahkan sama penting atau lebih penting dari kemampuan kognitif," lanjut dia.

Kompas TV

Gebrakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menghapus ujian nasional, tak bertepuk sebelah tangan. Presiden Joko Widodo menyatakan dukungan penuh. Namun beberapa anggota komisi X DPR RI meminta agar Nadiem tak terburu-buru.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim hari ini melakukan rapat kerja dengan Komisi X DPR soal penghapusan ujian nasional. Selain soal penghapusan ujian nasional, rapat kerja juga akan membahas soal sistem zonasi dan persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2020.

Terkait dengan penghapusan ujian nasional, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda sebelumnya menyampaikan dukungannya atas kebijakan Mendikbud. Presiden Joko Widodo menyatakan dukungan atas penghapusan ujian nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.Presiden menyebut sistem asesmen kompentensi sebagai pengganti ujian nasional diharapkan bisa menjadi tolok ukur kualitas pendidikan yang ada di tanah air. Selain asesemen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan survei karakter.

Rencana penghapusan ujian nasional oleh Mendikbud mendapat tanggapan dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK menganggap penghapusan ujian nasional membuat semangat belajar siswa bisa menurun dan membuat siswa tidak bekerja keras.

Sementara itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendukung Mendikbud Nadiem Makarim yang akan menghapus ujian nasional pada tahun 2021. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Retno Listyarti menilai asesmen kompetensi minimum sebagai pengganti ujian nasional, sebagai hal yang perlu didukung penerapannya.

Apakah metode baru pengganti UN ala Menteri Nadiem bisa betul-betul efektif membaca kompetensi para siswa dan mendorong kemampuan berpikir siswa?

Kita bahas dengan sejumlah narasumber lewat sambungan satelit sudah bergabung Tenaga Ahli Utama Staf Khusus Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin. Di Menara Kompas hadir anggota Komisi X DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ledia Hanifa dan Pengurus Ikatan Guru Indonesia Yuche Yahya Sukaca.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.