Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Kompas.com - 12/12/2019, 21:30 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Periode 2014-2019 Jusuf Kalla menekankan bahwa seorang mediator harus benar-benar mengetahui dan menguasai masalah yang dimediasinya dengan benar. Selain itu, seorang mediator juga harus mampu bersikap netral.

Hal tersebut disampaikan Kalla saat berbicara di acara Semiloka Nasional bertajuk "Refleksi Implementasi Mediasi di Indonesia", di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019). 

"Mediator harus orang independen, berdiri netral, senetral-netralnya. Tapi sebelum jadi mediator, harus ketahui masalahnya dengan betul," ujar Kalla.

Baca juga: Jusuf Kalla: Keadilan Kunci Utama Selesaikan Konflik

Lantas ia menceritakan pengalamannya ketika menjadi mediator untuk konflik Poso 1998-2001 dan Ambon.

Kalla mengatakan, konflik Poso dan Ambon yang terjadi beberapa tahun lalu penyebabnya bukanlah agama, melainkan politik.

Walaupun, kata dia, dalam konflik yang terjadi melibatkan agama, yakni muslim dan Kristen.

"Jadi konflik Poso dan Ambon itu politik, bukan agama di belakang cermin, melibatkan agama. Di Poso, ada sering ditemukan demokrasi-demokrasi yang datang tiba-tiba," kata dia.

"Karena itu, Poso, masalah apa yang terjadi? Oh masalahnya, yang berkonflik Islam-Kristen, kenapa mereka berkonflik? Karena masalah politik, kekuasaan, masalah posisi," tambahnya.

Baca juga: Jusuf Kalla dan Filosofi Serpa di Himalaya...

Padahal, lanjut Kalla, sebelum konflik terjadi Poso merupakan daerah yang posisi penduduknya hampir seimbang dalam demokrasi terpimpin dan Pancasila.

Jika bupati beragama Islam, maka wakilnya beragama Kristen. Begitu pun sebaliknya.

Kalla mengatakan, awal mula konflik Poso terjadi karena adanya pemilihan kepala daerah (pilkada) yang pemenangnya berasal dari partai-berbasis Islam, kemudian memilih wakil dan sekretaris daerah beragama Islam.

Akibatnya, kata dia, terjadi ketidakseimbangan.

"Maka sebab-sebab sedikit saja, anak nakal ada yang pulang tahun baru minum-minum mukul penjaga masjid, besoknya terjadi demo besar terjadilah konflik awal. Tiba tiba saja memang, maka terjadilah konflik dua tahun yang menewaskan lebih dari 1.500 orang," kata Kalla.

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat meresmikan program Rumah Pemilu di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (2/8/2018). Harian Kompas, Kompas.com, dan Kompas TV meluncurkan program Rumah Pemilu menjelang dimulainya masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2019.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Wakil Presiden Jusuf Kalla saat meresmikan program Rumah Pemilu di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (2/8/2018). Harian Kompas, Kompas.com, dan Kompas TV meluncurkan program Rumah Pemilu menjelang dimulainya masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2019.

Sementara di Ambon, terjadi hal yang sama, dengan diawali oleh perkelahian anak muda di sebuah stasiun bus. Tiga hari kemudian konflik pun semakin membesar.

Saat menangani peristiwa itu, Kalla menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (menkokesra) pada tahun 2001 dan bertugas menangani para pengungsinya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com